Munarman Mulai Disidangkan

Setelah Habib Rizieq Shihab menjalani persidangan terkait insiden Monas untuk ketiga kalinya kemarin, hari ini Jum’at (29/8).

Panglima Komando Laskar Islam Munarman bakal menjalani sidang pertamanya. Sidang rencananya akan berlangsung pada pukul 14.00 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang siang ini adalah pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Munarman dikenakan dakwaan berlapis yakni dakwaan primer pertama pasal 170 ayat 1 KUHP, subsider pasal 406 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan ketiga pasal 160 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Munarman dituduh terlibat dalam insiden bentrokan yang terjadi antara Komando Laskar Islam dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan (AKKBB) di Monas, 1 Juni yang lalu.

Sosok Munarman selama ini lebih dikenal sebagai seorang ahli hukum. Belasan tahun aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) pimpinan Adnan Buyung. Karena berbeda prinsip dengan Adnan Buyung, pada 2006 Munarman dikeluarkan dari YLBHI. Sejak itu dia lebih mendekat kepada kelompok Islam.

Semakin hari terlihat keislamannya semakin mantap, yang menyadarkannya bahwa kolonialisme Barat kokoh bercokol menggerogoti negeri ini. Iapun melakukan penentangan terhadap LSM komprador yang bekerja demi kepentingan asing. Ia melakukan penentangan terhadap Namru-2. Munarman juga melakukan penentangan terhadap Buyung Nasution yang telah melakukan penghinaan terhadap ulama Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin.

Bersama ratusan Laskar Islam, Munarman memimpin aksi demo ke kantor Wantimpres meminta Buyung Nasution mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap KH Ma'ruf Amin. Terakhir Munarman memikul tanggung-jawab sebagai Panglima Laskar Islam dalam insiden Monas. [arrahmah.com]

Husein Al Habsy Minta KPK Selidiki Majelis Dzikir SBY

Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI), Habib Husein Al Habsyi, meminta KPK menyelidiki Majelis Dzikir SBY yang dalam beberapa pekan terakhir sudah memberikan tiket perjalanan berikut akomodasi umrah kepada sejumlah habib dan alim ulama.

“Mereka memberangkatkan hampir 300 orang kurang lebih, para habib omprengan, kiai, para ustadz untuk umrah dengan biaya per orang 1000 real," ungkapnya.

Al Habsyi menilai, dana yang digelontorkan untuk keberangkatan umrah sejumlah orang, termasuk ratusan lainnya yang akan menyusul beberapa bulan ke depan, terkait dengan adanya rekayasa sistematis untuk membungkam sikap kritis ulama dan para habaib dan mengadu domba umat Islam.

Ia menambahkan, sebagai anak bangsa dirinya patut curiga dari mana dana tersebut didapat. “Apakah dari zionisme internasional atau dari uang negara atau dari kantong SBY sendiri. Ini perlu diadakan penyelidikan,” ujarnya.

Selain meminta menyelidiki Majelis Dzikir milik SBY, Habib Husein Al Habsyi meminta pula pada KPK untuk mengusut harta milik Kapolri Jenderal Sutanto. "Saya minta KPK mengusut itu harta punya Sutanto. Duitnya dari mana, ada pengumpulan harta secara tak wajar. Selidiki, dong! Rumah dan kebon dia (Sutanto) dimana-mana," katanya.

Saat mengetahui bahwa Ketua KPK Antasary Azhar tidak ada di tempat, Habib Husein Al Habsy urung menyerahkan data yang disebutnya sebagai bukti dugaan korupsi dan suap yang diterima Kapolri Jenderal Sutanto. Ia khawatir jika data tersebut tidak diterima oleh Ketua KPK langsung.

Ia pun berjanji pekan depan seluruh data yang ditemukan akan langsung diserahkan ke Ketua KPK Antasari. "Saya ingin Polri juga terjamah KPK. Selama ini polisi selalu selamat, padahal maling teriak maling," tandasnya. [Arrahmah.com]

Terungkapnya Misteri Tahanan No. 650

Muslimah Pakistan itu "diculik" FBI 4 tahun lalu bersama anak-anaknya. ‘Tahanan No. 650’ di Bagram ini dikabarkan mengalami perkosaan dan siksaan. Sungguh mengejutkan. Setelah pers “meributkan” nasib ‘Tahanan No. 650’, yang merupakan satu-satunya tahanan wanita Pakistan yang mengalami penyiksaan dan perkosaan di penjara AS di Bagram, Amerika, hari Selasa (5/8/2008), tiba-tiba menyatakan bahwa Dr. Afia Sidiqui hendak diadili di New York. Padahal sudah hampir lima tahun ia "diculik" dan tidak diketahui rimbanya.

Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Michael Garcia mengatakan, Afia Sidiqui ditangkap bulan lalu di Afghanistan. Menurut pengakuan Amerika, saat ditangkap, katanya, wanita yang pernah tinggal di AS itu kedapatan membawa dokumen-dokumen mengenai bagaimana membuat bahan peledak dan deskripsi berbagai gedung AS termasuk di New York City.

Sekali lagi menurut pengakuan AS, ketika perwira militer AS tiba di tempat tahanan Siddiqui untuk menjemputnya, wanita itu sempat melepaskan tembakan dari senapan yang tergeletak di lantai. Katanya, Siddiqui dua kali menembak namun tidak mengenai siapapun. Dia kemudian terkena tembakan di dada oleh seorang perwira AS. Siddiqui kemudian diekstradisi ke AS.

Jika benar bahwa Afia ditangkap di Afghanistan satu bulan yang lalu. Lantas, siapakah yang telah menculiknya tahun 2003? Benarkah bahwa ia tertangkap satu bulan yang lalu? Berikut rekaman media massa mengenai “alur” perjalanan Muslimah pertama menjadi buron FBI ini.

Awalnya, media massa telah melansir bahwa Dr. Afia Siddiqui telah ditangkap bersama 3 anak-anaknya, oleh intelijen Pakistan pada awal tahun 2003. Dan sejak saat itu nasib wanita beserta ketiga anaknya ini tidak diketahui.

Di saat yang sama Amerika dan intelijen Pakistan menuduh bahwa Muslimah ini memiliki hubungan dengan Al-Qaidah. Akan tetapi Amerika dan pihak intelejen Pakistan menyanggah bahwa mereka telah menangkap Afia. Foto Afia, hingga kini masih terpampang di situs FBI, yang berstatus sebagai buronan.

Peristiwa penculikan Afia sendiri dilakukan ketika ia bersama ketiga anaknya sedang naik metro untuk mengambil penerbangan ke Rawalpindi, Punjab pada 30 Maret 2003.

Panculikan itu dilakukan ketika ia berjalan menuju airport. Media massa mengklaim bahwa penculikan itu dilakukan oleh intelejen Pakistan, kemudian diserahkan kepada pihak FBI. Saat itu Afia berumur 30 tahun, anaknya yang tertua berumur 4 tahun dan yang terakhir adalah bayi yang masih berusia satu bulan.

Beberapa hari setelah itu channel berita Amerika NBC melaporkan bahwa Afia telah ditangkap di Pakistan atas tuduhan telah menjadi penghubung untuk mentransfer uang kepada Al-Qaidah. Ibunya, Ismat (yang kini telah wafat) menyanggah tuduhan itu.

Pada 1 April 2003, sebuah media massa berbahasa Urdu menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Pakistan Faisal Saleh Hayat membantah, ketika ditanya apakah Dr. Afia telah ditangkap?. Ia mengatakan, ”Dr. Afia memiliki hubungan dengan Al-Qaidah dan ia belum ditangkap.” Tapi hingga sampai saat itu pun, nasib Dr. Afia tidak diketahui.

Tidak berselang lama muncullah laporan-laporan media tentang wanita ‘Tahanan No. 650’, yang berada di tahanan Amerika di pangkalan Bagram Afghanistan, yang dikabarkan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan telah kehilangan kesadarannya.

Pejabat Majelis Tinggi Inggris (The House of Lord) mendapatkan informasi mengenai kedaan tahanan itu. Ia menerangkan bahwa kondisi kejiwaan wanita itu terganggu karena terus menerus menjadi korban perkosaan petugas penjara dan kedaan sel yang dihuni ‘Tahanan No. 650’ ini tidak memiliki toilet dan kamar mandi tertutup, sehingga tahanan lain bisa bebas melihatnya ketika, ia sedang mandi.

Pada 6 Juli 2008, seorang jurnalis Inggris, Yvonne Ridley, menggelar jumpa pers dan meminta berbagai pihak perduli dengan nasib tahanan wanita Pakistan ini, yang menurut keyakinannya, wanita itu sedang berada dalam ruang isolasi tahanan Amerika di Bagram selama empat tahun.

Jurnalis yang menjadi Muslim setelah ditawan Taliban ini mengatakan, ”Saya menyebutnya sebagai “perempuan abu-abu”, karena bentuknya sudah mirip hantu, terkadang ia menjerit dan menangis terus-menerus.”

Ridley mengetahui hal ini setelah ia membaca sebuah buku The Enemy Combatant yang ditulis oleh mantan penghuni penjara Guantanamo, Muazzam Begg. Sesudah ditangkap pada Februari 2002 di Islamabad, Begg ditahan di pusat penahanan Kandahar dan Bagram selama sekitar setahun, sebelum dia dipindahkan ke Guantanamo. Dia menceritakan pengalamannya di dalam buku yang terbit pada tahun 2005, yang di dalamnya menyinggung tentang ‘Tahanan No. 650’.

“Saya ingat Muazzam yang mengatakan kepada saya tentang teriakan wanita yang dulu dia membayangkan bahwa bisa jadi wanita itu istrinya. Dan saya pernah berfikir bahwa teriakan itu keluar dari tape recorder, yang dijadikan sebagai salah satu bentuk penyiksaan secara psikis.” Ungkap Ridley dihadapan lebih dari 100 wartawan

“Walau bagaimanapun, kami sekarang tahu, pekikan itu datang dari seorang wanita yang sudah dipenjara di Bagram selama beberapa tahun. Kami juga bisa mengungkapkan dari sumber valid bahwa ia adalah ‘Tahanan 650’, ”Jelas Ridley.

“Tahanan 650’ adalah ujung gunung es pelanggaran hak asasi, penahanan secara ilegal yang sangat buruk. Adalah episode memalukan di sejarah Pakistan yang harus diluruskan,” Tambah Ridley.

Seakan-akan menyindir Pakistan, “Adalah hal yang cukup aneh, bagaimana kita menyerahkan saudara perempuan kita kepada non-Muslim laki-laki yang sejarahnya penuh perkosaan dan perlakuan sewenang-wenang kepada tahanan,” kata Ridley dikutip sebuah koran Pakistan. Atas data-data yang ia miliki, Ridley berkesimpulan bahwa ‘Tahanan No. 650’ adalah Dr. Afia Sidiqui.

Mr. Imran Khan, Pemimpin Partai Keadilan (T.I) juga mencurigai bahwa ‘Tahanan 650’ itu adalah Dr. Afia Siddiqui. Dan ia menuduh bahwa AS dan Pakistan sedang menyembunyikan fakta 'Tawanan 650' itu.

Dugaan-dugaan bahwa ‘Tahanan No. 650’ adalah Dr. Afia Sidiqui tidak lama berlangsung, karena lewat pengacaranya, Afia menyatakan bahwa ia memang pernah disekap di Bagram dan mendapat perlakukan yang amat mengerikan. Ini dituturkan oleh pengacaranya Elaine Whitfield Sharp, sesuai yang dilansir Cageprisoners (8/8/2008), sebuah LSM London yang konsetrasi memberikan bantuan terhadap Muslim yang terlibat dalam kasus terorisme. (arrahmah.com)

Ummat Islam Menuntut Turunnya Kepres Pembubaran Ahmadiyah

Jakarta (Jaringan Komunikasi Ummat), Senin 04/08. Tidak kurang dari 2000 massa aksi berbagai elemen ormas dan gerakan Islam yang tergabung dalam FUI dan Gerakan Cinta Nabi hari ini kembali membanjiri ibukota dan mengepung area Istana Negara, menuntut terbitnya Kepres Pembubaran Ahmadiyah.

Sampai berita ini diturunkan, aksi yang dimulai pada pukul 10.30 pagi ini masih berlangsung. Massa tidak henti-hentinya meneriakkan tuntutan ummat Islam kepada pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah.

Sebelum bergabung dengan massa aksi dari FPI, MMI, GPI, HAMMAS, GP Anshor, dan masih banyak lagi lainnya, massa JKU bersama saudara-saudara dari GARIS, BAP, DAP, dari Bandung dan sekitarnya menginap di Cianjur pada malam sebelumnya, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta pagi tadi.

Salah seorang peserta aksi dari GARIS menyatakan, bahwa mereka tidak akan pulang sampai tuntutan tadi dipenuhi pemerintah, insyaaLlah. Ya, semoga saja kali ini pemerintah benar-benar mendengarkan suara rakyatnya. (Rsp)

Berita Terkait: “Gerakan Cinta Nabi Muhammad” akan Kepung Istana

Bukti Foto: Panitia AKKBB Todongkan Senjata ke FPI

Jakarta (armnews) - Ternyata apa yang dikatakan Munarman dan FPI tentang todongan senjata oleh Panitia AKKBB benar adanya. Berikut Foto dan wawancara yang dikutip arrahmah.com dari sebuah situs berita independen DerapDotNet. Selain foto gambar, ada wawancara antara repoter Derap dan pengacara Munarman, Lukman H.

Wawancara SALLY dari Derapnet dengan pengacara Munarman, Bapak LUKMAN HAKIM SH Via Telpon, 11 Juni 2008. 17:30 WIB.

Lukman H: Ada perimbangan berita yang harus dikemas dalam berita melalui dunia maya. Adanya perimbangan opini terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertentangan dengan laskar, khususnya kekerasan yang diisukan dilakukan oleh Munarman. Dan itu jelas mendeskreditkan terhadap aktifitas pembenahan akidah yang dilakukan oleh Munarman dan kawan-kawan. Munarman sangat anti kekerasan. Yang membuat provokasi berasal dari AKKBB. Yang memancing emosi masa sehingga terjadi insiden, Insiden UNAS yang lebih parah, insiden Monas dengan insiden Unas beda fakta dan beda korbannya sangat jauh, UNAS justru lebih parah daripada Monas.

Sally : Kira-kira bisa disebutkan data korban yang di UNAS?

Lukman H : Kalau yang di UNAS saya tidak pegang data tetapi dapat dicari dari beberapa media, baik korban manusia maupun korban barang dan benda-benda yang ada di situ. Artinya itukan ruang akademisi banyak yang hancur karna insiden yang terjadi di UNAS. Nah itukan lebih besar dan dampaknya juga kalau kita mau lihat lebih jauh jelas lebih parah. Karena itukan wilayah akademisi.

Sally: Apakah Bapak Pengacara Munarman?

Lukman H: Iya saya salah satu tim kuasa dari Munarman.

Sally: Ada berapa orang lagi?

Lukman H : Tim kuasa ini tergabung ada 86 Tim Anggotanya, dan sangat mungkin sekali ada beberapa orang yang ingin ikut solidaritas. Sehingga kalau diinventarisir ada 120 orang lebih, tim kuasa bukan pengacara.

Pengacara itu terdiri dari beberapa orang, lalu di bentuklah Tim Kuasa Hukum, tetap predikatnya Pengacara. Jadi tolong dicompare saja fakta peristiwa di lapangan, lalu sampaikan juga bahwa Tim kuasa menemukan beberapa bukti di lapangan bahwa yang memancing peristiwa di Monas justru AKKBB.

Sang Provokator Kasus Monas Berdarah yang belum tertangkap dari AKKBB (foto: derapdotnet)

Sally : Tapi tentang itu sudah banyak juga di ulas di Internet bahwa AKKBB yang memprovokasi, tapi adakah bukti baru yang dapat menguatkan?

Lukman H : Foto-foto yang diambil disana dan disampaikan pada Tim Kuasa. Jadi pada saat sebelum terjadi insiden disitukan banyak fotografer dan hasilnya dapat dilihat bahwa masa yang banyak sekali muncul adalah masa AKKBB. yang pegang Pistol dan segala macam adalah AKKBB, Itu saja disampaikan ke publik bahwa kekerasan justru bersumber dari AKKBB. Faktanya ada beberapa orang yang berada disana pada saat insiden dan menyampaikan kepada Tim Kuasa.

Sally: Kapan kira-kira Foto-foto tersebut bisa diupload ke media?

Lukman H: Nanti pada masanya Munarman dimintai keterangan tambahan.

Oleh: Sally
www.derap.net

Sumber: www.arrahmah.com

Polisi Sudah Tahu Rencana AKKBB Sebelumnya

Jakarta - Sekjen PDIP Pramono Anung bersyukur mendapat telepon dari Kabag Intelkam Mabes Polri Irjen Saleh Saaf. Karena telepon itulah PDIP tidak ikut tercoreng akibat rusuh Monas 1 Juni lalu.

Pada hari itu, Monas dipenuhi massa berbagai elemen, termasuk ribuan kader PDIP yang memperingati Hari Lahir Pancasila. Megawati juga hadir (klik foto foto lautan merah di Monas).

"30 Menit sebelum kejadian (kerusuhan), saya ditelepon oleh mantan Kadiv Humas Polri Saleh Saaf (kini Kabag Intelkam-red). Katanya meminta saya agar massa PDIP ditarik. Akan ada kelompok lain yang datang. Akan ada kejadian. Kalau ada kejadian, PDIP akan tercoreng," cerita Pram (klik foto foto rusuh Monas).

"Syukurlah saya akhirnya mengumpulkan anggota dan akhirnya massa bisa ditarik," imbuhnya sebelum acara dialog sehari Bedah UU Pemilu DPR, DPD, DPRD, di Hotel Sultan, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (4/6/2008).

Dari informasi itu, Pram menyadari bahwa polisi sejatinya sudah mengetahui akan ada dua massa yang berhadapan. Pram menyesalkan polisi tidak mengantisipasi serangan massa FPI pada massa AKKBB.

"Polisi tugasnya memang untuk menjaga. Harusnya mereka tahu dan saya yakin tahu," ujarnya.

Menurut Pramono, insiden 1 Juni mencoreng Indonesia, karena kerusuhan terjadi di depan Istana Negara. "Ini sangat memalukan karena Istana merupakan simbol negara. Saya bahkan menonton di CNN berulang-ulang dan ini memalukan kita sebagai bangsa," pungkasnya.
( ptr / nrl )

Sumber: PDIP Tak Tercoreng Insiden 1 Juni Berkat Telepon Saleh Saaf - Gunawan Mashar - detikcom (Rencana AKKBB sudah dicium oleh polisi)

Istri Habib Rizieq: Gus Dur Kok Juga Nggak Ditangkap?

Jakarta - Sebagai istri Ketua FPI Habib Rizieq, Syarifah Fadlun sudah menyadari segala risiko yang akan ditanggungnya. Di matanya, Habib Rizieq hanya dijadikan kambing hitam, dari akar masalah yang tidak pernah disentuh.

Syarifah menerima detikcom dan Astro TV dengan ramah di bagian belakang rumahnya, Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2008).

Bagian belakang rumah yang berisi dapur itu, tampak sibuk. Sejumlah ibu-ibu yang bergiat di dapur itu terlihat memasak. Beberapa bahan makanan seperti beras dan lainnya bertumpuk di ruangan itu.

Di bagian dinding ruang belakang rumah yang berukuran 5x10 meter persegi itu, terpampang foto keluarga berukuran 1x2 meter persegi. Tampak Habib Rizieq berpose dengan istri dan ketujuh putrinya yang semuanya berjilbab.

Syarifah yang didampingi putri pertamanya, Aida, tampak cantik mengenakan abaya dan jilbab hitam. Berikut wawancara lengkap dengan Syarifah:

Bagaimana Ibu menyikapi pemberitaan media soal FPI dan suami Ibu?

Pemberitaan media terlalu dibesar-besarkan. Dan terlalu menyudutkan. Seolah-olah Habib yang salah.

Sebenarnya keseharian Habib seperti apa, Bu?

Ya biasa saja. Seperti orang-orang pada umumnya. Tidak seperti pemberitaan-pemberitaan selama ini.

Apa Habib sudah memberi kabar tentang perkembangan pemeriksaan di Polda Metro Jaya?

Belum. Beliau belum memberi kabar ke saya. Biasanya kalau ditahan saya kan dapat surat.

Kalau benar Habib menjadi tersangka dan ditahan, perasaan Ibu bagaimana?

Ya sebagai pejuang Islam, itu sudah menjadi risiko perjuangan. Saya sudah pengalaman seperti ini. Tapi yang paling penting, syariat Islam harus ditegakkan, dan tidak diskriminatif.

Memang Ibu saat ini melihatnya seperti apa?

Saya kok melihat, ini kayaknya ada tekanan dari AS. Kayaknya dibikin ke situ. Habib seolah-olah yang bersalah. Padahal harus dilihat dulu akar masalahnya.

Peristiwa ini terjadi kan, karena Presiden SBY belum segera mengeluarkan SK Ahmadiyah. Kami menunggu dan meminta Presiden SBY, untuk segera mengeluarkan SK tersebut.

Bagaimana dengan kekerasan FPI yang muncul di media pada 1 Juni 2008 lalu?

Menurut saya itu spontanitas. Mereka (FPI) disebut laskar setan, laskar kafir. Jadi sebagai anak muda, mereka terpancing dan berbuat seperti itu. Saya heran, yang benar kok dibilang sesat. Sedang yang sesat dibilang benar.

Kenapa Gus Dur kok juga nggak ditangkap? Padahal dia bela aliran sesat Ahmadiyah. Kok yang ditangkap FPI saja. Padahal yang lain (AKKBB) bawa senjata kok malah nggak ditangkap, dibiarkan begitu saja.

Aida pun turut buka suara ketika detikcom bertanya tentang ayahandanya.

"Saya bangga sebagai anak. Jarang-jarang ada orang yang mau menyatakan kebenaran. Padahal menurut Rasul, jika kita melihat kemungkaran, harus dicegah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Jika itu juga nggak bisa, dengan hati. Padahal dengan hati itu menunjukkan keimanan yang paling lemah," ujar gadis SMU jelita ini. ( nwk / nrl )

Sumber: fpipetamburan.blogspot.com

Inside Indonesia's War on Terror

Di Balik Perang Terhadap Terorisme di Indonesia Pendahuluan Keterlibatan aparat (intelejen) negara dalam banyak peristiwa yang dalam banyak hal menyudutkan umat Islam dalam sejarah Indonesia telah lama tercium, baik yang memposisikan umat Islam di Indonesia sebagai korban seperti pada tragedi Tanjung Priok, maupun sebagai kambing hitam seperti pada kasus Komando Jihad, Haur Koneng, Warsidi-Lampung, serta masih banyak lagi lainnya. Seperti biasa, meski negeri ini telah mengalami banyak pergantian rezim, pengusutan dan pengadilan atas pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam peristiwa-peristiwa ini juga tidak pernah menemui titik terang, bahkan cenderung dipeti-eskan, dilupakan dan dikubur sebagai babak sejarah kelam Bangsa ini, sehingga berbagai fitnah (tuduhan, intrik dan kezaliman) yang menimpa kaum muslim tetap terpelihara dan terus berlanjut. Ironisnya, fitnah ini berhasil menggiring opini publik dan mengorbankan para patriot pejuang Islam oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu yang tidak menginginkan Islam tegak sebagai rahmatan lil-‘alamin. Pada masa pemerintahan Jenderal Soeharto, para ulama dan gerakan Islam yang istiqomah dalam keimanan mereka dilabeli dengan stigma eka – atau “ekstrim-kanan”, sebuah cap yang membedakan mereka dari ulama-ulama dan ormas-ormas keislaman gadungan yang bisa dibeli dan tunduk pada kehendak penguasa. Stigmatisasi semacam ini seolah-olah menjadi pembenaran bagi negara untuk melakukan teror, intimidasi, penangkapan, penculikan sampai pembunuhan-pembunuhan terhadap para aktivis Islam yang dikenal bersuara lantang dalam menentang kezaliman. Meski telah menjadi rahasia umum, namun demikian, hanya beberapa saja operasi intelejen negara yang memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat yang diakui, salah-satunya adalah pada peristiwa penjatuhan Soekarno, yang memang menjadi “musuh bersama” bagi kelompok umat Islam yang seringkali dikhianati dengan berbagai kebijakan politiknya yang diskriminatif, kelompok-kelompok mahasiswa liberal, serta barisan sakit hati di tubuh militer yang merasa tidak puas dengan bagian “kue” kekuasaan yang mereka terima dari rezim Soekarno yang didukung PKI. Kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai aset-aset sumberdaya energi dan wilayah negeri-negeri Islam, sekali lagi menyeret umat Islam dalam kancah peperangan ekonomi, politik, militer, dan tentu saja, propaganda. Kampanye perang melawan terorisme menjadi jualan utama pemerintah Amerika Serikat dan antek-anteknya untuk menghancurkan setiap potensi ancaman bagi kepentingannya itu. Berikut ini transkrip hasil investigasi David O’Shea yang disiarkan dalam program SBS Australia pada 12 Oktober 2005. Laporan ini mengungkapkan banyak fakta “mengejutkan” di balik “kampanye perang melawan terorisme” di Indonesia, yang secara telanjang mempertontonkan betapa kampanye perang melawan terorisme adalah tambang uang bagi para petinggi negara baik sipil maupun militer, terutama kepolisian.

Former President of Indonesia Abdurrahman Wahid confirms involvement of the Indonesian Military Intelligence

Global Research, October 14, 2005

SBS DATELINE - 2005-10-12

SBS DATELINE Archives - October 12, 2005 Editor's note We bring to the attention of our readers the transcript of an SBS Australia program, The controversial report which includes extracts from an interview with the former President of Indonesia Abdurrahman Wahid, points to the involvement of the Indonesian Military Intelligence and Police in the 2002 Bali bombing. We also refer our readers to a report first published in early 2003, which focusses on the ties between Indonesian Military Intelligence (BIN) and Jemaah Islamiah (JI), which is alleged to have masterminded both the October 2002 and October 2005 Bali bombings. The Transcript of this program has been removed from the archives of the SBS, Australia's Special Broadcasting Services. Inside Indonesia's War on Terror Today - as you would almost certainly know - is the third anniversary of the first Bali bombing and our major report tonight provides an alarming twist to the ongoing terror campaign being waged in Indonesia. David O'Shea, a long-time "Indonesia-watcher", reports that where terrorism is concerned in that country - with its culture of corruption within the military, the police, the intelligence services and politics itself - all is never quite what it seems. REPORTER: David O’Shea When the second Bali bomb exploded, Australia once again found itself on the front line in the war on terror. But for Indonesians, this was simply the latest in a long line of atrocities. They have born the brunt of hundreds of attacks over the years, most of them unreported in the West. Once again Australia and Indonesia joined forces in the hunt for the Bali killers. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, INDONEASIAN PREIDENT: We are determined to continuously fight terrorism in Indonesia with an effective global, regional and international cooperation. JOHN HOWARD, AUSTRALIAN PRIME MINISTER: Tragic incidents such as this so far from driving apart the people of Australia and Indonesia would only bring us closer together. This show of unity is impressive and it plays well to Australian audiences but many Indonesians don't see it that way. JOHN MEMPI, SECURITY AND INTELLIGENCE ANALYST (Translation): Why this endless violence? Why are there acts of terrorism year in, year out? Regimes change, governments change, but violence continues. Why? Because there is a sort of shadow state in this country. A state within a state ruling this country. For seven years I've reported from every corner of this vast nation and seen first hand the havoc that terrorists wreak. Tonight I want to tell you a very different story about Indonesia's war on terror. It contains many disturbing allegations even from a former president. ABDURRAHMAN WAHID, FORMER INDONESIAN PRESIDENT: The Australians if they get the truth, I think it's a grave mistake. REPORTER: What do you mean? ABDURRAHMAN WAHID: Yeah, who knows that the owners to do this, to do that -- orders to do this, to do that came from within our own forces, not from the culprits, from the fundamentalist people. (1) TERRORISM - THE CASH COW: Indonesia's police are doing very nicely, thank you very much, out of the war on terror. They now have all the latest equipment, courtesy of the millions of dollars pouring in from the West. The money ensures the world's most populous Muslim nation remains on side in the fight against terrorism. Mastering all of this new technology represents a steep learning curve for the Indonesian police. Unfortunately today they forget to set up the X-ray machine properly. POLICE (Translation): Is the film in? POLICE 2 (Translation): I haven't put it in yet. Luckily there's an old print lying around from a previous exercise. Because of the war on terror, American and Australian support for the Indonesian police has never been stronger. During Dai Bachtiar's 5-year reign as police chief, Indonesia endured countless act of terror including three major ones - in Bali, then the Marriott Hotel and the Australian Embassy in Jakarta. These massive blasts might have forced the resignation of any other senior official but Dai Bachtiar managed to survive with the backing of powerful friends at home and abroad. POLICE CHIEF (Translation): I met Paul Wolfowitz. In Indonesia's parliament earlier this year, I found the police chief boasting about how he gets the star treatment when he visits Washington. POLICE CHIEF (Translation): I went to Washington, to the White Hosue, to the West Wing. I spoke to Colin Powell in his office. I went to the Pentagon, I met the director of the CIA, the director of the FBI, I met them all. Indonesia's police are in charge of the war on terror. Years of human rights abuse by the Indonesian military, or TNI, mean it's now out of favour in Washington, but it seems the police can do no wrong. POLICE CHIEF (Translation): I asked Powell. "You say the TNI has to reform, don't the police have to as well?" Building trust takes time. Many Indonesians would find the idea of trusting the police laughable. It has long been regarded as one of the most corrupt and incompetent institutions in the country. Former president, Abdurrahman Wahid sums up what many people here belief. ABDURRAHMAN WAHID: All of them are liars. REPORTER: Just to be clear, you have your doubts about the police ability to investigate properly all of this? ABDURRAHMAN WAHID: Oh, yes. But none of this seems to worry Indonesia's allies in the war on terror. POLICE (Translation): Have you just got back? DAI-BACHTIAR, POLICE CHIEF (Translation): I see this man a lot. POLICE (Translation): Were you in America? Did you get any more money? DAI-BACHTIAR (Translation): 10 million. We get big bucks. We got 50 million all up. Sure. They keep asking about 88. That's Detachment 88, the police counter-terror unit which receives a great deal of the international aid, including substantial assistance from Australia. Like the military, Detachment 88 is controversial. Its members stand accused of repeatedly using torture in interrogation of suspects. But these allegations don't seem to even raise an eyebrow. DAI-BACHTIAR (Translation): The Secretary-General of Interpol came to visit Aceh. I met him. He said our police were dealing with terrorism in a professional manner. 500 million euros. For the police. Long term. So far I've received directly 500 from Denmark. They gave 5, but 500 all up. The Dutch gave 2. The money is flowing like water but outside the chamber, unrelated to the anti-terror funding, is a scene that should make donors think twice. A man from the Religious Affairs Commission sitting next door counts cash to be distributed amongst voting politicians. Call it corruption or even the trickle down effect, but it's this kind of informal funds distribution which keeps the wheels turning in the Indonesian economy. DAI-BACHTIAR (Translation): Well now, for example, the other day I got 2 million from Holland... From America... it was 50. Is it 50 already? You know how much the army got? 600. Then they had to get involved. With all the cash flowing about, some politicians want to stay as close as possible to Dai Bachtiar. POLITICIAN (Translation): Isn't our police chief great? That's obvious. With the cash cow growing fatter by the day, some analysts even suggest the police now have too much to gain from the war on terror. JOHN MEMPI (Translation): But why is there always this worry about bombings? This subservience to foreigners, this paranoia about bombs. You must help us with money, with equipment and training, so that we can do something. We need funds to combat these terrorists. And to convince the foreigners bombings do happen. Indeed there are acts of terrorism in Indonesia but done by "terrorists" in inverted commas. (2) A TERRORIST ON THE PAYROLL: To most Australians terrorism in Indonesia means Jemaah Islamiah. Abu Bakar Bashir, Dr Azahari and Noordin Mohammed Top have become household names and we're led to believe they're the masterminds behind every atrocity. But there's another side to the JI story that Australia hasn't heard and it's part of the extraordinary family history of this man. LAMKARUNA PUTRA (Translation): This is Tengku Fauzi Hasbi after he was released. He returned to working and supporting his family. Lamkaruna Putra's father was an Acehnese separatist leader descended from a long line of Acehnese fighters. He went on to become a key figure in Jemaah Islamiah. Fauzi Hasbi who used the alias Abu Jihad was in contact with Osama bin Laden's deputy. He lived for many years in the house next door to Abu Bakar Bashir in Malaysia and was very close to JI operations chief Hambali. Umar Abduh is an Islamist convicted of terrorism and jailed for 10 years under the Suharto regime. He belonged to a group that attacked police stations and hijacked a Garuda flight to Bangkok. He remembers Fauzi Hasbi as a hardliner who traded arms was willing to commit acts of violence. UMAR ABDUH (Translation): Fauzi Hasbi is known in the Islamic movement as someone who, from the beginning, has supported the Jihad as the struggle of the Muslim people, aside from his background in the Free Ache Movement. Fauzi Hasbi was so relaxed amongst the militants, and they with him, that he even took his son to a critical meeting in Kuala Lumpur in January 2000 as JI was preparing for its violent campaign. The attendance list was a who's who of accused terrorists. LAMKARUNA PUTRA (Translation): There was someone from MILF in Mindanao, his name was Ustad Abu Rela, commander of the Abu Sayyaf. Ustad Abdul Fatah from Patani was there. People from Sulawesi and West Java came to the meeting. The organisation was managed by Hambali. Rabitah means organisation. It linked Islamic organisations. REPORTER (Translation): So Hambali was chairman? LAMKARUNA PUTRA (Translation): Yes, Hambali chaired it. Hambali and co would have known their colleague Fauzi Hasbi had been captured in 1978 by this Indonesian military special forces unit but they wouldn't have known that he became a secret agent for Indonesian military intelligence. The commanding officer that caught him was Syafrie Syamsuddin, now a general and one of Indonesia's key military intelligence figures. These documents obtained by Dateline prove beyond doubt that Fauzi Hasbi had a long association with the military. This 1990 document, signed by the chief of military intelligence in North Sumatra, authorised Fauzi Hasbi to undertake a special job. And this 1995 internal memo from military intelligence HQ in Jakarta was a request to use brother Fauzi Hasbi to spy on Acehnese separatist, not only in Indonesia but in Malaysia and Sweden. And then this document, from only three years ago, assigned him the job of special agent for BIN, the national intelligence agency. Security analyst John Mempi says Fauzi Hasbi alias Abu Jihad played a crucial role within JI in its early years. JOHN MEMPI (Translation): The first Jemaah Islamiyah congress in Bogor was facilitated by Abu Jihad, after Abu Bakar Bashir returned from Malaysia. We can see that Abu Jihad played an important role, he was later found to be an intelligence agent. So an intelligence agent has been facilitating the radical Islamic movement. The extraordinary story of Fauzi Hasbi raises many important questions about JI and the Indonesian authorities. Why didn't they smash the terror group in its infancy? Do they still have agents in the organisation? And what information, if any, have they had in advance about the recent deadly spate of terror attacks? The Indonesian intelligence chief refused Dateline's request for an interview and dead men tell no tales. The man who held all the secrets, Abu Jihad was disembowelled in a mysterious murder in early 2003, just after he was exposed as a military agent. His son, Lamkaruna Putra died in this plane crash last month. (3) PROMOTING TERRORISM: Fauzi Hasbi's death led to a flurry of speculation about shadowy intelligence links to Indonesia's terror networks. UMAR ABDUH (Translation): So there is not a single Islamic group, either in the movement or the political groups that is not controlled by Intel. Everyone does what they say. Umar Abduh says his terrorist group was incited to violence after infiltrators showed a letter saying Muslim clerics would be assassinated. UMAR ABDUH (Translation): There is a document stating that the Muslim leaders would be executed, we as a younger generation were immediately angered. Damn it, this is not right, we have to kill all those Cabinet members and military leaders, that was our plan. And he's not the only one who says he was used by intelligence agents. Another convicted terrorist is Timsar Zubil who exploded three bombs in Sumatra in 1978. Although no-one was killed, he paid a heavy price. TIMSAR ZUBIL (Translation): At first I was sentenced to death, it was changed to a life sentence, I served 22years. Zubil now believes he was set up by former president Suharto's intelligence agency. TIMSAR ZUBIL (Translation): We may have deliberately been allowed to grow in such a way, that we young people who were very emotional, were provoked into committing illegal acts. REPORTER (Translation): Who let this happen? TIMSAR ZUBIL (Translation): The ones who had the authority to ban us, in this case the ones in power, the Suharto regime. I have only started thinking of this recently, but at the time I was active, I didn’t think it through. After Zubil was captured, beaten and tortured, something remarkable occurred. The authorities made up a provocative name for his group - Komando Jihad. TIMSAR ZUBIL (Translation): It hadn’t occurred to us to use that name, but they told us that was to be the name of our organisation. We had no plans to use the name Komando Jihad. They told us to just accept it for the time being and if we wanted to deny it later in court, that was up to us. But it made no difference to the court, they insisted that the name was indeed ours. (4) STATE SPONSORED TERROR: Indonesia's recent history of terrorist attacks began with a deadly campaign that unfolded on Christmas Eve 2000. Bombs exploded almost simultaneously at 18 sites, mostly churches, across six provinces, 19 people died and 120 were injured. Jemaah Islamiah took the blame. It was the first real mention of the group in Australia. But Indonesians had another theory - they suspected the military, the only organisation with the capacity to pull off an operation of this scale, a full two years before the first Bali bomb. The respected news magazine Tempo even splashed the allegation on its front cover as part of a special investigation. The most revealing information in the report related to the bomber's network operating in Medan, North Sumatra. The man convicted of making the bombs in Medan is somewhere behind these prison walls. Our repeated requests to interview Edi Sugiarto over many months have been ignored by the Indonesian authorities. Guilty or not, reputable sources claim he was so severely tortured before his trial he would have admitted to anything. But it's clear he wasn't acting alone. The Tempo investigation included telephone records revealing sensational information of direct links between the bombers and military intelligence. The records also show that Fauzi Hasbi, the military intelligence agent in Jemaah Islamiah who we mentioned earlier, was at the centre of the plot. He had spoken to Edi Sugiarto, the bomb maker, seven times and had also called a businessman well connected with the military 35 times. That businessman in turn rang a Kopassus special forces intelligence officer 15 times and the officer had called the businessman 56 times. With Edi Sugiarto in jail, all further investigation ceased and five years on, sources in Medan are too afraid to talk. The trail has gone stone cold. (5) TERROR IN TENTENA: George Aditjondro is an early riser. As Indonesia's leading researcher into corruption in high places there never seem to be enough hours in the day. For two years he's been investigating a terror campaign in Poso, Central Sulawesi. His research reveals that terror in Indonesia is much more complex than we are led to believe. GEORGE ADITJONDRO: There is a mafia, a corruption mafia in Poso who were defending the interests of themselves because if the corruption leaked, the corruption mafia could be exposed, that means the end of their career and also the end of their additional income. Aditjondro says this corrupt network of local government officials, police and others is using terror to protect a local racquet in Central Sulawesi. GEORGE ADITJONDRO: Between corruption and terror, there is a very close link because those who were carrying out the terror were paid with corruption money. Central Sulawesi had just emerged from years of conflict before the latest outrage on May 28 this year. In the predominantly Christian town of Tentena, 60km to the south of Poso, two bombs left 23 people dead. A blast that claimed more victims than the second Bali attack, but received scant coverage outside Indonesia. The first foreign journalist to arrive on the scene, without any evidence at all reported Jemaah Islamiah was to blame for the attack and then promptly flew back to Jakarta. Like the latest Bali bombs, the two bombs that exploded here were full of shrapnel, designed to kill and maim. The first one went off at 8.05 in the morning when the market is busiest. WOMAN (Translation): This is a thoroughfare, people are always passing, people who want to go there pass here. This woman is one of thousands of Christian refugees who found sanctuary in Tentena during sectarian violence that cost hundreds of lives in recent years. WOMAN (Translation): I’m still traumatised. We were chased out of our villages and came here, but it is not safe here either. A second bomb blew 10 minutes later around 200m away on the other side of the market. Reverend Rinaldy Damanik says it was placed and timed to cause maximum casualties. REVEREND RINALDY DAMANIK (Translation): The bits of metal in the bomb flew as far as that church. What’s really going on? They showed they can do it under the police’s noses. That’s the police station, imagine this happening in front of the police station. Reverend Damanik is a powerful figure in this Christian stronghold. For years he defended his community as Islamic fighters swarmed in to wage jihad. I first met him at Christmas in 2001 after villages all around Tentena were razed. He was convinced the army was behind the violence and had even left a calling card. REVEREND RINALDY DAMANIK (Translation): This is an ammunition box that we found at the time of the attacks in Sepe. It is clearly labelled, Department of Defence, Republic of Indonesia. 1400 pieces of 5.56mm calibre munitions. This means it was meant for M-16s. George Aditjondro says that in every Indonesian hotspot, the army foments trouble by funding and arming both sides. In the case of Central Sulawesi, both Muslim and Christian militia. GEORGE ADITJONDRO: So the money do not have to come from rich people like Osama bin Laden and the weapons doesn't have to come from southern Philippines or from other exotic places but is actually coming from the official sources and that is why I am saying that the kind of terrorism which we see in Indonesia is home grown terrorism. It's a kind of duel function or triple function of the armed forces. The late reverand Agustina Lumentut told me in 2001 that the Indonesian military was using proxy armies to do their dirty work. THE LATE REVEREND AGUSTINA LUMENTUT: It is for sure, for sure that the army is behind the jihad, or in front of jihad, yeah. No other interpretation. It was proved beyond all doubt that one of the extremist groups, the Laskar Jihad, was supplied, transported and incited by the central government to go on its murderous spree. THE LATE REVEREND AGUSTINA LUMENTUT: Who dare among them to say "Stop going that." Because they have reason for doing that, they are registered officially by the government, the central government. Indonesia's President Susilo Bambang Yudhoyono is applauded in Australia as a moderate Muslim leading the fight against terror in Indonesia. But as the influential coordinating minister for politics and security, he chose not to stop the Laskar Jihad and was even supporting them. SUSILO BAMBANG YUDOYONO: They also play a role in defending truth and justice that is expected by Muslims in Indonesia. For me, as far as what they are doing is legal and not violating law, then this is OK. This was a ridiculous statement. Yudhoyono was well aware of the carnage that was under way. Since 2001 things had improved somewhat, as Reverend Damanik tells these politicians from Jakarta visiting after the May 28 bombs. But local leaders are afraid terrorism is being used to derail reconciliation between Muslims and Christians. REVEREND RINALDY DAMANIK (Translation): The wounds are very deep but they can be endured. But the question is, what is happening to this country? People can’t work because they’re always on their guard, what can we achieve when we’re like that? What’s happening to our country? We need to think about this, but it’s hard to answer right now. With weapons handed in and a peace deal holding up well, Reverend Damanik's former sworn enemy is also very suspicious about the times of the bomb in May. Muslim leader Adnan Arsan wonders whether the attack was designed to prevent the army from leaving. ADNAN ARSAN (Translation): Just when a security unit’s work is over and someone says “We’re going home and I hope there’s no more trouble…”Just as they are being recalled there’s another explosion and more killing. In the days following the blast, all the big names in Indonesian security and intelligence descend on the area. Central Sulawesi police commander Arianto Sutardi tells me the investigation is going well. REPORTER (Translation): Sir, have you any idea who the perpetrators are? ARIANTO SUTARDI, POLICE COMMANDER (Translation): We’ve arrested some already and we’re pursuing others. Then national police chief Dai Bachtiar, the man receiving all the foreign cash arrives to assert his authority. After less than one hour on the ground, he's made his assessment. DAI-BACHTIAR (Translation): We all hope… incidents like this are criminal acts, we need to expose the perpetrators and put them on trial. People entrust this task to the security forces. Considering the evidence of corruption here and the police chief's record of enforcing justice, that's unlikely. George Aditjondro's research has uncovered a scam involving local police who have looted up to $2 million for the resettlement of refugees. GEORGE ADITJONDRO: You can see a cabal involving both the district head, the acting district head at the time, certain police agents, certain people within the department of social affairs and their friends. They were carrying out both the corruption as well as using the corruption money to pay the terrorists. So you can see we are talking about home grown terrorism paid by home grown corruption. He says the May 28 Tentena blasts were an attempt to stop honest police uncovering more about their scam. GEORGE ADITJONDRO: You can say that the bombing can be seen as the apex, the ultimate development of the kind of terror which they were committing. It had gone as far as paying police to decapitate a village head man, the village head man of Pinadapa. The corrupt and murderous cabal identified by Aditjondro is now suing him and the police seem to be in no hurry at all to follow up the leads as he identified. Instead on his departure the police chief Dai Bachtiar offers another bland statement about the certain groups responsible for the violence. DAI-BACHTIAR (Translation): The situation seemed so promising but certain groups have taken advantage of it to carry out actions such as bombings, which of course will again cause fear and anxiety. As Dai Bachtiar's plane heads back to Jakarta, more bigwigs arrive. Syamsir Siregar is the recently appointed head of the national intelligence agency BIN. His appearance is supposed to inspire confidence in this investigation. But BIN has a long-standing dismal reputation in Indonesia for dirty tricks. The agency is currently fending off damning evidence that it was behind the poisoning of Indonesia's best known human rights campaigner, Munir Said Thalib. As I reported earlier this year, Munir was given a lethal dose of arsenic in his orange juice on a Garuda flight to Europe. On the Tentena bomb investigation, Siregar has nothing to say. REPORTER (Translation): If you don’t want to talk about this, what about the Munir case? How’s the internal investigation into the involvement of… SYAMSIR SIREGAR (Translation): You speak good Indonesian! REPORTER (Translation): If any rogue elements are involved, what will you do? … SYAMSIR SIREGAR (Translation): We’ll take action. I’ve given orders to act against rogue elements. Rogue elements indeed. Travelling with him is Timbul Silaen, he was police chief during the carnage in East Timor. He was acquitted of crimes against humanity, one of several commanders who escaped justice for orchestrating the bloodshed. Now he's officially retired from the police force. So what on earth is Timbul Silaen doing here with the new chief of intelligence? Is he just along for the ride or is he now on the intelligence payroll? Whatever the answer, the continuing role of these same old state terrorists is truly disturbing. It's no wonder the locals are now deeply suspicious of anyone sent in to protect them. While the police can claim some success arresting terrorists in Java, in this region results are few and far between. After years of state sponsored terror, no-one wants to help the authorities. This woman jokes that fear of talking to the police has become a popular movement. WOMAN (Translation): The tight lipped movement. People don’t want to be witnesses. They are scared so they shut up, if they see something they deny it, they’re scared. The first real break in the investigation comes a week after the attack and leads police to, of all places, Poso prison. Incredible as it may sound, a police forensics team finds evidence the bomb was manufactured in the workshop, used for prisoner rehabilitation. POLICE (Translation): It’s a workshop for teaching them welding skills. The fact that the bomb may have been assembled in a state-run facility further bolsters the central thrust of Aditjondro's remarkable research. That there is high level involvement in terror in Sulawesi. GEORGE ADITJONDRO: What we have found out is just the tip of the iceberg. It shows a permanent pattern which has been going on for the last five years. For the record, the authorities reject his allegations. (6) QUESTIONS ABOUT BALI: Two weeks after the second Bali attack and despite plenty of help from the Australian Federal Police, Indonesian authorities are still pursuing the culprits. But a familiar pattern has emerged. Asia's most wanted men, the so- called masters of disguise, Dr Azahari and Noordin Top have been named as the masterminds. And once again everyone is insinuating Jemaah Islamiah is behind the bombs. That may eventually be proved correct, but so far no evidence has been produced, at least publicly, to back that claim. As we've shown tonight, after enduring years of state-sponsored terror, it's no wonder many Indonesians question what they're being told about this latest atrocity. GEORGE ADITJONDRO: You hear again the sources - the statements that it was carried out by Azahari and Noordin Mohammed Top and a radical Muslim groups behind it. Although what I heard is this actually shows a rivalry, internal rivalry within the armed forces. George Aditjondro didn't provide any evidence to back his allegation, but theories like this are hard to write off just yet. Former president Abdurrahman Wahid tried in vain to rein the military and it cost him the presidency. In 2003 just after the Marriott Hotel blast, he was clearly frustrated by foreign intelligence claims that JI were to blame. ABDURRAHMAN WAHID: They can say whatever they want but we are here, we live here, we know them. But I won't say who. REPORTER: But you know who it is, you think? ABDURRAHMAN WAHID: No, no, I don't know. When I said that I meant we cannot know - we cannot know the truth about that. That is the problem always. REPORTER: But that bomb has been blamed also on Jemaah Islamiah. ABDURRAHMAN WAHID: Yeah, I know but you don't have any kind of proof. The proof is that the bomb is similar to that belong to the police. It's a problem for us then. Every bomb there until now it belongs to the government. Today is the third anniversary of the first Bali attack that saw 202 people killed, including 88 Australians. Abdurrahman Wahid now has questions about that attack as well. While some regard him as an Eccentric, he is the former president and is often described as the conscience of the nation, revered by tens of millions of moderate Muslims. As such, he's one of only a few people publicly prepared to canvass the unthinkable - that Indonesian authorities may have had a hand in the Bali atrocity. He believes that the plan for the second, massive at the Sari Club, which caused the majority of casualties, was hatched way above the head of uneducated villagers like Amrozi. ABDURRAHMAN WAHID: Amrozi was involved in the lighter bomb. That's a problem always. Even though I agree that he should be given a stiff punishment, but it doesn't mean that he is involved. No, no, no. REPORTER: So you believe that the Bali bombers had no idea that there was a second bomb? ABDURRAHMAN WAHID: Yeah, precisely. REPORTER: And who would you suggest planted the second bomb? ABDURRAHMAN WAHID: Well, it looks like the police. REPORTER: The police? ABDURRAHMAN WAHID: Or the armed forces, I don't know. Wahid's speculation is chilling and again there's no evidence to support it. But there's no doubt that he's a barometer of how many Indonesians view the whole terror campaign. (7) BACK TO THE FUTURE: This ceremony in July marked a significant moment in the evolution of Indonesia's fight against terrorism. The nation's most senior police watched as their chief, Dai Bachtiar, was replaced by General Sutanto, touted as a cleanskin. Following his swearing in, he made an impressive start - launching a high profile anti-drug campaign and promising to crack down on rampant corruption within the police force. But for now, he's getting familiar with the rhetoric required for the job. GENERAL SUTANTO (Translation): We are sharing experience with other countries in order to eradicate the terrorism. But it's not the experience sharing with other countries that matters, like every police chief before him, he will only ever play second fiddle to the army and will struggle to control the cabal of rogue elements who still wield massive power here. Abdurrahman Wahid says that no policeman would dare to properly investigate repeated allegations that their big brothers in the military are involved in the terror campaign. ABDURRAHMAN WAHID: They know it's against see, what they do - was against you see, several, you know, senior officers, even of the police itself. So they don't want to be involved. REPORTER: Because? ABDURRAHMAN WAHID: Of the fear. REPORTER: The fear of what? Of the senior officers that are involved in this? ABDURRAHMAN WAHID: Yeah, yeah, yeah. At the moment it's the police who are receiving all the equipment, support and training to take on the terrorists. At the opening of this multimillion dollar training facility, which is part funded by Australia, the Indonesians were keen to show off their skills. The war on terror has brought the two nations closer together, but any Australian concerns about corruption and human rights in this new partnership appear to have been put aside for now. But the Indonesian police's leading role in the fight against terror may be about to change anyway. In the wake of the latest attack in Bali, President Yudhoyono has taken steps to rehabilitate the military's tarnished name and bring them back into the counter terror drive. For those who risked their lives opposing Suharto's brutal military, it's a disturbing thought. That the retired general, President Yudhoyono, known in Indonesia by his initials SBY, may be ushering in a return to those bad old days. GEORGE ADITJONDRO: Now, General SBY, himself, he doesn't like to be called general SBY, he likes to be called Dr SBY has made the statement that the military is ready to help, to assist the police in chasing the terrorists. In other words, the military is looking for an alibi for a reason to reconsolidate their power as during the Suharto period. n

Disclaimer: The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Centre for Research on Globalization. To become a Member of Global Research The CRG grants permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: crgeditor@yahoo.com www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner. For media inquiries: crgeditor@yahoo.com © Copyright , SBS DATELINE, 2005 The url address of this article is: www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=1085

© Copyright 2005 GlobalResearch.ca Web site engine by Polygraphx Multimedia © Copyright 2005