Jaringan Komunikasi Ummat

China Larang Umat Muslim Shalat Tarawih

2008-09-07T23:21:00.001+07:00

Sebagian besar umat Islam di dunia menyambut Ramadhan dengan suka cita dan menghidupkan malam Ramadhan dengan shalat Tarawih. Namun berbeda dengan masyarakat muslimm China di Xinjiang. Pemerintah China melarang muslim Uighur melaksanakan ibadah Shalat Tarawih secara berjamaah, karena khawatir akan menimbulkan ketegangan dan merusak keharmonisan hubungan sosial.

Larangan itu disampaikan Pemerintah China sejak Jum’at (5/9) lalu. Dalam pernyataannya seperti dikutip situs pemerintah China, Pemerintahan China beralasan pelarangan itu untuk mencegah para pemeluk agama tertentu mengadakan perkumpulan dalam skala besar yang berpotensi memanaskan keadaan, kata pemerintah China seperti dilansir oleh AFP baru-baru ini.

Di beberapa daerah di Xinjiang, Pemerintah lokal juga melarang wanita muslimah memakai cadar dan para laki-laki muslim menggenakan kain sorban.

Memasang iklan atau pengumuman-pengumuman mengenai bulan suci ramadhan di tempat-tempat publik juga ikut dilarang di beberapa daerah di Xinjiang, termasuk mengedarkan rekaman video, menyiarkan rekaman Al Quran dengan loudspeker dan penggunaan beduk atau drum khusus dalam festival menyambut Ramadhan juga ikut dilarang.

Menanggapi perlakukan pemerintah China tersebut, Jubir Konggres Uighur Internasional Dilxat Raxit, mengatakan bahwa larangan-larangan yang diterapkan pemerintah China terhadap muslim Uighur hanya akan meningkatkan tensi ketegangan pada kaum muslim di Xinjiang.

"Ini pelanggaran serius yang menodai hak asasi manusia untuk memiliki suatu keyakinan tertentu," kata Raxit di pengasingannya di Jerman. Di sisi lain, menurutt Raxit, pelarangann itu hanya akan berbuah semakin memperuncing konflik di Xinjiang.

Muslim Uighur adalah kelompok minoritas muslim di wilayah Xinjiang China bagian Barat Daya. Jumlah mereka sekitar 8 juta jiwa. Sejak tahun 1955, Xinjiang memiliki otonomiii sendiri, namun kawasan ini terus menerus menjadi target pengawasan aparat keamanan China.

Bagi pemerintah China, kawasan ini memiliki posisi yang sangat strategis karena lokasinya yang terletak dekat dengan Asia Tengah, kawasan yang menjadi sumber cadangan gas dan minyak. [www.suara-islam.com]

Munarman Mulai Disidangkan

2008-08-30T01:33:00.000+07:00

Setelah Habib Rizieq Shihab menjalani persidangan terkait insiden Monas untuk ketiga kalinya kemarin, hari ini Jum’at (29/8).

Panglima Komando Laskar Islam Munarman bakal menjalani sidang pertamanya. Sidang rencananya akan berlangsung pada pukul 14.00 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang siang ini adalah pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Munarman dikenakan dakwaan berlapis yakni dakwaan primer pertama pasal 170 ayat 1 KUHP, subsider pasal 406 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan ketiga pasal 160 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Munarman dituduh terlibat dalam insiden bentrokan yang terjadi antara Komando Laskar Islam dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan (AKKBB) di Monas, 1 Juni yang lalu.

Sosok Munarman selama ini lebih dikenal sebagai seorang ahli hukum. Belasan tahun aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) pimpinan Adnan Buyung. Karena berbeda prinsip dengan Adnan Buyung, pada 2006 Munarman dikeluarkan dari YLBHI. Sejak itu dia lebih mendekat kepada kelompok Islam.

Semakin hari terlihat keislamannya semakin mantap, yang menyadarkannya bahwa kolonialisme Barat kokoh bercokol menggerogoti negeri ini. Iapun melakukan penentangan terhadap LSM komprador yang bekerja demi kepentingan asing. Ia melakukan penentangan terhadap Namru-2. Munarman juga melakukan penentangan terhadap Buyung Nasution yang telah melakukan penghinaan terhadap ulama Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin.

Bersama ratusan Laskar Islam, Munarman memimpin aksi demo ke kantor Wantimpres meminta Buyung Nasution mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap KH Ma'ruf Amin. Terakhir Munarman memikul tanggung-jawab sebagai Panglima Laskar Islam dalam insiden Monas. [arrahmah.com]

Husein Al Habsy Minta KPK Selidiki Majelis Dzikir SBY

2008-08-26T22:29:00.000+07:00

Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI), Habib Husein Al Habsyi, meminta KPK menyelidiki Majelis Dzikir SBY yang dalam beberapa pekan terakhir sudah memberikan tiket perjalanan berikut akomodasi umrah kepada sejumlah habib dan alim ulama.

“Mereka memberangkatkan hampir 300 orang kurang lebih, para habib omprengan, kiai, para ustadz untuk umrah dengan biaya per orang 1000 real," ungkapnya.

Al Habsyi menilai, dana yang digelontorkan untuk keberangkatan umrah sejumlah orang, termasuk ratusan lainnya yang akan menyusul beberapa bulan ke depan, terkait dengan adanya rekayasa sistematis untuk membungkam sikap kritis ulama dan para habaib dan mengadu domba umat Islam.

Ia menambahkan, sebagai anak bangsa dirinya patut curiga dari mana dana tersebut didapat. “Apakah dari zionisme internasional atau dari uang negara atau dari kantong SBY sendiri. Ini perlu diadakan penyelidikan,” ujarnya.

Selain meminta menyelidiki Majelis Dzikir milik SBY, Habib Husein Al Habsyi meminta pula pada KPK untuk mengusut harta milik Kapolri Jenderal Sutanto. "Saya minta KPK mengusut itu harta punya Sutanto. Duitnya dari mana, ada pengumpulan harta secara tak wajar. Selidiki, dong! Rumah dan kebon dia (Sutanto) dimana-mana," katanya.

Saat mengetahui bahwa Ketua KPK Antasary Azhar tidak ada di tempat, Habib Husein Al Habsy urung menyerahkan data yang disebutnya sebagai bukti dugaan korupsi dan suap yang diterima Kapolri Jenderal Sutanto. Ia khawatir jika data tersebut tidak diterima oleh Ketua KPK langsung.

Ia pun berjanji pekan depan seluruh data yang ditemukan akan langsung diserahkan ke Ketua KPK Antasari. "Saya ingin Polri juga terjamah KPK. Selama ini polisi selalu selamat, padahal maling teriak maling," tandasnya. [Arrahmah.com]

Terungkapnya Misteri Tahanan No. 650

2008-08-16T05:21:00.000+07:00

Muslimah Pakistan itu "diculik" FBI 4 tahun lalu bersama anak-anaknya. ‘Tahanan No. 650’ di Bagram ini dikabarkan mengalami perkosaan dan siksaan. Sungguh mengejutkan. Setelah pers “meributkan” nasib ‘Tahanan No. 650’, yang merupakan satu-satunya tahanan wanita Pakistan yang mengalami penyiksaan dan perkosaan di penjara AS di Bagram, Amerika, hari Selasa (5/8/2008), tiba-tiba menyatakan bahwa Dr. Afia Sidiqui hendak diadili di New York. Padahal sudah hampir lima tahun ia "diculik" dan tidak diketahui rimbanya.

Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Michael Garcia mengatakan, Afia Sidiqui ditangkap bulan lalu di Afghanistan. Menurut pengakuan Amerika, saat ditangkap, katanya, wanita yang pernah tinggal di AS itu kedapatan membawa dokumen-dokumen mengenai bagaimana membuat bahan peledak dan deskripsi berbagai gedung AS termasuk di New York City.

Sekali lagi menurut pengakuan AS, ketika perwira militer AS tiba di tempat tahanan Siddiqui untuk menjemputnya, wanita itu sempat melepaskan tembakan dari senapan yang tergeletak di lantai. Katanya, Siddiqui dua kali menembak namun tidak mengenai siapapun. Dia kemudian terkena tembakan di dada oleh seorang perwira AS. Siddiqui kemudian diekstradisi ke AS.

Jika benar bahwa Afia ditangkap di Afghanistan satu bulan yang lalu. Lantas, siapakah yang telah menculiknya tahun 2003? Benarkah bahwa ia tertangkap satu bulan yang lalu? Berikut rekaman media massa mengenai “alur” perjalanan Muslimah pertama menjadi buron FBI ini.

Awalnya, media massa telah melansir bahwa Dr. Afia Siddiqui telah ditangkap bersama 3 anak-anaknya, oleh intelijen Pakistan pada awal tahun 2003. Dan sejak saat itu nasib wanita beserta ketiga anaknya ini tidak diketahui.

Di saat yang sama Amerika dan intelijen Pakistan menuduh bahwa Muslimah ini memiliki hubungan dengan Al-Qaidah. Akan tetapi Amerika dan pihak intelejen Pakistan menyanggah bahwa mereka telah menangkap Afia. Foto Afia, hingga kini masih terpampang di situs FBI, yang berstatus sebagai buronan.

Peristiwa penculikan Afia sendiri dilakukan ketika ia bersama ketiga anaknya sedang naik metro untuk mengambil penerbangan ke Rawalpindi, Punjab pada 30 Maret 2003.

Panculikan itu dilakukan ketika ia berjalan menuju airport. Media massa mengklaim bahwa penculikan itu dilakukan oleh intelejen Pakistan, kemudian diserahkan kepada pihak FBI. Saat itu Afia berumur 30 tahun, anaknya yang tertua berumur 4 tahun dan yang terakhir adalah bayi yang masih berusia satu bulan.

Beberapa hari setelah itu channel berita Amerika NBC melaporkan bahwa Afia telah ditangkap di Pakistan atas tuduhan telah menjadi penghubung untuk mentransfer uang kepada Al-Qaidah. Ibunya, Ismat (yang kini telah wafat) menyanggah tuduhan itu.

Pada 1 April 2003, sebuah media massa berbahasa Urdu menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Pakistan Faisal Saleh Hayat membantah, ketika ditanya apakah Dr. Afia telah ditangkap?. Ia mengatakan, ”Dr. Afia memiliki hubungan dengan Al-Qaidah dan ia belum ditangkap.” Tapi hingga sampai saat itu pun, nasib Dr. Afia tidak diketahui.

Tidak berselang lama muncullah laporan-laporan media tentang wanita ‘Tahanan No. 650’, yang berada di tahanan Amerika di pangkalan Bagram Afghanistan, yang dikabarkan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan telah kehilangan kesadarannya.

Pejabat Majelis Tinggi Inggris (The House of Lord) mendapatkan informasi mengenai kedaan tahanan itu. Ia menerangkan bahwa kondisi kejiwaan wanita itu terganggu karena terus menerus menjadi korban perkosaan petugas penjara dan kedaan sel yang dihuni ‘Tahanan No. 650’ ini tidak memiliki toilet dan kamar mandi tertutup, sehingga tahanan lain bisa bebas melihatnya ketika, ia sedang mandi.

Pada 6 Juli 2008, seorang jurnalis Inggris, Yvonne Ridley, menggelar jumpa pers dan meminta berbagai pihak perduli dengan nasib tahanan wanita Pakistan ini, yang menurut keyakinannya, wanita itu sedang berada dalam ruang isolasi tahanan Amerika di Bagram selama empat tahun.

Jurnalis yang menjadi Muslim setelah ditawan Taliban ini mengatakan, ”Saya menyebutnya sebagai “perempuan abu-abu”, karena bentuknya sudah mirip hantu, terkadang ia menjerit dan menangis terus-menerus.”

Ridley mengetahui hal ini setelah ia membaca sebuah buku The Enemy Combatant yang ditulis oleh mantan penghuni penjara Guantanamo, Muazzam Begg. Sesudah ditangkap pada Februari 2002 di Islamabad, Begg ditahan di pusat penahanan Kandahar dan Bagram selama sekitar setahun, sebelum dia dipindahkan ke Guantanamo. Dia menceritakan pengalamannya di dalam buku yang terbit pada tahun 2005, yang di dalamnya menyinggung tentang ‘Tahanan No. 650’.

“Saya ingat Muazzam yang mengatakan kepada saya tentang teriakan wanita yang dulu dia membayangkan bahwa bisa jadi wanita itu istrinya. Dan saya pernah berfikir bahwa teriakan itu keluar dari tape recorder, yang dijadikan sebagai salah satu bentuk penyiksaan secara psikis.” Ungkap Ridley dihadapan lebih dari 100 wartawan

“Walau bagaimanapun, kami sekarang tahu, pekikan itu datang dari seorang wanita yang sudah dipenjara di Bagram selama beberapa tahun. Kami juga bisa mengungkapkan dari sumber valid bahwa ia adalah ‘Tahanan 650’, ”Jelas Ridley.

“Tahanan 650’ adalah ujung gunung es pelanggaran hak asasi, penahanan secara ilegal yang sangat buruk. Adalah episode memalukan di sejarah Pakistan yang harus diluruskan,” Tambah Ridley.

Seakan-akan menyindir Pakistan, “Adalah hal yang cukup aneh, bagaimana kita menyerahkan saudara perempuan kita kepada non-Muslim laki-laki yang sejarahnya penuh perkosaan dan perlakuan sewenang-wenang kepada tahanan,” kata Ridley dikutip sebuah koran Pakistan. Atas data-data yang ia miliki, Ridley berkesimpulan bahwa ‘Tahanan No. 650’ adalah Dr. Afia Sidiqui.

Mr. Imran Khan, Pemimpin Partai Keadilan (T.I) juga mencurigai bahwa ‘Tahanan 650’ itu adalah Dr. Afia Siddiqui. Dan ia menuduh bahwa AS dan Pakistan sedang menyembunyikan fakta 'Tawanan 650' itu.

Dugaan-dugaan bahwa ‘Tahanan No. 650’ adalah Dr. Afia Sidiqui tidak lama berlangsung, karena lewat pengacaranya, Afia menyatakan bahwa ia memang pernah disekap di Bagram dan mendapat perlakukan yang amat mengerikan. Ini dituturkan oleh pengacaranya Elaine Whitfield Sharp, sesuai yang dilansir Cageprisoners (8/8/2008), sebuah LSM London yang konsetrasi memberikan bantuan terhadap Muslim yang terlibat dalam kasus terorisme. (arrahmah.com)

Ummat Islam Menuntut Turunnya Kepres Pembubaran Ahmadiyah

2008-08-04T11:27:00.003+07:00

Jakarta (Jaringan Komunikasi Ummat), Senin 04/08. Tidak kurang dari 2000 massa aksi berbagai elemen ormas dan gerakan Islam yang tergabung dalam FUI dan Gerakan Cinta Nabi hari ini kembali membanjiri ibukota dan mengepung area Istana Negara, menuntut terbitnya Kepres Pembubaran Ahmadiyah.

Sampai berita ini diturunkan, aksi yang dimulai pada pukul 10.30 pagi ini masih berlangsung. Massa tidak henti-hentinya meneriakkan tuntutan ummat Islam kepada pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah.

Sebelum bergabung dengan massa aksi dari FPI, MMI, GPI, HAMMAS, GP Anshor, dan masih banyak lagi lainnya, massa JKU bersama saudara-saudara dari GARIS, BAP, DAP, dari Bandung dan sekitarnya menginap di Cianjur pada malam sebelumnya, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta pagi tadi.

Salah seorang peserta aksi dari GARIS menyatakan, bahwa mereka tidak akan pulang sampai tuntutan tadi dipenuhi pemerintah, insyaaLlah. Ya, semoga saja kali ini pemerintah benar-benar mendengarkan suara rakyatnya. (Rsp)

Berita Terkait: “Gerakan Cinta Nabi Muhammad” akan Kepung Istana

Kronologi Bentrok Warga dan Mahasiswa Sekolah Theologi Injil Arastamar

2008-07-29T17:30:00.000+07:00

Berikut ini kronologi bentrok warga Pinang Ranti dan Mahasiswa Sekolah Theologi Injil Arastamar seperti yang diceritakan oleh tokoh masyarakat Risman Hadi kepada Suara Islam, Ahad (27/7) kemarin.

Jum’at malam (25/7), diawali dari tertangkapnya mahasiswa yang berada di mess gang melinjo bernama Julius, dipergoki warga karena berusaha mencuri pompa air. Dari rumah warga dia diamankan ke rumah Ketua RW. Kemudian diserahkan ke petugas dan dibawa ke Polsek Pinangranti.

Tiba-tiba dari gang melinjo, ada warga melapor ke masjid kalau rumahnya dilempari oleh mahasiswa SETIA. Kemudian, warga ingin mengecek ke mess mahasiswa, ingin tahu alasan mengapa melempari rumah warga. “Ada maling dari pihak mereka, kok seolah-olah mereka nggak terima,” ujar Risman.

Pada saat ingin mengecek, ternyata warga sudah disambut dengan batu bata dan balok (di atas balok ada paku tajam). Ini seolah ada desain dimana ada pemicu awal. Kemungkinan maling itu sebagai pemicu.

Warga yang merasa terserang akhirnya mundur. Menunggu petugas datang. Begitu petugas datang, Massa yang ada ingin mengecek lagi kenapa mahasiswa melempari warga, tapi justru dari pihak mahasiswa lebih beringas akhirnya warga melayani. Terjadilah perang timpuk-timpukan. Walhasil warga yang kalah karena warga dari bawah, sementara mereka berada di tingkat 2 mess.

Hari Sabtu (26/7) pukul 1 pagi, massa dari warga kembali ke masjid. Kemudian dari arah bawah datang 6 orang berbaju hitam dan berkulit gelap, memancing kisruh kembali dan dikejar oleh warga. Bentrok kembali terjadi. Mereka mengaku dari polisi, tetapi saat diminta ditunjukkan KTA tidak mau. Hal itu membuat curiga warga, bahwa mereka itu provokator. Mereka pun dikejar oleh warga.

Keenam orang tak dikenal tersebut diduga bersembunyi di asrama mahasiswa putri.Dari dalam asrama, terdengar provokasi dengan kata-kata kasar, maka akhirnya warga spontanitas menyerang asrama. Penyerangan tersebut semata-mata akibat provokasi.

Sabtu siang kondisi aman seperti keseharian biasa. Namun malamnya, bentrok terjadi lagi. Sekitar 8 yang diduga preman dari pihak SETIA terlihat petantang-petenteng bolak-balik di depan Masjid, sedangkan di dalam Masjid ada pengajian. Salah satu dari mereka melempar masjid. Warga pun mengejar mereka.

Delapan orang tersebut masuk kembali ke dalam asrama putri. Ternyata di dalam asrama sudah ada sekitar seratusan orang. Melihat tersebut, warga agresif lagi ingin menangkap orang tersebut. Kemudian terjadi saling menyerang. Warga pada saat itu hanya membawa alat sekadarnya, seperti gagang sapu dan pentungan. Sementara pihak mahasiswa Kristen tampak lebih siap. Hal ini terbukti dengan adanya anak panah yang diarahkan pada warga.

Walhasil 15 orang warga terluka, 2 orang terkena panah (panah tersebut diduga berasal dari kupang). Panah tersebut berbau anyir, dan begitu luka keluar darah hitam. 3 orang petugas terkena batu yang kebanyakan terkena dari belakang. Karena posisi petugas dan warga berhadap-hadapan.

Pihak yayasan kemudian memohon pihak kepolisian mengevakuasi mahasiswa yang berada di sana. “Jadi, selesai bikin masalah, mereka minta evakuasi,” kata Risman. Dia pun sempat bersitegang dengan kepolisian, menuntut preman yang berada di dalam asrama mahasiswi tersebut untuk ditangkap.

Bentrok masih terjadi. Akhirnya polisi mengeluarkan gas airmata. Evakuasi dilakukan, dan diduga ada sekitar 100 orang di dalam karena petugas membawa mereka dengan menggunakan 3 truk.

Pantauan Suara Islam langsung dari lapangan di hari Ahad (27/7) siang, kondisi kembali tegang setelah tertangkapnya 2 pemuda berkulit hitam oleh warga. Mereka berusaha masuk ke dalam kampus SETIA. Sementara itu, beredar isu akan datang preman Ambon dan Tanah Abang yang sengaja dipanggil oleh pihak yayasan untuk mengamankan kampus.

Sorenya, Walikota bersama jajaran aparat setempat menggelar rapat. Hasilnya, Walikota berjanji akan mengevaluasi keberadaan kampus SETIA dan jika dimunginkan akan direlokasi dari Pinangranti. Malamnya, pihak kepolisian mengevakuasi sekitar 1300 mahasiswa dari dalam kampus SETIA. [www.suara-islam.com]

Liburan Anak-anak ke Polda Metrojaya

2008-07-16T21:50:00.000+07:00

oleh Dzikrullah *
Hari-hari ini, sebagian besar anak kita yang duduk di bangku SD sampai SMA memulai liburan kenaikan kelas dan lulusan sekolah. Sebelum berangkat ke Bandung, Pulau Seribu, Jogja atau ke Bukittinggi untuk bersenang-senang, ada baiknya Anda ajak dulu anak-anak kita ke Gedung Tahanan Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Letaknya di bagian belakang komplek Polda Metrojaya, persis di dekat Masjid Al-Kautsar yang indah dan megah.

Untuk apa?. Untuk berkenalan dengan para pengedar dan pengguna narkotika dan obat-obat terlarang? Bukan!!.

Tetapi untuk berkenalan dan bersalaman dengan ulama dan penjuang Islam yang sedang dizalimi, dipenjara oleh penguasa negeri ini, Habib Rizieq Shihab, ulama pemimpin gerakan 'amar ma'ruf nahiy munkar Front Pembela Islam, dan Munarman, Panglima Komando Laskar Islam serta kawan-kawannya.

Kedua tokoh ini dipenjara karena dituduh mendorong anak buahnya yang sedang berdemonstrasi di depan Istana Presiden menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, untuk menyerang kelompok demonstran lain Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang hendak menyatakan pembelaannya terhadap Ahmadiyah, gerakan yang ajaran sesatnya diaku-akui Islam.

Mengunjungi Habib Rizieq dan Munarman adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada kedua tokoh yang melawan kemunkaran dengan tangan ini.

Baik Habib Rizieq dan Munarman sama-sama bukan manusia sempurna. Banyak kekurangannya. Namun di tengah semakin suburnya penyakit al-Wahn (cinta dunia-benci mati) di kalangan tokoh Indonesia, kedua tokoh ini cukup menarik untuk dikenali lebih dekat.

Habib Rizieq Shihab adalah seorang kandidat doktor di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tesis masternya yang dipuji oleh para guru besarnya itu berjudul “Pengaruh Pancasila terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia”.

Karena dianggap baik mutu riset dan penulisan tesisnya itu, para guru besar universitas tertua di Malaysia itu langsung mendukung Habib Rizieq meneruskan pendidikannya ke jenjang doktor.

Front Pembela Islam (FPI) yang beliau pimpin sejak tahun 1999 mulai dikenal masyarakat sejak mereka memberantas preman-preman yang menjadi centeng tempat-tempat maksiat di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Salah satu yang dilawannya adalah preman-preman Kristen asal Ambon berjumlah ratusan orang yang “dideportasi” pulang ke kampungnya. Mereka inilah yang kemudian mengobarkan pengusiran dan pembantaian Umat Islam di Ambon Idul Fitri tahun 1999.

Jama'ah FPI menandai keberadaannya di Jakarta sebagai kelompok yang melawan kemunkaran dengan tangan. Dalam praktiknya, FPI selalu memberikan peringatan kepada tempat-tempat maksiat agar menghentikan kegiatannya, terutama di bulan Ramadhan.

Biasanya mereka bergerak setelah peringatan mereka kepada tempat-tempat tersebut dan pemberitahuan mereka kepada pihak kepolisian diabaikan.

Inisiatif FPI tersebut sering disebut anarkisme. Namun, mereka yang menuding demikian belum ada yang benar-benar pernah menghitung betapa besar anarkisme yang diakibatkan tempat-tempat maksiat itu selama bertahun-tahun.

Waktu Tsunami menghancurkan Aceh, para da'i FPI telah mewakili umat Islam Indonesia untuk mengurus ribuan jenazah orang Aceh yang bergelimpangan dan sebagian besar telah membusuk .

Habib Rizieq sendiri turun tangan. Setiap pagi, setelah apel dan memberi nasihat di posko mereka di Taman Makam Pahlawan Banda Aceh, Habib memimpin anak buahnya berjalan kaki ke masjid di seberang posko untuk menunaikan shalat dua rakaat. Baru setelah itu mereka menyebar ke seluruh penjuru Banda Aceh untuk mengurus jenazah-jenazah, membungkusnya, menshalatkannya dan menguburkannya dengan penuh ketelatenan dan kesabaran.

Munarman dulunya dikenal sebagai aktivis HAM sampai ia menjadi Ketua Kontras dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia. Istri Munarman yang beberapa waktu lalu diwawancarai sebuah stasiun televisi mengatakan, “Sejak mengaji sungguh-sungguh, dia (Munarman) hidupnya lebih teratur dan semakin sayang kepada istri dan anak-anaknya.”

Tahun lalu, didukung oleh beberapa tokoh Indonesia, seperti Ustadz Abu Bakar Baasyir, Munarman membentuk dan memimpin Brigade Pemburu Koruptor (BPK).

Pemuda Palembang kelahiran 1968 itu secara terang-terangan menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai target buruannya, selain para bankir penerima dan pengemplang dana milik rakyat Indonesia lewat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti Liem Sioe Liong, Hendra Tjipta, dan lain-lain.

Illustrasi Museum "Nahi Mungkar"

Ajaklah anak-anak kita duduk bersama Habib Rizieq dan Munarman di gedung empat lantai itu Polda Metrojaya itu. Setiap hari, kedua tokoh itu menerima tamu hampir tanpa henti sejak jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

Sebelum memasuki gedung, Anda akan diminta meninggalkan telefon genggam dan tanda identitas seperti KTP atau SIM di pintu depan yang dijaga dua orang petugas polisi yang ramah dan sopan. Tak usah khawatir. Titipkan saja. Allah yang menjaganya.

Tas dan barang bawaan juga akan dititipkan kepada seorang petugas yang duduk di bagian dalam gedung itu. Setelah tas diberi nama pemiliknya, Anda dan anak-anak Anda akan dipersilakan menemui Habib Rizieq di sebuah ruangan berukuran kira-kira 4x7 meter yang jendelanya sempit dan sengaja dipasang setinggi mungkin.

Di pintu ruangan itu tertera tulisan “ruang rapat”. Para tamu akan dipersilakan duduk lesehan di beberapa lembar tikar dan karpet sederhana. Foto Presiden SBY dan wakilnya Jusuf Kalla yang nampak tersenyum digantung didinding dan di tengahnya ada gambar Garuda Pancasila akan menemani kunjungan Anda sampai pulang.

Jangan lupa bawa koran atau majalah yang bisa Anda gunakan menjadi kipas, karena ruangan tanpa pendingin udara dan kipas angin itu cukup membuat gerah karena panasnya. Tak usah bawa minum. Seorang santri FPI akan menyediakan segelas air minum kemasan untuk Anda dan anak-anak, lengkap dengan sedotan lancipnya.

Biarkan mata jiwa anak-anak Anda yang masih suci merekam wajah Habib Rizieq yang teduh dengan senyumnya yang hangat. Biarkan juga anak-anak Anda merekam suaranya yang ramah saat menanyakan kabar mereka. Biarkan juga mereka merekam suara Habieb Rizieq yang menggelegar saat berbicara tentang kezaliman. Bukan kezaliman atas dirinya, ia tak terlalu pusing. Tetapi kezaliman atas Islam dan umat Islam.

“Orang yang membela Ahmadiyah, yang ajaran utamanya meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, sama dengan mengatakan bahwan Muhammad Sallallaahu 'alayhi wa sallam adalah PENDUSTA! Karena beliau mewasiatkan kepada kita, “tidak ada nabi lagi sesudah aku”. Kalau karena melawan kemunkaran itu saya harus masuk penjara, ya sudah.. biarin..” kata Habib Rizieq.

Munarman akan Anda temui di lantai 3 gedung itu. Silakan minta tolong kepada petugas yang berjaga di lantai itu untuk memanggilkan beliau. Sel baja berwarna kecoklatan karena karat akan terbuka pelan saat pria langsing itu keluar dari dalamnya. Kemungkinan besar dia akan mengenakan baju koko berlengan pendek dan bersarung biru putih kotak-kotak. Yang pasti, kenal ataupun tidak Munarman dengan Anda dan anak-anak Anda, pengacara yang sering membeberkan nama-nama LSM penadah uang dari Amerika ini akan menerima Anda dengan senyum ramah.

Seterusnya, nikmati saja pembicaraan yang mengasyikkan dan penuh canda tawa.

Sebelum pulang, ajaklah Habib Rizieq dan Munarman mendoakan anak-anak Anda agar mereka tumbuh menjadi Muslim yang kuat dan pemberani seperti mereka.

Terutama agar mereka berani berpaling dari kenikmatan palsu dunia untuk berpegang teguh pada kebenaran Islam yang memang semakin berat ujiannya.

Jangan khawatir, para Nabi dan Rasul pendahulu kita sudah mengalami hal-hal yang jauh lebih berat dari siapapun di zaman kini. Kalau mau hidup nikmat, nanti di syurga. [www.hidayatullah.com]

*Penulis Wartawan di Brunei Times

sumber: swaramuslim

Mencegah Sekularisasi Pancasila

2008-07-13T22:19:00.001+07:00

Oleh K.H. Ma'ruf Amin

Maklumat keindonesiaan yang digagas dalam simposium nasional bertema ''Restorasi Pancasila'' di Fisip UI pada 30-31 Mei 2006 dan dibacakan Todung Mulya Lubis pada peringatan Hari Lahir Pancasila, menarik dicermati. Maklumat itu menegaskan Pancasila bukanlah agama dan tak satu agama pun berhak memonopoli kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila. Maklumat juga menegaskan keluhuran sosialisme dan keberhasilan material yang diraih kapitalisme.

Kita tidak tahu ada apa di balik penegasan itu. Di satu sisi dinyatakan tak satu agama pun boleh mendominasi kehidup-an yang dibangun berdasarkan Pancasila, sementara sosialisme --yang dibangun berdasarkan ideologi materialisme dan antiagama, dan karenanya bertentangan dengan nilai Pancasila--- justru diagung-kan. Demikian juga dengan kapitalisme yang dibangun berdasarkan sekularisme dan 'setengah' antiagama, serta nyata-nyata melahirkan ketidakadilan global --yang bertentangan dengan nilai Panca-sila-- malah dipuja-puja.

Vision of state

Pancasila memang bukan agama, karena ia merupakan kumpulan value (nilai) dan vision (visi) yang hendak diraih dan diwujudkan bangsa Indonesia saat berikhtiar mendirikan sebuah negara. Meski demikian, bukan berarti Pancasila antiagama, atau agama harus disingkirkan dari 'rahim' Pancasila. Karena agama diakui, dilindungi, dan dijamin eksistensinya oleh Pancasila. Masing-masing agama berhak hidup dan pemeluknya bebas menjalankan syariat agamanya.

Dengan nilai dan visi ketuhanan, arah Indonesia bukanlah negara sekuler, juga bukan sosialis-komunis maupun kapi-talis-liberal. Sangat ganjil dan aneh jika agama --khususnya Islam-- hendak disingkirkan dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan, dengan logika tidak boleh ada satu agama (kebenaran) yang mendomi-nasi. Hak umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya selalu saja dibenturkan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Karena itu, maklumat atau logika-logika sejenisnya hanyalah tafsiran nisbi, bahkan (maaf) sangat absurd. Tapi selalu dipaksakan segelintir orang kepada ma-yoritas rakyat di negeri ini. Aneh, me-mang, mereka memaksakan tafsirannya atas kebenaran. Bahkan memonopoli tafsiran itu dan dipaksakan kepada orang lain.

Ini bentuk inkonsistensi cara berfikir. Tapi, bagi mereka, justru ini merupakan bentuk konsistensi, konsistensi menolak Islam. Karena itulah, hubungan antara agama --khususnya Islam-- dengan negara tak pernah solid karena adanya pihak yang terus-menerus membentur-kan agama dan negara.

Ketika bangsa yang mayoritas Muslim ini berhasil menyelenggarakan pemilu, mereka berteriak lantang bahwa demok-rasi kompatibel dengan Islam. Tapi giliran umat Islam menuntut syariatnya diterapkan, mereka menolak dengan menggunakan tafsir kebenaran sendiri yang (maaf) sudah klise.

Cara berpikir seperti ini tentu picik dan tidak jujur. Picik, karena selalu menggunakan Pancasila dan konstitusi sebagai pelarian. Tidak jujur, karena orang-orang itu tidak mau menerima kenyataan, bahwa demokrasi yang mereka agung-agungkan mengajarkan vox populi, vox dei (suara rakyat suara tuhan). Jika rakyat yang mayoritas menginginkan kehidupan mereka diatur syariat, mengapa mereka harus menolak?

Kalau kepicikan dan ketidakjujuran ini terus dipraktikkan, kalangan Muslim yang masih menerima demokrasi pun pada akhirnya akan muak. Pada akhirnya, umat Islam akan membuktikan sendiri bahwa demokrasi hanyalah jargon kaum kapitalis-sekuler untuk mempertahan-kan kepentingan mereka.

Sekularisasi Pancasila

Pengamat Politik LIPI, Mochtar Pabottingi, juga mengatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi negara, melainkan vision of state yang menda-hului berdirinya Republik Indonesia (Republika, 1/6). Visi itu kemudian dituangkan dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan ''negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa''. Artinya, dengan visi itu, para pendiri negara ingin menegaskan bahwa negara yang diba-ngunnya bukanlah negara sekuler.

Karena itu, tidak ada satupun pasal dalam UUD 1945 yang menolak agama dijadikan sebagai sumber hukum. Bahkan, banyak pakar hukum Indonesia yang memberikan penegasan bahwa Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. Maka, penegasan bahwa Pancasila bukanlah agama dan agama tidak boleh memonopoli kebenaran, jelas merupakan upaya untuk menistakan agama, dan memisahkan Pancasila dari agama.

Sebagai open idea (ide terbuka) atau open value (nilai terbuka) --sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden SBY pada 1 Juni 2006-- seharusnya kontribusi agama dalam membimbing visi yang dicita-citakan itu tidak boleh dibendung. Apalagi dengan membenturkannya.

Apakah kontribusi agama, tepatnya penerapan syariat Islam akan mengan-cam keharmonisan warga negara yang memiliki agama dan keyakinan yang plural? Mari jujur melihat fakta. Pertama, Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sedangkan agama-agama lain tidak memiliki syariat yang mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum, politik luar negeri. Agama-agama itu hanya mengatur urusan-urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin, dan cerai.

Kedua, sebagai agama yang menole-ransi kemajemukan agama warganegara, Islam memiliki perspektif bahwa peng-aturan urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin, dan cerai pemeluk agama lain diserahkan kepada agama masing-masing. Islam menjamin kebe-basan mereka untuk menjalankan syariat agamanya.

Ketiga, bilamana syariat Islam --dalam posisi sebagai produk hukum sebagaimana hukum yang dihasilkan oleh ideologi kapitalisme atau sosialisme-- diadopsi suatu negara yang memiliki warga negara yang terdiri atas berbagai pemeluk agama, maka penerapan syariat Islam --sebagaimana juga produk hukum lain dari ideologi kapitalis ataupun sosi-alis-- yang bersifat mengikat dan memak-sa semua warga negara, adalah hukum-hukum yang bersifat umum. Seperti urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum, dan politik luar negeri.

Dengan demikian, secara normatif tidak akan pernah terjadi benturan atau disharmoni dalam hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Secara historis, kondisi itu telah dibuktikan oleh sejarah Islam sepanjang 800 tahun, ketika Spanyol hidup dalam naungan Islam. Tiga agama besar yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi bisa hidup berdampingan. Ma-sing-masing pemeluknya bebas menja-lankan syariat agamanya, dijamin oleh negara. Inilah yang diabadikan oleh Mc I Dimon, sejarawan Barat, dalam Spain in the Three Religion. Untuk kasus Indo-nesia, kita tidak mungkin menyingkirkan fakta bahwa: pertama, Islam telah tumbuh dan berkembang di Indonesia lebih dari 500 tahun. Kedua, Islam dianut mayoritas, sekitar 87 persen. Ketiga, hukum Islam hidup di masyarakat Indonesia lebih dari 500 tahun, sehingga hukum Islam sudah menjadi law life (hukum yang hidup). Wajar kalau syariah Islam menjadi sumber hukum peraturan perundangan di Indonesia. Aneh kalau ada yang menentangnya. Wallahu a'lam. [Dikutip dari Republika 14/06/2006/opini/syabab.com]

Gadis Berjilbab Itu Jadi Bintang Tim Sepakbola Perempuan Denmark

2008-07-11T22:09:00.000+07:00

Zainab al-Khatib, muslimah asal Denmark, bisa jadi satu-satunya pemain sepakbola perempuan berjilbab saat ini. Kehadirannya seperti oase di tengah situasi yang masih menghangat akibat kasus pelecehan Rasulullah Saw oleh sejumlah media massa Denmark. Zainab baru-baru ini terpilih untuk memperkuat tim nasional kebelasan sepakbola perempuan Denmark, setelah Danish Football Association (DBU) memberi izin Zainab tetap mengenakan jilbabnya saat berlaga di lapangan hijau. Dan izin itu tidak hanya berlaku di Denmark, tapi juga untuk seluruh wilayah Eropa, jika Zainab memperkuat timnya di luar wilayah Denmark.

Kelihaian Zainab menggiring bola dan mencetak gol-gol yang spektakuler mengundang decak kagum. Tak heran kalau gadis berjilbab itu kini menjadi pusat perhatian para penggemar bola di Denmark. "Saya sangat senang saya bisa menjadi teladan di Denmark, " kata Zainab yang memulai karir sepakbolanya tiga tahun yang lalu.

Ia berhasil mencetak gol dan membawa kemenangan gemilang bagi timnya saat melawan tim Swedia belum lama ini. "Zainab memiliki kepribadian yang kuat, perilakunya selalu positif dan memberikan inspirasi baik di dalam maupun diluar lapangan, " kata pelatih Zainab, Troel Mansa.

"Dia adalah salah satu pemain terbaik saya. Saya senang bisa menjadi pelatihnya, " puji Mansa.

Zainab yang masih berusia 15 tahun itu, kini menempati posisi sebagai penyerang dalam timnya. Ia baru mengenakan jilbab setahun yang lalu. Ibundanyalah yang menolong Zainab mendisain jilbab yang nyaman dipakai saat ia bermain sepakbola.

"Ia memang seorang Muslim yang taat, dan kami layak mendukungnya untuk meraih impiannya dalam bidang olahraga. Saya bangga, Zainab bisa membuktikan bahwa mengenakan jilbab bukan berarti ia kehilangan haknya untuk menekuni olahraga, " kata Ibrahim al-Khatib, ayah Zainab.

Pelatih Zainab, Manas juga mengatakan bahwa jilbab Zainab tidak pernah menjadi kendala. "Kami hanya menaruh minat pada ketrampilan dan kepribadiannya. Saya tidak pernah mendengar ada pemain atau pelatih yang mengungkapkan keberatan tentang jilbabnya, " tukas Manas.

Zainab mengakui bahwa teman-teman satu timnya sangat memberikan dukungan padanya. "Mereka menerima saya, dan saya tidak mengalami hambatan apapun. Waktu tim kami melawan tim Swedia, beberapa pemain tercengang melihat jilbab saya, tapi tak satupun yang menyatakan keberatan, " kata Zainab.

Zainab menganggap masalah jilbab seharusnya tidak perlu diributkan."Saya merasa senang, bisa menyeimbangkan kewajiban agama dengan hobi saya, " sambungnya.

Menurutnya, ia ingin menunjukkan bahwa warga Muslim Denmark ingin berbaur dengan seluruh lapisan masyarakat. "Saya melihat diri saya sendiri sebagai seorang Muslim Denmark yang secara efektif memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangga bisa menjadi wakil negara ini di luar negeri, " tukas gadis keturunan Palestina yang juga aktif di lembaga sosial Islam di kotanya, Odense dan bercita-cita jadi dokter ini.

Zainab beruntung bisa bebas mengenakan jilbabnya tanpa harus kehilangan kesempatan berprestasi di bidang olahraga yang digemarinya. Pasalnya, beberapa muslimah berjilbab tidak seberuntung Zainab.

Pada Maret 2007, International Football Association Board (IFAB) menyatakan jilbab dilarang dalam permainan sepakbola, setelah seorang muslimah berjilbab Kanada dikeluarkan dari tim sepakbolanya karena mengenakan jilbab. Kemudian, pada Januari 2008, seorang muslimah siswa menengah di AS yang juga atlet lari, dikeluarkan dari kompetisi juga karena mengenakan jilbab. Pada November 2007, seorang anak perempuan berusia 11 tahun, dilarang ikut turnamen nasional Yudo di Kanada, karena ia mengenakan jilbab. (ln/iol/eramuslim)

Islam dan Pembebasan

2008-07-02T14:40:00.000+07:00

oleh: Asghar Ali Engineer

Islam dan Negara

Konsep masyarakat politik (polity) dalam Islam terutama haruslah didasarkan pada ajaran Al-Qur'an. Dan sejauh menyangkut kitab suci ini, dapat dimengerti sepenuhnya bahwa sejak semula Al-Qur'an tidak memberikan konsep tentang negara, melainkan konsep tentang masyarakat. Perbedaan ini harus diingat dalam perdebatan tentang negara Islam. Harus diingat pula, Al-Qur'an lebih bersifat simbolik daripada deskriptif dan karena itu validitas dan vitalitasnya terletak pada interpretasi dan reinterpretasi simbol-simbol ini, sesuai dengan perubahan-perubahan situasi ruang dan waktu.

Ada perbedaan pandangan tentang konsep negara dan masyarakat politik dalam Islam.[1] Ali Abd al-Raziq dalam bukunya "Fundamentals of Government" (al-Islam wa ushul al-Hukm) berpendapat bahwa Islam tidak pernah mengklaim suatu bentuk pemerintahan duniawi; hal ini diserahkan untuk dipikirkan secara bebas oleh pemeluk-pemeluknya. Lebih lanjut ia menyebutkan, bahwa Al-Qur'an tidak pernah menyebut khalifah; artinya kekhalifahan bukanlah bagian dari dogma Islam. Ide tentang kekhalifahan dibuat oleh kitab-kitab fiqh yang disusun beberapa abad setelah wafatnya Nabi.[2] Di pihak lain, ada pula pendapat yang umumnya dianut oleh ulama kita, bahwa agama dan politik merupakan dua hal yang tak dapat dipisah-pisahkan dalam Islam. Pendapat ini umumnya diterima oleh kaum Muslim ortodoks. Namun, persoalannya menjadi sangat kompleks dan berjalin dengan berbagai faktor sehingga sangat sulit dipadukan begitu saja dengan pendapat lain.

Untuk memahami masalah ini secara tepat, kita mesti mempertimbangkan beberapa kondisi politik yang ada di Mekkah sebelum Islam dan bagaimana masyarakat Islam secara bertahap mulai terwujud. Mekkah, sebagaimana telah dikemukakan pada bab yang lalu, didominasi oleh suku Quraisy, yang terdiri dari bermacam-maca klan. Tentu, ada beberapa suku lain selain Quraisy, namun posisi mereka subordinatif dan pinggiran. Menarik untuk ditelaah, bahwa meskipun merupakan pusat perdagangan internasional, Mekkah tidak mempunyai struktur pemerintahannya sendiri. Lembaga kerajaan tidak dikenal, tidak pula ada perangkat negara yang dapat dibandingkan dengan negara mana pun.

Tidak ada penguasa turun temurun, juga tidak ada pemerintahan yang dipilih secara formal. Yang ada hanyalah suatu dewan suku yang dikenal dengan mala' (semacam senat). Senat ini terdiri dari perwakilan klan yang ada. Hal penting yang mesti dicatat mengenai mala' ini, ia hanya berupa badan perundingan dan tidak mempunyai badan eksekutif. Di samping itu, setiap unsur klan yang ada di senat secara teoritik independen, dan karena itu, keputusan yang dilahirkan tidak mengikat.[3] Mala' tidak mempunyai hak untuk menarik pajak dan melengkapi dirinya dengan polisi atau angkatan bersenjata, yang merupakan perangkat bagi sebuah negara untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Namun, perkembangan dunia perdagangan yang begitu pesat, pada akhirnya menuntut adanya perangkat kenegaraan. Di tengah kekosongan negara secara institusional, maka tidak ada teori politik yang koheren yang bisa menjelaskannya. Paling-paling orang hanya bisa mengatakan, bahwa sebelum kemunculan Islam di Mekkah terdapat demokrasi kesukuan primitif.

Di Medinah lah Nabi mulai memberikan perhatian yang cukup serius untuk menciptakan suatu organ yang dapat diterima semua pihak untuk menangani semua urusan yang ada di kota itu. Menarik untuk dicatat, bahwa masyarakat Medinah adalah masyarakat pluralistik baik dari segi ras maupun agama. Di sana terdapat campuran ras Yahudi, Arab pengelana, terutama yang termasuk ke dalam dua suku Aus dan Khazraj, serta kaum Muslimin emigran dari Mekkah.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa heterogenitas masyarakat Medinah waktu itu, sama dengan masyarakat di negeri-negeri sekuler modern dewasa ini. Negeri dengan ragam ras, suku dan agama itu dipersatukan di bawah kepemimpinan Nabi dan itulah yang disebut ummah. Meskipun seringkali kata ummah diterapkan hanya untuk komunitas Muslim, tapi sulit bagi kita untuk mendukung klaim seperti itu.

Barakat Ahmad mengatakan, "Para orientalis membeda-bedakan perkembangan istilah Al-Qur'an tersebut. Sebagian sarjana Muslim menyatakan bahwa istilah ummah menggambarkan masyarakat Muslim, tapi ini tidak seluruhnya benar. Istilah ini menggambarkan kedudukan secara de facto. Secara teoritik, penggunaan istilah ummah selama karir kerasulan tidak terbatas pada komunitas Muslim saja.[4] Nabi membuat suatu masyarakat politik di Medinah berdasarkan konsensus dari berbagai kelompok dan suku. Konsensus yang disusun oleh Nabi itulah yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Sahifah. Dan masyarakat yang terikat dengan perjanjian itu disebut "masyarakat Sahifah".[5]

Bagi masyarakat Arab yang sebelumnya tidak pernah hidup sebagai komunitas antar-suku dengan kesepakatan bersama, dokumen seperti itu tentulah sangat revolusioner dan mendukung inisiatif Nabi untuk membangun basis bagi berlakunya prinsip hidup berdampingan secara damai (co-existence). Nicholson mengkomentari dokumen ini:

"Tidak ada seorang peneliti pun yang tidak terkesan pada kejeniusan politik penyusunnya. Nyatalah bahwa memperbaharui dengan hati-hati dan bijaksana, adalah realitas suatu revolusi. Muhammad tidak menyerang secara terbuka indenpedensi suku-suku tersebut, tetapi memusnahkan pengaruhnya dengan mengubah pusat kekuatan dari suku ke masyarakat ..."[6]

Kiranya pada tempatnya, jika kita perhatikan beberapa ketentuan dari Sahifah itu. Ibnu Hisyam menyampaikan kepada kita: "Ibnu Ishaq berkata, bahwa Rasulullah menyusun suatu persetujuan antara Muhajirin dan Anshar, di dalamnya termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diizinkan untuk tetap memeluk agamanya dan menjaga harta kekayaan mereka. Dokumen itu dimulai dengan nama Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini perjanjian antara Muhammad dan orang-orang mukmin dan Muslim Quraisy dan Yastrib (Medinah) dan orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang terikat padanya dan orang-orang yang mendukung mereka. Mereka adalah umat yang satu yang berbeda dengan umat yang lainnya. Orang-orang Yahudi akan berbagi tanggungjawab dengan orang-orang Muslim selama mereka berjuang. Orang-orang Yahudi dari Bani Auf akan menjadi satu Ummah dengan orang-orang Muslim. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi Muslim agama mereka pula..."[7]

Dokumen ini meletakan dasar bagi komunitas politik di Medinah dengan segala perbedaan yang ada: suku, kelompok-kelompok dan agama -- dengan menghormati kebebasan untuk mengamalkan agama mereka masing-masing. Dengan demikian dapat dilihat, bahwa Nabi menyusun suatu persetujuan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama, bukan mendirikan sebuah "negara teologis."[8] Semua kelompok agama dan kelompok suku diberikan otonomi penuh untuk memelihara tradisi dan kebiasaan mereka masing-masing. Dengan demikian, persetujuan tersebut, lebih didasarkan pada konsensus daripada berdasarkan pada paksaan dan ini mirip dengan perkembangan politik negara modern. Berbicara secara historis, suatu kontrak yang berakar dari tradisi kesukuan, toh demokratis, baik dari segi semangat maupun prakteknya. Selain itu, aparat negara yang memaksa, belum berkembang di bagian negeri Arab itu. Meskipun begitu, tekanan-tekanan sosial sudah berfungsi.

Pendukung "negara teokratik" sering berdalih bahwa dokumen Piagam Madinah itu dibuat ketika Muslim masih menjadi minoritas dan hukum Islam memang belum seluruhnya diwahyukan, dan oleh karena itu terhapus oleh perkembangan-perkembangan kemudian. Namun dalih ini tidak dapat dipertahankan, terutama jika kita cermati ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kemudian secara terbuka. Pertama, dalam hal lain, sunnah Rasulullah tidak dibatalkan, lebih-lebih lagi dalam persoalan ini, yang merupakan persoalan yang paling vital dalam kebijakan Islam. Kedua, ayat-ayat terakhir Al-Qur'an tidak membatalkan apa yang disepakati di dalam Sahifah. Kalaulah orang-orang Yahudi dihukum, seperti diperintahkan wahyu terakhir, itu karena mereka mengingkari kesepakatan. Sahifah tidak pernah dibatalkan. Semangatnya mempunyai validitas hingga sekarang.

Dokumen itu memberikan landasan, pertama, yang menjamin otonomi bagi kelompok yang beragama, kebebasan untuk memeluk dan melaksanakan suatu agama, adat dan tradisi, serta persamaan hak bagi semua orang. Kedua, dokumen itu jelas menekankan pada sisi demokrasi dan konsensus, bukan pada tekanan dan paksaan. Dari sini, juga penting untuk dicatat, bahwa dalam masalah politik pemerintahan, Nabi tidak menggunakan otoritas teologis. Dokumen itu, setelah kita kaji, sama dengan teori kontrak sosialnya J.J Rousseau. Bagi Rousseau, kebebasan bukanlah kebebasan liberal atau kebebasan individu 'dari' masyarakat, tapi kebebasan yang dilaksanakan di dalam dan untuk seluruh masyarakat. Artinya, manusia dibebaskan oleh masyarakat yang membebaskan. Kebebasan tidak dicapai dengan cara menyingkirkan orang lain, tapi merupakan implikasi positif dari kebebasan untuk semua.[9]

Seperti disinggung di awal bab ini, Al-Qur'an memberikan konsep tentang masyarakat, bukan konsep pemerintahan. Sekali lagi ditegaskan, bahwa Al-Qur'an berangkat dari kesadaran sejarah. Pendekatannya bersifat temporal, namun juga memperhatikan nuansa spasial. Perintah-perintah Al-Qur'an di samping bersifat multi-dimensional juga bersifat transendental. Jika dilihat dalam konteks yang tepat, tidak ada dalam Al-Qur'an sesuatu yang tidak berlaku. Artinya, validitas Al-Qur'an tetap terjaga dalam kerangka spasio-temporal. Dalam mengkaji Al-Qur'an, terasa ada ketegangan antara yang eksistensial dan yang transendental. Dari ketegangan itulah dorongan ke arah kemajuan dan gerakan yang kreatif dapat terpenuhi. Berikut kita sedikit akan menguraikan masalah ini

Lalu, apa tujuan 'negara' Islam? Dengan kata lain, masyarakat yang seperti apa yang ingin diwujudkan Islam? Dalam karya-karya pemikir Islam abad pertengahan yang diikuti oleh para ulama hingga sekarang, pusat perhatiannya adalah pada konsep akhirah. Menurut mereka, seluruh perhatian tertuju pada penciptaan suatu tatanan sosial yang akan mempersiapkan manusia menuju akhirat itu. Hasi dari interpretasi seperti itu (yang sudah menjadi jamak pada periode pertengahan), adalah reduksi agama menjadi murni 'olah spiritual' yang tidak mempunyai muatan transformatif sama sekali. Sementara itu, elit kekuasaan membangun suatu aparatur negara yang refresif dan para ulama telah menjadi bagian dari kekuasaan itu. Akibatnya, Islam harus menjadi 'pelayan' kekuasaan dengan cara melakukan spiritualisasi dan mistifikasi ajarannya.

Perangkat kenegaraan yang sangat menindas (yang sangat bertentangan dengan apa yang dicontohkan Nabi dalam dokumen politiknya) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Islam, bahkan sejumlah hadist telah dibuat untuk menjustifikasi situasi itu. Ayat Al-Qur'an yang terkenal: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (orang-orang yang berkuasa) di antara kamu. Jika kamu berbeda tentang sesuatu, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila kamu iman kepada Allah dan hari kiamat",[10] dijadikan argumen, bahwa siapapun yang berkuasa, haruslah ditaati. Dalam beberapa kasus hadist ini diberi catatan tambahan "sepanjang penguasa itu tetap melakukan shalat".[11] Ibn al-Muqaffa, seorang pemikir politik Islam yang besar, mengutip beberapa hadits Nabi untuk menekankan ketaatan yang total dan tidak bersyarat kepada khalifah. "Siapa yang taat kepadaku", ia mengutip kata-kata Nabi "sungguh telah mentaati Tuhan; dan siapa yang mentaati Imam, sungguh telah mentaati aku". (Di sini, "imam" menunjuk pada khalifah ketika itu). Menurut hadist lain lagi, "Bahkan andai seorang budak berkulit hitam dijadikan raja, maka dengarkanlah dan taatilah dia". Ibn Muqaffa lebih lanjut berpendapat bahwa loyalitas terhadap imam adalah sesuatu yang esensial, bahkan andaipun ia menjadi seorang tiran, karena imam bagaimanapun berada pada 'pengawasan' karsa Tuhan. Untuk mendukung pendiriannya, ia menggelar sebuah hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi pernah berkata:

"Bila Allah bermaksud baik terhadap suatu masyarakat, Dia mengangkat bagi mereka seorang penguasa yang baik dan meletakkan harta benda mereka di tangan orang-orang yang toleran; dan ketika Dia menghendaki memberikan cobaan berat kepada mereka, Dia mengangkat untuk mereka seorang penguasa yang tiran dan mempercayakan harta benda mereka di tangan orang-orang serakah."[12]

Namun sulit untuk mendapatkan dukungan bagi teori-teori politik itu di dalam Al-Qur'an sendiri. Al-Qur'an secara tuntas menekankan pada penciptaan masyarakat yang adil dan egalitarian. Ia berulang-ulang memperingatkan orang-orang beriman agar bersikap adil. "Dan jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil, sungguh Allah menyukai orang-orang yang adil", kata Al-Qur'an.[13] Allah jelas tidak akan memberikan kekhalifahan-Nya kepada orang-orang yang tidak adil dan para tiran. Lebih lanjut Al-Qur'an mengatakan, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman; Sesungguhnya aku akan menjadikanmu Imam bagi seluruh manusia." Dan Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) keturunanku (menjadi pemimpin bagi mereka). Allah berfirman: "janjiku tidak mengenai orang-orang yang dzalim."[14]

Inilah ayat yang paling bermakna dari Al-Qur'an. Nabi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin (imam) hanya setelah menunaikan perintah Tuhan dan ketika ia berdo'a untuk menyertakan juga keturunannya agar menjadi pemimpin kelak, maka Tuhan menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin bagi orang-orang yang dzalim dan tiran. Politik Islam, sebagaimana digambarkan Al-Qur'an, tidak mengizinkan memapankan ketidakadilan dan kekuasaan yang tiranik. Dzulm (penindasan) dikutuk dengan istilah-istilah yang sekeras mungkin. "Betapa banyak kota yang telah dihancurkan karena penduduknya sangat dzalim", kata Al-Qur'an.[15]

Ada kesalahan yang serius mengenai konsep Islam tentang jihad (perang suci). Jihad tidak dibenarkan untuk menyebarkan Islam secara paksa, atau untuk menjajah dan memperbudak orang lain. Apalagi dengan menjarah dan merusak kota. "Dia berkata, sesungguhnya raja-raja ketika memasuki sebuah negeri niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.[16] Jihad yang secara harfiah berarti "berusaha keras", dimaksudkan hanya untuk menegakkan keadilan dan perang harus dilakukan sampai semua bentuk penindasan berakhir. Al-Qur'an mengizinkan penggunaan kekerasan dalam perjuangannya melawan kedzaliman dan ketidakadilan. Sebenarnya, pembalasan terhadap penindasan dan kedzaliman dianggap sebagai sebuah kebajikan. "...Selamatkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut nama Allah dan mendapat kemenangan sesudah mengalami tindak kedzaliman. Mereka yang berbuat dzalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali", kata Al-Qur'an.[17]

Aspek penting lain dari masyarakat politik Islam adalah, bahwa Islam menganggap seluruh manusia sama, tanpa perbedaan warna kulit, ras atau kebangsaan. Kriteria satu-satunya hanyalah kesalehan (tidak hanya kesalehan religius dengan melaksanakan ritual agama secara cermat tapi juga kesalehan sosial karena Al-Qur'an mensejajarkan kesalehan dengan keadilan),[18] tidak ada yang lain. "Yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang takwa,"[19] demikian Al-Qur'an menyatakan dengan gamblang. Nabi menegaskan hal ini pada saat haji terakhirnya di Mekkah. Sabdanya:

"Orang Arab tak lebih tinggi daripada orang ajam, begitu pula orang ajam tidak lebih tinggi daripada orang Arab; tidak ada perbedaan antara yang hitam dan yang putih, kecuali oleh tingkat kesalehan yang diperlihatkan dalam hubungannya dengan orang lain... Janganlah tunjukkan kepadaku kebanggaan keturunanmu, tapi tunjukkan perbuatan baikmu."[20]

Butir pokok dari masyarakat politik Islam adalah dorongan bagi kelompok lemah untuk terus berjuang melawan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat. Nabi dalam tingkat tertentu mengatakan bahwa, "Jihad yang paling baik adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa tiranik."[21] Pidato pertama yang diucapkan Abu Bakar, khalifah pertama yang terpilih setelah wafat Nabi, adalah juga merupakan pernyataan yang luar biasa dalam masalah ini. Setelah memangku jabatan, ia berpidato:

"... Orang-orang lemah di antara kamu bisa menjadi kuat di hadapanku. Aku akan membuat para penindas menyerahkan hak mereka. Orang-orang kuat di antara kamu, bisa menjadi lemah di hadapanku. Insya Allah, aku akan melihat orang-orang tertindas memperoleh hak-haknya kembali."[22]

Adalah dalam semangat untuk melindungi orang-orang lemah, Nabi dalam pesannya pada haji perpisahan, membebaskan semua orang yang mempunyai hutang dari pembayaran bunga, walaupun modal yang dipinjam harus tetap dikembalikan.[23]

Banyak ulama dan teolog mempertahankan secara dogmatis, bahwa negara Islam adalah negara teokratik, dan dalam negara demikian, tidak ada tempat bagi inisiatif manusia dalam arena legislasi, karena Tuhanlah satu-satunya pembuat hukum. Maulana Abul A'la al-Maududi menggambarkan pemerintahan Islam sebagai "Theo-Demokrasi", dan dalam bentuk pemerintahan itu, umat Islam hanya memiliki "kedaulatan rakyat yang terbatas" di bawah kemahakuasaan Allah.[24] Ini adalah posisi yang hampir tak dapat dipertahankan kecuali kalau seseorang menerima pendapat ulama' abad pertengahan sebagai suatu kata akhir dan menganggap tertutup semua pilihan lain. Karya ulama, dengan segala keterbatasan dan kelebihan mereka yang manusiawi, tidak bisa disamakan dengan firman Tuhan.

Jika ditafsirkan dengan tepat, di dalam arena legislasi, Islam juga tidak melumpuhkan inisiatif manusia. Bila syari'ah seperti yang dikompilasikan oleh para teolog zaman-zaman Islam awal diambil sebagai corpus hukum negara Islam, saya khawatir, kedaulatan Tuhan lalu akan disamakan dengan kedaulatan ulama'. Ini juga akan menyatakan secara tidak langsung bahwa semua perkembangan yang akan terjadi di masyarakat sudah diantisipasi oleh para ulama' dengan kompilasi hukum Islam di zaman awal Islam ini. Semua sejarawan hukum Islam sepakat bahwa di dalam mengkompilasi hukum Islam, para fuqaha dipengaruhi secara dalam oleh kondisi zaman dan perkembangan yang terjadi setelah penaklukan wilayah-wilayah, dan itulah sebabnya, mengapa terjadi perbedaan mazhab pemikiran hukum.[25]

Faruq Abu Zayd dengan tepat menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah di Irak dengan pertumbuhan masyarakatnya yang cepat, lebih dihadapkan dengan problem-problem yang kompleks, daripada para ahli hukum Hijaz yang lebih dekat dengan kehidupan orang-orang Baduy, sehingga menghadapi problem yang lebih sederhana. Karena alasan ini Abu Hanifah seringkali terpaksa menggunakan ra'y danm pertimbangan akal dibandingkan para ahli hukum Hijaz dalam memutuskan hukum. Bagi orang-orang Hijaz Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sudah mencukupi.[26]

Kini kita berada dalam masyarakat yang sedang berubah cepat. Revolusi Industri telah menimbulkan problem-problem yang jauh lebih kompleks. Sebagaimana ahli hukum Irak yang harus berbeda dengan ahli hukum Hijaz mengingat perbedaan sifat persoalan yang mereka hadapi, maka sesuai dengan situasi dunia modern yang baru dan jauh lebih kompleks, para ahli hukum modern harus berusaha merubah, kapan dan di mana perlu, corpus Islam yang diwariskan kepada mereka. Namun apa yang diperlukan adalah menegakkan semangat teks wahyu dan tujuan-tujuan yang diinginkannya. Tidak pernah menjadi tujuan Tuhan untuk memutuskan hubungan dengan yang transenden dan membawa kebekuan dalam urusan manusia. Fungsi ketuhananlah yang harus membawa pertumbuhan teologis dan pertumbuhan itu membawa serta perubahan. Pertumbuhan dan perubahan sosial demikian membutuhkan perubahan dalam hukum yang mencerminkan realitas sosial zaman permulaan.

Lantas muncul persoalan: Apa yang masih tersisa dari agama yang membentuk hukum-hukum ini? Jawabannya sederhana dan jelas: religiositas. Apakah religiositas itu? Tentu hal ini agak abstrak, namun sama sekali bukan istilah yang mengada-ada. Religiositas menyatakan secara tidak langsung keterlibatan emosi yang tulus dengan visi moral dan spiritual yang menyatakan kepada pengalaman yang agung. Setiap agama jelas menanamkan ke dalam diri pengikutnya suatu visi moral dan spiritual yang unik. Tekanan-tekanan ke arah perubahan tidaklah mempengaruhi keunikan visi ini. Fyzee mendefinisikan keunikan Islam ini dengan tiga karakteristik: Kebenaran (truth), keindahan (beauty) dan kebajikan (goodness).[27] Fyzee mengatakan:

"Islam menekankan kebenaran, keindahan dan kebajikan, nilai-nilai Platonik. Mengenai kebenaran, sedikit sekali peradaban telah menyelamatkan sastra, sains dan filsafat seperti yang telah dilakukan Islam. Ia telah menghasilkan peradaban yang agung. Sarjana-sarjana Islam telah menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani dan bahasa Sanskerta dan ilmu pengetahuan Islam adalah Bapak ilmu pengetahuan modern. Mengenai keindahan, Islam telah memajukan seni, musik dan arsitektur. Menyangkut kebajikan, Islam memproklamirkan dan mempraktekkan dengan baik persaudaraan manusia. Dengan demikian ia telah membuka jalan bagi konsep demokrasi modern. Ia telah meletakkan fondasi hukum internasional. Pandangan hidupnya diwujudkan di dalam syari'ah, gudang hukum, agama dan etika yang kaya. Syari'ah analog dengan Torah di kalangan orang-orang Yahudi dan Dharma di kalangan orang-orang Hindu."[28]

Tingkat religiositas yang paling agung adalah pencarian terus menerus bentuk-bentuk baru untuk perwujudan visi yang unik ini, baik lewat usaha kreatif maupun kemampuan penalaran. Hukum bersifat empiris, sedangkan visi bersifat transendental. Keseimbangan antara keduanya akan hilang jika terjadi penekanan hanya pada salah satu sisinya. Semata-mata menekankan pada empirisme membuat hukum tidak berlaku. Sebaliknya hanya menekankan aspek transendentalnya saja, membuat ia menjadi terlalu abstrak. Dulu, para ahli hukum Islam yang besar mencapai keseimbangan antara keduanya di pandang dari sudut kenyataan empiris pada masa mereka. Sesuai dengan visi transendental Islam, komponen substantif dari hukum Islam perlu diubah jika perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial menghendakinya. Al-Qur'an menggunakan dua istilah yang sangat bermakna, ma'ruf dan munkar, yang menghadirkan kembali substansi (quintessence) moralitas Islam tanpa dirusak oleh kendala-kendala ruang-waktu.

Ma'ruf adalah sesuatu yang umumnya dapat diterima masyarakat dan munkar adalah sesuatu yang ditolak masyarakat demi menjaga tertib moral. Dengan menggunakan konsep-konsep ini, Al-Qur'an telah membuka peluang yang cukup bagi penafsiran kembali hukum-hukumnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tatanan moral yang baik. Konsep ma'ruf dan munkar akan selalu berubah jika masyarakat berubah, berkembang dan mengalami kemajuan. Ma'ruf dan mungkar merupakan istilah yang sangat komprehensif. Dan keindahan serta keabadian Al-Qur'an terletak dalam pengungkapannya yang abstrak sehingga generasi-generasi penerus dapat mendefinisikannya menurut kebutuhan dan pengalaman mereka. Istilah-istilah ini, yang sangat fundamental bagi ajaran Al-Qur'an, juga cukup komprehensif untuk mencakup moralitas politik. Masyarakat politik (polity) menurut Al-Qur'an adalah masyarakat politik yang berorientasi moral dan dimaksudkan untuk menekankan praktek-praktek politik yang akan menghasilkan kebaikan maksimum bagi masyarakat, yaitu masyarakat Qur'ani yang secara tegas menerima yang ma'ruf dan menolak yang munkar.

Lagi-lagi untuk membangun tatanan sosial yang sehat, Al-Qur'an menggunakan dua istilah lain yang sangat bermakna: mustakbirin dan mustadh'afin yang berarti yang sombong dan yang dilemahkan. Al-Qur'an mengutuk yang pertama dan bersimpati kepada yang kedua. Al-Qur'an menyatakan orang-orang yang sombong (mustakbirin) adalah berdosa.[29] Al-Qur'an juga menegaskan bahwa mustakbirin (mereka yang kuat dan arogan) senantiasa tidak beriman, yakni berdosa karena kufur. Sedangkan mustadh'afin (mereka yang tertindas dan dilemahkan) selalu merupakan kelompok yang pertama beriman, (beriman kepada Tuhan dan melakukan yang ma'ruf). Al-Qur'an menyatakan, "Orang-orang yang menyombongkan diri berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya pada apa yang kamu imani itu".[30] Dengan demikian mustakbirin dalam bahasa Al-Qur'an adalah orang kafir sejati, sementara mustadh'afin adalah orang mukmin sejati.

Kata kafir merupakan kata yang seringkali disalahartikan. Kata tersebut selalu dipahami dengan pengertian yang tidak sejalan dengan terminologi Al-Qur'an. Selama ini ia selalu digunakan dalam pengertian yang formal sekali. Sesungguhnya kata kafir dalam Al-Qur'an merupakan istilah yang fungsional, bukan formal. Orang kafir yang sesungguhnya adalah orang yang arogan dan penguasa yang menindas, merampas, melakukan perbuatan-perbuatan salah dan tidak menegakkan yang ma'ruf, tetapi sebaliknya membela yang munkar. Demikian juga sebaliknya. Orang mukmin yang sejati, bukan mereka yang hanya mengucapkan kalimat syahadat saja,[31] tetapi mereka yang menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas dan lemah, yang tidak pernah menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka atau menindas orang lain atau memeras tenaga orang lain, yang menegakkan kebaikan dan menolak kejahatan.

Dengan demikian masyarakat Qur'ani tidak memberikan tempat bagi penindasan dan pemerasan terhadap yang lemah oleh yang kuat. Perjuangan orang-orang yang lemah (mustadh'afin) akan terus berlangsung melawan mereka yang berkuasa dan arogan (mustakbirin), selama perbedaan antara keduanya tidak dihapuskan. Budaya politik Islam didasarkan pada simpat kepada mereka yang lemah dan dieksploitasi dan benci terhadap mereka yang berkuasa dan menindas. Dr. Habibullah Payman dari Iran mengatakan, "dalam Ideologi Islam permanensi dan kesinambungan revolusi (sampai perbedaan antara yang menindas yang ditindas tidak ada lagi) lebih penting daripada revolusi itu sendiri. Revolusi merupakan salah satu dari beberapa alternatif bagi manusia yang bertanggung jawab. Artinya, manusia harus berusaha mengubah sistem yang didasarkan atas istikbar (keangkuhan kekuasaan dan eksploitasi) dan istidh'af (yakni penekanan dan penindasan) dan penolakan terhadap yang munkar (ketidak-adilan). "Revolusi yang permanen" semacam itu dan perlawanan terhadap arogansi kekuasaan secara terus menerus merupakan bagian dari kultur politik Islam."[32]

Khalifah Ali, salah seorang dari beberapa tokoh terbesar yang dilahirkan Islam pada masa awal, menggambarkan konsep revolusi Islam dengan sangat ringkas dalam salah satu khotbahnya: (Revolusi Islam akan terus berjalan) sampai mereka yang berada dalam status paling rendah di antara kamu menjadi yang paling tinggi dan mereka yang paling tinggi di antara kamu akan menjadi yang paling rendah dan mereka yang melampaui akan dilampaui".[33]

Dasar-dasar masyarakat politik Islam yang ideal, sebagaimana yang diderivasikan dari Al-Qur'an, sangat berbeda dengan apa yang sudah dan masih dilakukan atas nama Islam oleh kelompok kepentingan yang kuat di negara-negara Islam dewasa ini.

Catatan

1 Lihat Qamaruddin Khan, Al-Mawardi's Theory on the State, (Lahore, t.t.), hal. 4

2 Ali Abdul Raziq, Al Islam wa Usul al-Hukm, (Cairo), bandingkan dengan tulisan Islamolog asal Hongaria, Gyula Germanus, Contribution of Islam to World Civilization and Culture, ed. Cyula Wojtilla, (Delhi, 1981) hal. 152.

3 Asghar Ali Engineer, The Origin and Development of Islam, (Bombay, 1980), hal 45-46.

4 Barakat Ahmad, Muhammad and the Jews, A Re-Examination, (Delhi, 1979), hal. 39. Bandingkan dengan Abul A'la Maududi, Islamic Way of Life (Delhi, 1967), hal. 17.

5 Barakat Ahmad, op. cit., hal. 39.

6 R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, (Cambridge, 1907), hal. 173.

7 Lihat Ibnu Hisyam, Sirah, vol. 1. (Cairo, 1332 A.H.) Lihat juga Alfred Guillaume, The Life of Muhammad: a Translation of Ibn Ishaq's Sira Rasul Allah, (London, 1955).

8 Penting dicatat bahwa 'Ulama Deobandi yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan India bersama dengan partai Indian National Congress, mengambil inspirasi dari dokumen yang luar biasa ini untuk membentuk negara sekuler di India dengan minoritas dijamin hak-haknya untuk memeluk dan mempraktekkan agamanya.

9 Lucio Colleti, From Rousseau to Lenin - Studies in Ideology and Society, (Delhi, 1978), hal. 151-152.

10 Al-Qur'an 4:59.

11 Asghar Ali Engineer, The Islamic State, (Delhi, 1980) hal. 69.

12 Lihat Qmaruddin Khan, Al-Mawardi's Theory of the State, Bazman Iqbal, Lahore, t.t.

13 Al-Qur'an 5:42.

14 Al-Qur'an 2:124.

15 Al-Qur'an 22:45.

16 Al-Qur'an 27:34.

17 Al-Qur'an 26:227.

18 Al-Qur'an 5:8.

19 Al-Qur'an 49:13.

20 Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Vol. V. hal. 411.

21 Al Fath al-Kabir, Vol. I, hal 208. bandingkan Islam at a Glance, ed. Hakim Abdul Hamid, (Delhi, 1981), "Islam and Human Rights" oleh V.A. Syed Muhammad, hal. 83.

22 Lihat Ibnu Hisyam, Vol. III, (Cairo, 1332 A.H.), hal. 473.

23 Tabari, Tarikh, Vol. III (Cairo, 1362), hal. 150.

24 Syed Abul A'la Maududi, Islamic Riyasat, Dikumpulkan oleh Khursyid Ahmad, Lahore (Lahore, 1974), hal. 129-30.

25 Muhammad al-Khudari, Tarikh at Tasyri' al-Islam, edisi Urdu diterjemahkan oleh Maulana Abdus Salam Nadwi, Azam Garth, 1973, dan Faruq Abu Zayd, As Syari'at al-Islami Bayn al-Muhafizin wa al-Mujaddidin, Cairo, t.t.

26 Dr. Faruq Abu Zayd, op. cit., hal. 21.

27 A.A. Fyzee, A Modern Approach to Islam, Asia Publishing House, (Bombay, 1963), hal. 112.

28 Fyzee, Ibid.

29 Al-Qur'an 7:133.

30 Al-Qur'an 7:76.

31 Formula dasar adalah La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, yakni Tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah.

32 Dr. Habibullah Payman, Istidh'af wa Istikbar, Teheran, 1352, hal. 55. Ini adalah terjemahan bebas dari teks Persia.

33 Lihat Ali Bin Abu Thalib, Nahju al-Balaghah, tanda nomor 14 dan 15. Bandingkan dengan Inqilab az Didgah-i-Ali, Teheran, t.t. hal. 20.

source: http://media.isnet.org

Lorong Gelap Dunia Wilders

2008-07-02T14:30:00.000+07:00

Geert Wilders bukan hanya pongah dan naif. Politikus ultrakanan Belanda itu sungguh telah menyemburkan atmosfir kebencian terhadap 1,3 miliar umat Islam sedunia. Ini terkait film Fitna yang diproduksinya telah memfitnah Alquran sebagai kitab fasis sebanding Mein Kampt-nya Hitler, seraya menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai barbar.

Banyak pihak yang juga dibuat tidak nyaman dengan karya provokatif Wilders yang bombastis itu. Siapa yang sebenarnya fasis dan barbar? Boleh jadi, Wilders-lah sang fasis dan barbar itu. Karena, sedemikian vulgar mengekspresikan kebencian terhadap Islam, nyaris tanpa keadaban.

Bagaimana mungkin di sebuah zaman modern ketika nilai-nilai penghormatan terhadap keyakinan siapa pun sangat dijunjung tinggi, malah lahir pikiran naif penuh kebencian sebagaimana diperagakan Wilders? Dengan jaminan kebebasan yang liar, tidak mengherankan jika pemerintah di negeri-negeri yang mengaku berperadaban modern itu selalu berkelit ketika dituntut untuk bertindak tegas. Sikap Pemerintah Belanda adalah salah satu contohnya.

Negeri Kincir Angin itu mengkritik dan tidak setuju dengan perbuatan Wilders, tetapi tidak dapat menindak karena dijamin oleh undang-undang. Demi dan atas nama kebebasan setiap pernyataan dan ekspresi warga negara diperbolehkan dan dijamin konstitusi.

Itulah hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh direnggut siapa pun, termasuk oleh negara. Itulah alam pikiran liberalisme Barat yang naif, yang telah mendarah daging menjadi world view atau pandangan hidup yang kokoh. Suatu paham yang mendewakan kebebasan absolut tanpa batas.

Namun, liberalisme absolut itu dalam praktiknya memiliki banyak ironi. Menjamin orang untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, tetapi tidak pernah mau menjamin, apalagi menindak kesewenang-wenangan atas nama kebebasan yang sesungguhnya merugikan pihak lain. Jika penghinaan, pelecehan, dan penistaan terhadap agama apa pun dan umat beragama mana pun dibiarkan atas nama kebebasan, lantas di mana perlindungan terhadap kebebasan orang lain. Jika umat Islam, misalnya, ingin agama dan kegiatan keagamaannya dijamin hak-haknya oleh prinsip kebebasan tanpa cercaan, hinaan, dan penistaan, di mana letak perlindungan oleh prinsip liberalisme?

Jadi dogma
Liberalisme naif lantas menjadi dogma, bahkan doktrin yang membiarkan anarkisme. John Stuart Mill lewat karya monumentalnya On Liberty memang mengakui kebebasan yang bertanggung jawab. Tapi, filsuf positivisme ini pun tak menghendaki negara membatasi kebebasan warganya, lebih-lebih merenggut kebahagiaan individu.

Orang lantas berhak sewenang-wenang atas nama kebebasan, sedangkan negara tak mampu menghukumnya karena akan bertentangan dengan asas kebebasan itu sendiri. Di sinilah blundernya liberalisme naif, hingga terseret ke lorong gelap dan buntu.

Hingga di sini, liberalisme juga menjelma menjadi dogma baru yang tak kalah doktrinalnya ketimbang agama zaman pertengahan di negeri Barat. Paham ini sangat sensitif terhadap pembelengguan, tetapi membiarkan orang menista.

Paham ini sangat alergi terhadap setiap pikiran dan keyakinan yang absolut, tetapi menjadikan dirinya memiliki hukum besi absolutisme. Paham yang naif ini sangat menjunjung tinggi kenisbian, tetapi memfosilkan dirinya menjadi sebuah sistem yang serba pasti dan tidak mau menjadi nisbi.

Anehnya, kaum liberalis naif sering kali sensitif terhadap dogma dan doktrin agama, seraya melupakan dirinya telah memfosil menjadi super-dogma. Liberalisme naif takut terhadap dogma dan doktrin agama yang bersifat absolut, tetapi dirinya menjelma menjadi dogma dan doktrin baru yang tidak kalah absolutnya.

Anti dan takut terhadap agama, tetapi menjadikan dirinya melampaui dogma agama. Takut dan anti terhadap Tuhan yang dibawa oleh misi setiap agama, tetapi menjadikan liberalisme sebagai paham absolut yang menjelma menjadi tuhan buatan mereka sendiri. Berontak terhadap setiap bentuk kebenaran absolut, tetapi menjadikan dirinya sangkar besi kebenaran absolut yang sangat pongah.

Standar ganda
Kenyinyiran liberalisme naif juga terjadi dalam menyikapi kebebasan. Gemar tebang pilih. Ketika kaum muslimah di negeri-negeri Eropa, seperti di Inggris dan Prancis, ingin mengekspresikan kebebasan beragama dengan memakai jilbab, justru dilarang dan tidak memperoleh ruang publik.

Padahal, kaum muslim itu tidak memaksakan agamanya untuk orang lain, sebatas untuk dirinya sesuai ajaran agama yang semestinya diberi hak hidup, sebagaimana layaknya di negeri-negeri liberal dan berperadaban mulia. Kebebasan tidak berlaku untuk semua orang. Para tokoh Islam menunjuk sebagai standar ganda liberalisme Barat. Kebebasan hanya berlaku bagi kaumnya, tidak berlaku bagi yang lain.

Kita tidak tahu persis kapan lorong gelap liberalisme naif itu akan berakhir. Ketika liberalisme seharusnya memberi kebebasan pada setiap individu, dalam praktiknya banyak individu yang dimatikan haknya. Mana kala liberalisme seharusnya menjunjung tinggi kebenaran yang terentang panjang dan serba melampaui, dikerangkengnya hanya berlaku untuk alam pikiran produk peradabannya sendiri, seolah memelihara benteng chauvinisme sejarah dan budaya lapuk. Di saat penghormatan akan pluralisme beragama dan menganut ajaran agama seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia yang menganut paham kebebasan, justru yang terjadi membiarkan pelecehan, penistaan, dan fitnah terhadap mereka yang ingin beragama sesuai pilihannya.

Liberalisme naif (radikal) bahkan melahirkan nihilisme. Ludwig Feuerbach menihilkan tuhan sekadar konstruksi manusia yang bingung dan ilusionis. Sedangkan, Friedrich Nietzsche dengan pongahnya meneriakkan, "tuhan telah mati."

Jangan-jangan, para pengusung liberalisme naif itu juga memproduksi nihilisme baru atas nama kebebasan yang dilindungi negara. Seraya menuhankan kebebasan yang diyakininya, mereka juga menistakan kebebasan umat beragama. Persis ketika kaum Jahiliyah mereaksi dan menolak risalah Nabi Muhammad yang membawa agama monoteisme (Islam) sebagaimana Ibrahim. Karena, mereka harus melindungi 'arbab' atau tuhan-tuhan bikinan mereka sendiri, yakni Latta dan Uzza.

Alternatif
Karena itu, liberalisme naif ala Wilders harus dijawab dengan tegas, tetapi cerdas. Sikap fasis dan barbar tak perlu direspon dengan tindakan serupa. Jangan mengikuti arus trauma Barat ke hulu dan hilir yang sebaliknya. Bahwa liberalisme naif yang membawa gelombang absolutisme yang mendewakan humanisme antroposentrisme sekuler dijawab dengan antitesis teosentrisme Islam yang serba absolut dan monolitik, baik di dunia pemikiran keagamaan hingga ke tawaran-tawaran ideologi politik Islam yang sama bercorak teosentris dan monolitik. Kebencian dilawan amarah. Liberalisme naif dijawab dengan agama monolitik. Nanti, Islam menjadi sama kerdil dan ekstremnya.

Islam di abad modern dan sarat pertaruhan yang keras sekarang ini tidak boleh kehilangan jangkar keseimbangannya, yang terbukti mampu menghadirkan peradaban alternatif sejak Nabi Muhammad hingga era kejayaan Islam di abad yang lampau. Berikan jawaban alternatif dengan format Islam dan peradaban umat Islam yang puncak menaranya lurus menjulang ke langit dalam ikatan hablu min Allah (teosentrisme tauhid) kokoh, sementara akarnya menancap ke bumi yang nyata dalam rajutan hablu min al-nas (humanisme antroposentrisme profetik) yang mencerahkan dan menyebarkan rahmatan lil-'alamin.

Ghirah keberagamaan boleh membara, tetapi orang Islam jangan sampai mengikuti lorong gelap dunia Wilders dan kaum liberalis naif

Republika, 13 April 2008

dikutip dari: www.muhammadiyah.or.id

Batalkan Kenaikan Harga BBM! Bubarkan Ahmadiyah!

2008-06-27T10:37:00.000+07:00

Bandung – Jaringan Komunikasi Ummat (JKU), pada hari Rabu 25 Juni yang lalu, melakukan unjuk rasa menuntut pembubaran Ahmadiyah, nasionalisasi aset-aset bangsa yang dikuasai asing, dan pembatalan kenaikan harga BBM.

Unjuk rasa tersebut dimulai di PUSDAI Jabar pada pukul 10.00 WIB, kemudian diteruskan dengan long march menuju Gd. Sate.

Puluhan massa aksi berasal dari berbagai kelompok masyarakat, baik pemuda, mahasiswa, buruh, petani, guru, dan lainnya. Di gedung sate, sementara massa aksi lainnya melakukan orasi dan mensosialisasikan permasalahan-permasalahan tadi kepada masyarakat yang berada di Gd. Sate dan sekitarnya, perwakilan massa yang berjumlah 6 orang di terima Komisi E DPRD Jawa Barat, dan beraudiensi dengan para anggota Dewan tadi.

Menurut perwakilan massa, aksi tersebut dilatari oleh keresahan dan keprihatinan melihat kondisi bangsa hari ini. Harga BBM yang setinggi langit, tak terjangkau kalangan bawah, Ahmadiyah yang terkesan dipelihara dan diawetkan sebagai peluru kepentingan elit, aset-aset bangsa yang dikuasai asing, dan setumpuk masalah lain negeri ini.

Masalah Ahmadiyah misalnya, masih menurut perwakilan massa, jika pemerintah tidak tegas menyikapinya, maka akan terus bergulir bak bola panas yang suatu saat akan mengancam kesatuan ummat. SKB yang dikeluarkan pemerintah tidak tegas menindak atau membubarkan Ahmadiyah, terkesan bahwa pemerintah malah merawat biang konflik.

Komisi E DPRD Jawa Barat yang di wakili oleh H. Marwan dari fraksi Golkar dan Taqiudin dari fraksi PPP, menyatakan bahwa DPRD Jawa Barat sepakat dengan tuntutan para pengunjuk rasa, mereka juga menyatakan bahwa Ahmadiyah memang harus dibubarkan, masalahnya kemudian keputusan itu ada di Pemerintah Pusat, bukan di Daerah.

Perwakilan massa aksi JKU yang dipimpin oleh TB Syukri Rahman, S.Th.I

berdialog dengan perwakilan Komisi E DPRD Jawa Barat

Untuk menyikapi masalah tersebut, DPRD Jawa Barat sudah melayangkan surat kepada DPR yang salah satu point nya menuntut dibubarkannya Ahmadiyah. "kami sangat bertanggung jawab, saya hargai, saya dukung, bila perlu kita ke Jakarta, ini adalah tanggung jawab bersama, DPRD siap turun". Ujar Marwan meyakinkan.

Dialog tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya akan ditindak lanjutinya aspirasi tersebut ke Pusat, dan kesiapan DPRD untuk turun kejalan berunjuk rasa bersama masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Kita tunggu saja apakah benar para “wakil rakyat” ini benar-benar siap bersama memperjuangkan aspirasi ummat. Namun, bagi kita umat Islam, tentunya tidak cukup hanya menunggu para elit politik menepati janji mereka, kita harus terus bergerak memperjuangkan kepentingan-kepentingan ummat.

Setelah selesai beraudiensi dan melanjutkan orasi-orasi di depan pagar “gedung rakyat” yang dijaga ketat oleh aparat keamanan, massa Jaringan Komunikasi Ummat kemudian melanjutkan long march mereka kembali ke arah Gd. PUSDAI, yang kemudian ditutup di sana pada pukul 13:00 wib. Sepanjang jalan massa aksi JKU juga tidak henti-hentinya meneriakkan tuntutan mereka, “Batalkan Kenaikan Harga BBM! Nasionalisasi Aset-aset Bangsa! dan Bubarkan Ahmadiyah Pemecah-belah Ummat! (odn/rsp)

Lawan Imperialisme-Liberalisme Zionis-Kapitalis!

2008-06-26T12:22:00.001+07:00

Bismillahirrahmanirrahim

Kurang dari satu abad yang lalu, selama ratusan tahun kekayaan negeri ini dijarah para penjajah. Banyak raja dan bangsawan yang seharusnya melindungi kedaulatan negeri ini justru menjadi kaki tangan penjajah, sementara rakyat hidup melarat. Hingga umat Islam yang dipimpin para ulama dan pemimpin umat bangkit melawan dan merebut kembali negeri ini dari cengkraman Kolonialis-Salibis Belanda.

Ironisnya, setapak demi setapak tanah air yang dulu diperjuangkan dengan darah para ulama dan pengorbanan para syuhada kini digadaikan kembali, tambang-tambang dan BUMN-BUMN yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat kini diobral dengan harga yang murah kepada para penjajah.

Keputusan negara untuk menaikkan harga BBM baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan kenaikan harga minyak dunia, karena “kebijakan” yang sama sekali tidak bijak ini dilakukan hanya untuk melancarkan kepentingan kapitalis asing yang ingin menguasai sektor hilir migas Indonesia, setelah mereka berhasil menguasai tambang-tambang dan ladang eksplorasi minyak (sektor hulu migas) kita. Makar atas rakyat Indonesia ini telah direncanakan sejak bertahun-tahun yang lalu (sebagaimana diisyaratkan oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam salah satu surat kabar nasional, 14 Mei 2003).

Jika pada saat berhadapan dengan rakyat negara begitu angkuh dan keras, sikap ini berubah total ketika mereka berhadapan dengan tangan-tangan imperialis – IMF, WTO dan lembaga-lembaga lainnya, VOC-VOC baru yang memaksakan kehendak mereka untuk meliberalisasi – tidak hanya tata ekonomi kita, tetapi juga bahkan tata kehidupan kita seluruhnya, agar kita semakin kehilangan diri kita dan mereka semakin berkuasa.

Negara tampak begitu tegas terhadap aliran-aliran sempalan yang meresahkan masyarakat seperti kelompok Lia Eden dan Ahmad Mosadeq, sesaat kelompok-kelompok ini difatwakan sesat oleh MUI dan dilaporkan oleh masyarakat. Sayangnya, ketegasan yang diharapkan setelah MUI menyatakan juga fatwa yang sama terhadap Pluralisme dan Ahmadiyah tidak kita temukan, karena negara ternyata lebih tunduk kepada kepentingan Asing – terutama pemerintah Amerika Serikat yang merupakan kepanjangan tangan kaum fasis zionis – yang memang memelihara dan mengembang-biakkan kelompok-kelompok tadi untuk terus menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah umat Islam yang memang sadar akan bahaya dan menolak keberadaan antek-antek penjajah ini.

Demi tegaknya persatuan ummat dan kedaulatan rakyat, kami Jaringan Komunikasi Ummat (JKU) menyatakan:

1. Bubarkan Ahmadiyah: Antek Penjajah – Pemecah-belah!

2. Nasionalisasi aset-aset bangsa yang dikuasai Asing!

3. Batalkan kenaikan harga BBM!

Lawan Imperialisme-Liberalisme Zionis-Kapitalis!

Bandung, 25 Juni 2008

Jaringan Komunikasi Umat

Sekjen

TB. Syukri Rohman, S.Th.I

MESIR DAN INDONESIA: SATU CATATAN

2008-06-21T11:37:00.000+07:00

Khalif Muammar

Banyak persamaan sosioekonomi dan geopolitik antara Mesir dengan Indonesia. Yang pertama adalah pusat dunia Arab dan yang kedua adalah pusat dunia Melayu. Kedua-duanya memiliki populasi yang besar dan berpotensi menjadi tonjak kebangkitan Islam. Kedua-duanya telah lama diperintah oleh pemerintahan kuku-besi dan yang paling penting identitas kedua-dua bangsa tidak dapat dipisahkan daripada Islam. Oleh itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahawa dengan menguasai Mesir dan Indonesia maka sesiapapun akan menguasai dunia Islam. Dengan melemahkan dan menundukkan kedua-dua negara ini maka Islam dan tamadun Islam akan lemah dan tunduk. Mungkinkah musuh- musuh Islam telah merancang semua ini? Ataukah ia karena kelalaian pemimpin-pemimpin bangsa ini sehingga harga diri dan nasib bangsa terjual?

Pada pagi 27 Mei aku tiba di bandara/lapangan terbang Kaherah, Mesir. Bagaikan berada dalam mimpi, aku tidak percaya ternyata bumi mesir telah terbentang dihadapanku. Keunikan bumi Mesir menggamit keinginan sesiapa sahaja yang menginginkan kelainan. Dari Malaysia yang ku cari bukan pengalaman yang menyeronokkan berada di bumi Fir’aun tetapi untuk memahami dengan lebih mendalam mengapa kemelut bangsa Mesir, yang majoritinya Islam, tidak kunjung berakhir. Aku ingin menyelami mengapa setengah penduduk Mesir berada dibawah paras kemiskinan? Bagaimana sistem despotik penguasanya telah melumpuhkan jiwa dan minda bangsa ini?

Pagi yang dingin disejukkan lagi dengan perwatakan pegawai imegresen yang tidak ramah. Dengan kesombongan yang masih diwarisi dari Fir’aun nenek moyangnya, pegawai itu memperlakukan semua orang seperti bocah yang pantas dibentak-bentak. Moto mereka yang aku fahami adalah “segala urusan adalah susah kecuali dengan uang” sedangkan di Negara-negara maju yang aku tahu motonya adalah “segalau urusan harus dipermudahkan tanpa apa-apa pertimbangan” . Mindaku terus menangkap beberapa fenomena luar biasa yang membawaku menyelami budaya masyarakat Mesir.

Dengan sopir/ pemandu aku berbual panjang. Aku simpati dengan nasibnya yang hanya mampu menyaksikan bagaimana hasil bumi mesir diratah oleh kapitalis-kapitalis yang rakus. Memang kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri, bumi Mesir bukan milik anak Mesir tetapi milik segolongan kaum elit yang bersekongkol dengan para pemimpin menindas bangsa sendiri. Saudaraku ini tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan formal. Sejak umur 10 tahun terpaksa bekerja di kilang/pabrik. Walaupun umurnya masih muda dia merasakan pendidikan bukan ditakdirkan untuknya. Setelah dikurniakan anak dia hanya berharap anak-anaknya nanti tidak menjadi sepertinya yang hanya mampu menjadi orang suruhan. Antara luahan hatinya ialah dia mengatakan kepadaku bahawa walaupun dia adalah orang Mesir tetapi dia merasa asing di bumi sendiri. Dia merasakan dirinya terpaksa mengharap ihsan daripada orang luar kerana pemimpin-pemimpin bangsa ini tidak berbuat apa-apa untuk membela nasib orang-orang sepertinya. Ramai teman-temannya terpaksa berkelana ke negara-negara teluk untuk menjadi buruh kasar dan sanggup diperlakukan seperti budak/hamba. Ku katakan padanya aku sangat memahami penderitaan bangsa ini. Karena ia adalah satu permasalahan yang tidak pernah luput dalam perhatian pemikir-pemikir Islam. Para tokoh pemikir Islam telah silih berganti mengingatkan pentingnya umat Islam bangkit merubah keadaan agar keterpurukan bangsa dan umat ini bertukar menjadi kemajuan dan kegemilangan.

Terlalu berat untuk aku katakan kepadanya bahawa apa yang berlaku adalah kegagalan nasionalisme dan sosialisme yang telah mengakar dalam masyakarat Mesir selama setengah abad. Jelas bagiku nasionalisme dan sosialisme telah gagal menyelamatkan bangsa Mesir daripada kemunduran dan keterpurukan. Bahkan ideologi-ideologi asing ini sering digunakan sebagai tameng untuk menjustifikasikan pemerintahan absolutis pihak berkuasa. Bagi orang sederhana seperti dia cukup aku katakan semua yang kita saksikan ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kebebasan dan hak-hak asasi manusia, yang dicanangkan oleh Islam. Bahawa penting agar umat Islam menyedari kebejatan, ketidakadilan dan kesilapan yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ini agar tidak terus tertipu dan mengulangi kesilapan yang lalu.

Bangsa Mesir seharusnya mendengar peringatan Sayyid Qutb puluhan tahun yang lalu, yang telah dengan cerdas mengkritik kapitalisme dan para pendukungnya:

“Aku menuduh sistem sosial yang berlaku hari ini (kapitalisme) meruntuhkan kemuliaan manusia dan menghancurkan hak asasi manusia. Siapa yang berani berkata bahwa jutaan manusia peladang itu, yang lapar, tidak berbaju, dan bersepatu, yang rumahnya dimakan ulat, makanannya dipenuhi lalat, dan darahnya dinikmati serangga, adalah manusia yang bisa menikmati kemuliaan manusia dan hak asasi”. (Ma’rakat al-Islam wa al-Ra’smaliyyah, 10)

Sedih dan pilu melihat nasib ummat Islam di Mesir, lebih sedih dan pilu lagi melihat kondisi umat Islam di Indonesia. Kenaikan harga makanan (BBM) telah menyebabkan kondisi rakyat kian terhimpit. Rakyat Indonesia telah berdekad lamanya mengemis di negeri sendiri. Tidak cukup dengan itu mereka juga telah puluhan tahun mengemis di negeri orang lain. Mereka terpaksa mengemis untuk mendapatkan hak tempat tinggal dan pangan yang seharusnya disediakan atau dipermudahkan oleh pemerintah. Semua orang tahu hasil bumi Indonesia bukan milik bangsa Indonesia, ia telah tergadai dan dibeli oleh kapitalis-kapitalis asing yang habuannya dinikmati oleh segolongan kecil. Bahkan setiap bayi yang dilahirkan memiliki hutang yang dia tidak tahu-menahu tentangnya, hutang yang dibebankan oleh nenek moyangnya tanpa kerelaannya.

Kita menyaksikan penguasa-penguasa yang tidak tahu bagaimana meringankan beban rakyat. Tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Bahkan dalam pemerintahan Orba Lebih prihatin dengan keluhan golongan kapitalis yang menjadi sahabat-sahabat mereka dalam menindas rakyat. Tidak kurangnya setelah reformasi, pemimpin-pemimpin yang dipilih melalui sistem demokrasi liberal, lebih mementingkan kedudukan dan masa depan diri masing-masing berbanding tugas dan tanggungjawab mereka terhadap rakyat.

Faham nasionalisme dan Pancasila telah gagal mengangkat martabat dan nilai bangsa ini. Nyata sekali ideologi ini tidak difahami dan dihayati baik oleh pemimpin mahupun rakyatnya. Karena ia tidak lebih dari simbol yang kering nilai keintelektualan dan kebudayaan. Tidak memberi semangat kebangkitan, solidaritas, dan persatuan. Tidak mampu sama sekali untuk menjadi wahana pentamadunan dan kemajuan bangsa. Para pendiri ideologi ini telah meremehkan peran agama, menerima ideologi sekularisme dan nilai-nilai Barat. Mereka telah silap dalam memahami agama mereka sendiri. Telah bertanggungjawab menyelewengkan sejarah bangsa, membutakan mata terhadap fakta-fakta sejarah yang benar, bahkan terus mendukung gagasan-gagasan para penjajah.

Sama dengan bangsa Mesir, bangsa Indonesia dicengkam perasaan takut dan khuatir. Takut kehilangan punca rezki, takut masa depan, takut ide-ide baru yang datang dari luar, takut dengan gerakan Islam dan kebangkitan Islam. Tanpa menyadari bahwa semua ketakutan itu telah dicipta sendiri dan dipaksakan ke dalam sanubari bangsa yang tidak berdaya. Yang mereka tidak takut hanyalah menuruti ide-ide kuasa besar karena dijamin tidak akan rugi. Walaupun terpaksa mengorbankan kepentingan rakyat, kepuasan kuasa besar adalah segalanya. Dengan membiarkan perasaan takut menghantui diri, bangsa ini mencipta banyak lagi ketakutan-ketakutan baru. Walhal sebenarnya mereka mampu untuk membuang perasaan takut itu dengan bergantung kepada Allah dan petunjukNya.

Wassalam
K.Muammar
www.khairaummah.com

Ahmadiyah: Aliran Sesat dan Menyesatkan

2008-06-21T11:26:00.000+07:00

Klaim Sesat Mirza Ghulam Ahmad

‘Bul ‘ala Zam-Zam fatu’raf’. “Kencingilah sumur Zam-Zam, niscaya engkau akan terkenal”. Kiranya adagium ini sangat tepat bagi para pembela kesesatan aliran sempalan Ahmadiyah. Bagaimana tidak, Ahmadiyah yang jelas-jelas bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. malah dibela habis-habisan atas nama “kebebasan beragama” dan “berkeyakinan”. Mereka berlagak jadi ‘pahlawan kesiangan’ dalam membela kesesatan Ahmadiyah. Dalam beberapa bukunya, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan dirinya sebagai “nabi”. Lihat misalnya: al-Istifta’ (Rabwah-Pakistan: Maktabah al-Nashrah, edisi Jumadal Ukhra, 1378, hlm. 17, 61, dan 66). Mirza juga mengklaim dirinya sebagai “rasul” dan mendapat “risalah” (Lihat, al-Istifta’, hlm. 86 dan 87; Tadzkirah, hlm. 274, 352, 387, 486, 489, 628, dan 629).

Mirza juga mengklaim dirinya mendapat “wahyu” di daerah Qadyan, tempat dimana dia dilahirkan, dibesarkan, dan dibela oleh Inggris sampai dia diangkat sebagai ‘nabi’ dan ‘rasul’. (Lihat, al-Istifta’, hlm. 82 dan Tadzkirah, hlm. 275). Dalam kedua karyanya itu, Mirza mengatakan, “Innaa anzalnaahu qariiban minal Qadyaan.” Karena kenabian Mirza didukung penuh oleh sang penjajah (Inggris), maka dia pun harus menjadi ‘nabi’ yang tunduk kepada tuannya. Karena Mirza berhutang budi kepada Inggris. Oleh karenanya, dia menganjurkan umat Islam di negerinya untuk tidak melawan dan memerangi Inggris atas nama “jihad”. (Lihat bukunya, Mawaahib al-Rahmaan, (Rabwah-Pakistan: Wakalah al-Tabsyir li al-Tahrik al-Jadid li al-Jama’ah al-Ahmadiyah, cet. II, 1380 H/1960 M, hlm. 25. Di sana Mirza mengatakan, “...wa lidzaalika wajaba ‘alaa kulli Muslimin wa muslimatin syukru haadzihi al-dawulah (al-Barithaniyyah) ...wa haraamun ‘alaa kulli Mu’minin an yuqaawimahaa “biniyyat al-jihaad”, wa maa huwa jihaadun bal aqbahu aqsaami al-fasaad.”) Jadi, haram hukumnya umat Islam India untuk memerangi Inggris, karena itu bukan “jihad”, melainkan seburuk-buruk jenis kerusakan.

Dari beberapa klaim Mirza di atas, masih adakah umat Islam yang berakal sehat dan ‘sehat’ akidahnya yang menyatakan bahwa ajaran Mirza (dan Ahmadiyah) tidak sesat? Bukan para pembela kesesatan itu lebih sesat dari yang dibelanya?

Kontroversi SKB Tiga Mentri

Prediksi banyak kalangan tentang SKB ternyata menjadi kenyataan. Bahwa akan semakin banyak orang (pihak) yang berusaha untuk membubarkan Ahmadiyah. SKB yang dikeluarkan (9/06/2008) tidak menyelesaikan masalah, bahkan memperuncing permasalahan yang ada. Nyatanya memang SKB tersebut tidak menyentuh permasalahan inti. SKB hanya memberikan peringatan, bukan pembubaran. Dan ini diakui sendiri oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji (Media Indonesia, 10/06/2008). Orang-orang yang membela Ahmadiyah, sejatinya tidak mengerti inti permasalahan. Setiap mereka mengandalkan ‘jurus’ HAM dan konsep kebebadan beragama. Tentu berbeda dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah justru dengan bebas “mengobok-obok” agama Islam. Memang, pada poin kedua dari SKB itu dicatat: “Seluruh penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) diingaatkan agar menghentikan pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW”. Karena disinyalir bahwa JAI tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad (w. 1908) sebagai “nabi”, hanya sebagai “mujaddid” saja. Tapi nyatanya tidak. Mereka tetap mengakui bahwa Mirza adalah “nabi”.

Dalam buku Kami Orang Islam (KOI) (Penerbit: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, cet. V, 1985, hlm. 27) disebutkan: “Keadaan sebenarnya hanyalah ini: bila saya (Mirza-red) menyebutkan diri saya seorang Nabi, saya maksudkan hanya bahwa Allah s.w.t. berbicara dengan saya, bahwa Dia sangat sering berkata-kata dengan saya dan Dia bercakap-cakap dengan saya dan menerima pengabdian saya dan mewahyukan kepada saya hal-hal ghaib dan membukakan kepada saya rahasia-rahasia yang berhubungan dengan masa datang dan yang tidak Dia bukakan kepada orang yang tidak Dia cintai dan dekat kepada-Nya. Sesungguhnya Dia mengangkat saya sebagai nabi dalam arti itu.”

Pengutipan pengakuan nabi oleh Mirza menunjukkan keyakinan JAI akan kenabiannya. Dalam buku KOI, hlm. 65, JAI mengemukakan ayat 6 dari surat as-Shaf yang artinya: “Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata: Hai Bani Isra’il, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (akan datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad.” JAI berkomentar, ‘Dalam ayat ini nama Ahmad adalah diperuntukkan kepada Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad karena beliau sama dengan nabi Isa a.s. dalam sifat-sifatnya’. Ini juga berarti pembenaran JAI akan kenabian Mirza. (Lihat: Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, Benarkah Jemaah Ahmadiyah Indonesia Tidak Mengakui Mirza Ghulam Ahmad Sebagai Nabi,(Waspada, 06/06/2008). Karena jika JAI tidak mengakui Mirza sebagai “nabi”, maka mereka ‘kufur’ kepada Mirza. Dan ini tidak mungkin. Padahal Mirza dalam tiga bukunya: Maktub Ahmad, al-Istifta’ dan Mawahib al-Rahman mengklaim dirinya sebagai “nabi”, bahkan sebagai “Kristus yang dijanjikan” (al-Masih al-Maw’ud).

Menarik apa yang dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra. Bahwa SKB tidak perlu dikeluarkan untuk membubarkan Ahmadiyah. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono punya wewenang sendiri dalam membubarkannya. (Analisa, 14/06/2008). Apalagi jika dilihat komposisi pemeluk agama yang ada di Indonesia, maka presiden harus melihat mayoritas umat Islam. Presiden juga harus mengerti mana yang menjadi persoalan politik, dan mana yang berkaitan dengan “akidah”. Masalah “akidah” harus menjadi supreme di atas yang lainnya. Penulis yakin, ‘naluri akidah’ Bapak Presiden juga ‘menjerit’ ketika akidahnya diacak-acak dan diutak-atik oleh Ahmadiyah.

Pesan untuk Presiden dan Mentri Agama!

Kepada Bapak Presiden, SBY dan Mentri Agama, Maftuh Basyuni penulis menyampaikan ‘suara kebenaran’. Bahwa Indonesia sudah sejak lama ingin dijadikan sebagai ‘humus’ penyebaran ajaran sesat Ahmadiyah. Hazrat Amirul Mukminin Khalifah Al-Masih (baca: Mirza Ghulam Ahmad) ke 4 sudah mengagendakan “renca jahat” ini di Inggris. Mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai “negara Ahmadiyah terbesar di dunia”. (Lihat: M. Amin Jamaluddin, Ahmadiyah Menodai Islam (Kumpulan Fakta dan Data), (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LIPI), cet. II, 2007, hlm. 16 dan 17). Ajaran Mirza dan alirannya Ahmadiyah bertentangan dengan nash Al-Qur’an kita yang mulia (Qs. Al-Ahzab [33]: 40). Nabi s.a.w. juga menjelaskan dengan sangat tegas bahwa, ‘laa nabiyya ba’dii’ (tidak ada seorang nabi pun setelah aku). (HR. Al-Bukhari). Beliau juga menjelaskan, “Kerasulan dan kenabian telah berakhir; karena itu, tidak ada rasul maupun nabi sesudahku.” (HR. Al-Tirmidzi) . Sejak lama, Ahmadiyah dikafirkan di negerinya sendiri. Sampai hari ini, negara Saudi Arabia tidak memberikan kesempatan para Ahmadi (penganut aliran Ahmadiyah) untuk menunaikan ibadah haji, karena memang menyimpang akidahnya. Oleh karena itu, para ulama kita di MUI sejak 1980 hingga 2005 “tidak keliru” ketika menyatakan bahwa Ahmadiyah “di luar Islam”, “sesat dan menyesatkan”, dan orang Islam yang mengikutinya adalah “murtad” (keluar dari Islam). Bahkan para ulama kita itu menyatakan bahwa pemerintah “berkewajiban” untuk “melarang” penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. (Lihat: Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, (edisi kedua, 2005, hlm. 97).

Dapat disimpulkan di sini bahwa aliran dan faham Ahmadiyah ibarat ‘duri dalam daging’ dalam tubuh akidah Islam. Pengaruhnya sudah ‘berurat berakar’ dan ‘menggurita’. Padahal ajaran dan fahamnya begitu sesat dan menyesatkan. Fakta itu tidak mungkin disemubunyikan bagi siapa saja yang memiliki akidah yang benar (salamat al-‘aqidah). Kewajiban setiap Muslim adalah menjaga akidah dirinya, keluarga dan sudaranya. Dan memang SKB tidak menyelesaikan persoalan. Semestinya, pemerintah mengeluarkan “keppres” yang menyatakan bahwa: ‘Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, maka mulai hari ini Jemaat Ahmadiyah dibubarkan’. Wallahu a’lamu bi al-shawab. [Q].

http://hujjahbalighah.wordpress.com/ http://qosim-deedat.blogspot.com

KH. Athian Ali: Saya Akan Sangat Menghormati Kebebasan Manusia untuk Sesat

2008-06-19T10:11:00.000+07:00

Tanjungsari – Forum Ulama Ummat Islam (FUUI) Tanjungsari mengadakan acara Tablig Akbar bertempat di masjid agung Tanjungsari Sumedang, yang menghadirkan K.H. Athian Ali M. Da`i sebagai pembicara.

Acara yang berlangsung dari pukul 13:00 s/d 14:45 pada hari Rabu, 18 Juni kemarin tersebut, dihadiri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanjungsari, Camat Tanjungsari, serta ummat Islam yang berasal dari berbagai kelompok dan latar belakang. Acara tersebut juga tidak hanya dihadiri warga dari Kecamatan Tanjungsari saja, tetapi juga dari Bandung dan sekitarnya.

Secara umum, menurut panitia pelaksana acara, tablig akbar tarsebut diarahkan sebagai wahana silaturrahmi ummat, khususnya masyarakat sekitar Tanjungsari. Selain diisi dengan tausyiah alim ulama, juga ada acara pemberian bantuan bagi keluarga pra-sejahtera, ditengah badai krisis yang melanda negeri ini akibat kenaikan harga BBM.

Dalam tausyiahnya, K.H. Athian Ali M. Da`i yang juga sebagai Ketua Umum Forum Ulama Ummat Islam (FUUI), mengungkapkan tentang perlunya menjaga kesatuan dan persatuan ummat, bukan sebagai kelompok atau faham, tapi sebagai jama`ah ummat Islam.

Ummat Islam terbagi kedalam berbagai madzhab pemikiran, baik itu dari sisi ijtihad fiqh, kalam dan lain-lain. Keadaan ini, menurut K.H. Athian Ali, sangat rentan perpecahan, kalau tidak ada kesadaran dari ummat itu sendiri untuk menjaga kesatuan.

Selain sangat rentan perpecahan dari dalam, juga sangat rentan dimanfaatkan oleh fihak-fihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Atas nama kebebasan berfikir dan hak asasi manusia, mereka membuat kelompok atau aliran yang berbaju Islam, tapi sesungguhnya sangat jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

Terlepas dari motif apapun, baik itu politik, ekonomi dsb. Semua kelompok sesat tersebut, sudah mencemari agama Islam. Menurut K.H. Athian Ali, beliau akan sangat menghormati kebebasan manusia untuk sesat, selama itu tidak bersangkut paut dengan Islam.

Fenomena Ahmadiyah, masih menurut K.H. Athian Ali, perlu ditanggapi dengan serius. Bukan masalah tidak menghormati hak-hak mereka untuk berfikir dan berkelompok, seperti yang didengungkan media-media massa, tapi ini masalah ajaran dan Islam yang disalah gunakan. Jadi wajar kalau ada reaksi keras dari ummat Islam atas Ahmadiyah ketika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, karena Ahmadiyah memakai Islam sebagai tameng kelompoknya.

Ahmadiyah dari sisi ajarannya berbeda dengan Islam, nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad, bukan Nabi Muhammad sebagai Nabi Ummat Islam, kitab suci mereka Tadzkirah, bukan kitab suci al-Qur`an sebagai kitab suci ummat Islam.

Tuntutan untuk membubarkan Ahmadiyah dari ummat Islam sangat wajar, karena Ahmadiyah yang mengaku bagian dari Islam, berbeda pegangan dan Nabi-nya dengan Islam. Akan sangat dihormati kebebasan mereka berkeyakinan untuk sesat, jika saja mereka tidak mengaku bagian dari apapun yang berbeda dengan mereka, bagaimana mungkin sesuatu yang berbeda bisa disebut satu? Terkecuali Ahmadiyah berdiri sendiri sebagai agama yang berbeda dan tidak tersangkut paut dengan Islam.

Acara tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian sumbangan pendidikan bagi beberapa sekolah di Tanjungsari berupa bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana, dan juga bantuan untuk keluarga-keluarga pra-sejahtera di lingkungan Tanjungsari.

Please Sit Back and Relax

2008-06-16T13:56:00.000+07:00

and enjoy the show ^_^

stupid American forces

White House Talks

Let's hear what the American People say

Can't they be more stereotypical??

Semoga hari anda semakin menyenangkan ^^V

Format Politik Indonesia -- Bag. 2

2008-06-15T22:29:00.001+07:00

Aliran: Struktur Vertikal Masyarakat

Sebelum para penyiar agama Islam datang, di Indonesia sudah berkembang berbagai kepercayaan baik berupa kepercayaan asli seperti animisme, maupun agama-agama Hindu dan Budha yang berasal dari Asia Selatan. Malah semacam percampuran (sinkretisme) dari berbagai kepercayaan dan agama-agama tersebut sudah berkembang. Hal ini mengandung pengertian bahwa bagian masyarakat tertentu mencampuradukkan unsur-unsur dari ajaran serta upacara-upacara dari kepercayaan dan agama-agama di atas.

Besarnya peranan agama di dalam kehidupan masyarakat ternyata dari penggunaan agama-agama tersebut untuk melandasi kekuasaan raja-raja di masa lalu. Perhatikanlah bagaimana raja-raja Syailendra membangun candi-candi Borobudur, Pawon, Mendut, Kalasan dan Sari dengan teknologi yang sederhana. Peninggalan-peninggalan sejarah memperlihatkan kepada kita bagaimana hubungan peranan agama dengan kekuasaan dan susunan masyarakat di kepulauan nusantara pada masa lalu.

Masuknya agama Islam, tidak mengubah hubungan agama dengan kekuasaan. Seperti raja-raja terdahulu, kerajaan-kerajaan Islam sesuai dengan ajaran agama Islam mempergunakan agama sebagai landasan kekuasaan raja. Akan tetapi perkembangan Islam menumbuhkan pengelompokan baru di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangan agama yang relatif cepat yang disertai pula oleh pemupukan kekuasaan di sekitar raja-raja Islam, kemudian menimbulkan pengelompokan baru di dalam masyarakat; yakni antara Islam dan non Islam atau antara santri dan abangan.

Selama hampir 300 tahun di bawah kekuasaan kolonial Belanda, pandangan masyarakat mengenai hubungan antara kekuasaan kolonial Belanda berdiri di atas dua sistem yang sama sekali berbeda. Di satu pihak Belanda membangun sistem kekuasaan yang sekuler dengan segala aparat birokrasinya. Di lain pihak masyarakat dikukuhkan di dalam sistemnya yang semula, di mana perkaitan antara agama dengan organisasi dan sistem kekuasaan di dalam masyarakat begitu erat. Demikianlah dengan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule) Belanda mengatur wilayah Indonesia melalui kaum aristokrat dan kaum adat yang sudah sejak lama merupakan lapisan atas dari masyarakat Indonesia. Tentu saja kaum aristokrat dan kaum adat tidak hendak mengubah susunan masyarakat yang ada, karena hal itu berarti akan membahayakan kedudukan mereka yang secara formal sudah diperkokoh oleh kekuasaan kolonial Belanda.

Politik Balas Budi (etische politiek) yang dijalankan Belanda, ternyata juga memberi kesempatan yang lebih menguntungkan kepada golongan arostokrat dan adat ini. Pendidikan yang lebih baik menyebabkan mereka lebih mampu mengisi kebutuhan Pemerintahan Kolonial Belanda akan tenaga-tenaga administratif. Dengan demikian secara tidak langsung, kekuasaan kolonial Belanda telah membantu pemberian mereka kepada suatu golongan masyarakat Indonesia yaitu golongan aristokrat dan adat dengan ciri kebangsawanan dan birokrat yang oleh Geertz disebut sebagai golongan priyayi.

Disamping itu kekuasaan kolonial Belanda dengan politik Balas Budinya telah mendorong terbentuknya semacam penggolongan lain di dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan elit; yakni antara kelompok yang asyik mengagumi teknologi dan peradaban Barat dan kalangan yang mendambakan keaslian timur Indonesia. Demikianlah di dalam membayangkan bagaimana negara dan masyarakat Indonesia diorganisir dan digerakkan untuk mencapai taraf perkembangan masyarakat yang maju, terdapat dua kelompok elit. Yang pertama adalah mereka menghendaki penggunaan teknologi dan sistem politik yang telah berhasil diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika. Dan yang ke-dua ialah mereka yang beranggapan bahwa pengembangan masyarakat Indonesia hendaklah dicapai dengan lembaga-lembaga tradisional. Berbagai aliran dan golongan tersebut, terus mempengaruhi kehidupan organisasi sosial dan politik Indonesia di masa-masa selanjutnya (Arbi Sanit, 1981).

Pergulatan Kemerdekaan (1945 – 1955)

Setelah Amerika Serikat menjatuhkan Bom Atom pemusnah massal di Hiroshima dan Nagasaki pada 14 Agustus 1945, yang meluluhlantakkan dua kota itu dan dan mengakibatkan jumlah korban yang sangat besar dari warga sipil, keesokan harinya Jepang segera menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, namun kapitulasi (penyerahan diri) Jepang secara resmi ditandatangani tanggal 2 September 1945, pukul 09.04, di atas kapal perang AS Missouri, di teluk Tokyo. Serah terima dari tentara Jepang di Asia Tenggara dilaksanakan di Singapura pada tanggal 12 September 1945, pukul 03.41 GMT. Admiral Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South East Asia Command, mewakili Sekutu, sedangkan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Seishiro Itagaki, yang mewakili Marsekal Hisaichi Terauchi, Panglima Tertinggi Balatentara Kekaisaran Jepang untuk Wilayah Selatan. Dengan demikian, antara tanggal 15 Agustus 1945 dan 2 September 1945 terjadi vacuum of power di seluruh wilayah yang diduduki oleh Jepang, karena pasukan sekutu yang mengambil alih kekuasaan dari Jepang belum dapat segera dikirim ke negara-negara yang diduduki oleh tentara Jepang.

Di masa vacuum of power tersebut, para pemimpin bangsa Indonesia, pada 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehari kemudian pada 18 Agustus mensahkan UUD ’45 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, sesuai dengan konferensi Montevidio 1933, maka terpenuhi sudah persyaratan pembentukan suatu negara, yaitu:

1. Ada wilayah,
2. Ada penduduk, dan
3. Ada pemerintahan.

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai

Sebelumnya, Jepang yang telah menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia telah membentuk “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945, hari ulang tahun Kaisar Jepang. Badan Penyelidik yang beranggotakan 62 orang ini termasuk Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan R.P. Soeroso –masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua – dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan menyelesaikan tugasnya di Gedung Pejambon dalam dua sidang. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan yang kedua dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada hari terakhir sidang pertama, Soekarno, salah seorang anggota Badan Penyelidik, menyampaikan pidato yang kemudian mempunyai makna sejarah. Kemudian Soekarno mengajukan lima asasnya sebagai dasar negara, yaitu: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dia menamakan lima asasnya ini dengan “Pancasila”. Soekarno kemudian menyampaikan “teori perasan”: lima sila itu diperasnya menjadi tiga sila (Tri Sila): sosio nasionalisme (yang mencakup demokrasi dan kesejahteraan sosial), dan ketuhanan. “Tri Sila” Soekarno inipun pada gilirannya diperas pula menjadi satu sila (Eka Sila), yaitu gotong-royong. Ketika pidato Soekarno tadi diterbitkan pertama kali sebagai buku kecil pada tahun 1947, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, yang memberinya kata pengantar, menamainya Lahirnya Pancasila.

Apakah Soekarno benar-benar perumus yang pertama sekali lima sila itu? Jawabannya adalah negasi. Tiga hari sebelum Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal itu, Muhammad Yamin telah menyampaikan, pada tanggal 29 Mei 1945, di depan sidang Badan Penyelidik itu lima asas sebagai dasar bagi Indonesia Merdeka sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, per keTuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. BJ. Boland, seorang sejarawan, mencatat bahwa atas dasar kesamaan ini, maka orang sampai pada kesimpulan bahwa “The Pancasila was in fact a creation of Yamin’s, and not Soekarno’s.” (Pancasila itu ternyata karya Yamin dan bukan karya Soekarno).

Jika dirunut kembali ke belakang, baik “Pancasila” Soekarno maupun “Lima Asas” Yamin tidak lain kecuali pernyataan kembali empat segi Marhaenisme Soekarno yang dirumuskan pada tahun 1933 ditambah ketuhanan. Marhaenisme Soekarno itu sendiri tampak jelas merupakan pernyataan kembali The Three People’s Principles dari San Min Chu I yang ditulis oleh dr. Sun Yat Sen, pendiri negara Tiongkok pada tahun 1912 (Mintsu, Min Chuan, Ming Sheng –nasionalisme, demokrasi, sosialisme) ditambah internasionalisme. Prinsip Soekarno yang terakhir ini jelas diilhami oleh kosmopolitanisme A. Baars yang “dikritik dan dikoreksinya” kemudian diubahnya menjadi internasionalisme. Pertanyaan selanjutnya, dari mana Soekarno dan Yamin mengambil prinsip ketuhanan?[1]

Piagam Jakarta

Pembicaraan selama persidangan Badan Penyelidik mencerminkan adanya dua posisi kelompok. Pada tanggal 31 Mei 1945 Mr. Supomo berkata: “Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam.[2]

Badan Penyelidik itu beranggotakan 62 orang, sedangkan golongan yang mewakili umat Islam hanya 25% dari jumlah keseluruhannya. Mengenai bentuk pemerintah (negara), 53 suara memilih bentuk republik dan 7 suara memilih bentuk kerajaan. Sedangkan mengenai dasar negara, suara terbanyak (45 suara) memilih dasar kebangsaan dan 15 suara memilih dasar Islam.

Segera setelah sidang pertama berakhir, 38 orang anggota melanjutkan pertemuan. Kemudian mereka membentuk panitia yang terdiri atas sembilan orang yang dipilih, yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, A. Kahaar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebarjo, Abdul Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Setelah melalui pembicaraan serius akhirnya panitia kecil ini berhasil mencapai satu modus vivendi antara para nasionalis Islami pada satu pihak, dan para nasionalis sekuler pada lain pihak. Dalam pidatonya pada 10 Juli dalam sidang paripurna Badan penyelidik, Soekarno menyatakan betapa beratnya tugas panitia kecil sehubungan adanya perbedaan pendapat antara dua kelompok anggota, dan kemudian dia menyampaikan kesepakatan rancangan preambul yang telah dicapai dalam Panitia Sembilan itu, yaitu, “...Pembukaan: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dst... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Karena preambul itu ditandatangani oleh sembilan anggota pada 22 Juni 1945 di Jakarta, maka ia terkenal sebagai Piagam Jakarta (the Jakarta Charter), nama yang tampaknya pertama kali digunakan oleh Yamin. Piagam ini merupakan kompromi yang disepakati oleh para tokoh kebangsaan dan Islam sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Namun bagi SM. Kartosoewirjo yang bersama-sama tokoh-tokoh lainnya mendorong agar syari’at Islam diakomodasi sebagai dasar negara dalam sidang yang berlangsung sengit pada Juni 1945 itu, pembentukan BPUPKI yang menurutnya dikuasai oleh non-muslim dan muslim sekuler sesungguhnya telah meninggalkan ummat Islam. Akhirnya tindakan diskriminatif itupun berujung hilangnya tujuh kata yang telah disepakati dalam piagam Jakarta 22 Juni 1945. (Sabili, edisi khusus Juli 2004).

Blunder Hatta

Tanggal 17 Agustu 1945, naskah baru Pernyataan Kemerdekaan dirumuskan dalam suatu pertemuan yang berlangsung di rumah Kolonel Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Pada jam 10.00 (pagi) di hari yang sama, di Jalan Pegangsaan Timur 56 (tempat kediaman Soekarno ketika itu), proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, dengan resmi dibacakan oleh Soekarno.

Keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945, dipimpin oleh Soekarno sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua, mengadakan rapat. Pertemuan pertama Panitia Persiapan ini direncanakan dalam agenda pada jam 09.30, akan tetapi belum juga dimulai sampai pada jam 11.30.

Apa yang terjadi dalam dua jam tersebut ternyata suatu yang sangat penting bagi sejarah Indonesia umumnya, dan bagi sejarah konstitusi Indonesia khususnya.

Semula, Panitia Persiapan ini berangotakan dua puluh satu orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Atas saran Soekarno, enam orang anggota ditambahkan. Hatta dipersilahkan untuk menyampaikan empat usulan perubahan:

1. Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”.

2. Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat: “Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

3. Pasal 6 ayat 1, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret.

4. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Setelah membacakan perubahan-perubahan tersebut, Hatta menyatakan keyakinannya: “Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa.” Setelah mengambil alih pimpinan, Soekarno menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat ini Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat Revolutiegrondwet. Soekarno menambahkan, “Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang yang lebih lengkap dan sempurna.”

Hanya beberapa jam kemudian, yakni jam 13.45, Panitia Persiapan menerima dengan bulat teks perubahan Preambul dan batang tubuh Undang-Undang Dasar ini. Preambul dan batang tubuh Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan ini dikenal luas sebagai “Undang-Undang Dasar 1945.” (Endang Saifuddin Anshari, 1991).[3]

Gempita merdeka yang telah diproklamasikan cacat bernila. Tujuh kata tentang keharusan penerapan syariat Islam bagi para pemeluknya dihapus dari Pembukaan UUD 1945. Alasannya, hanya demi merayu hati minoritas Kristen agar urung memisahkan diri. Riwayatnya pun aneh bin ajaib. Gara-gara kedatangan seorang opsir Jepang yang mengaku wakil dari Kaigun. Jika tujuh kata itu berlaku, katanya, wakil-wakil Katolik dan Protestan di daerah-daerah yang berada dalam kekuasaan Angkatan Laut Jepang akan memerdekakan diri. Bukan hanya identitas opsir itu yang tak jelas, tapi juga sejak kapan Jepang menjadi wakil bagi kaum Kristen? (Sabili, edisi khusus Juli 2004). Demikianlah, awal kemerdekaan RI menjadi awal pula bagi pengkhianatan kaum sekuler atas demokrasi dan ummat Islam. (Sabili, edisi khusus Juli 2004).

Arus Balik Kemerdekaan (1947-1949)

Dalam perjalanannya, Indonesia telah mengalami beragam sistem pemerintahan, dimulai dengan masa yang menurut para cendikiawan biasa disebut Era Demokrasi Konstitusional, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidentiil/presidensial (1945-1946), yang kemudian dilanjutkan dengan sistem parlementer (1946-1947).

Setelah penandatanganan hasil Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947 di Batavia oleh pemerintah RI, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke sebagaimana diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dengan resmi dibubarkan. Dengan penandatanganan perjanjian ini Indonesia menggugurkan kemerdekaannya dan menyerahkan kedaulatannya kembali kepada Belanda. Republik Indonesia bersama-sama dengan Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan meleburkan diri dalam Republik Indonesia Serikat, yang diwadahi dalam Uni Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketuanya (menyerupai hubungan antara Hindia Belanda/Nederland Indies dengan Kerajaan Belanda pada masa kolonial). Wilayah RI yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura –yang semula diakui secara de facto oleh Belanda, melalui Perjanjian Renville (17 Januari 1948) diperkecil kembali hingga hanya tersisa wilayah Jogja plus delapan karesidenan di sekitarnya dan Banten.

Uni Indonesia – Belanda yang berada di bawah kekuasaan Ratu Belanda akhirnya bubar setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (minus Irian Barat) pada Konferensi Meja Bundar (23 Agustus – 2 November 1949) di Den Haag, Belanda. Penyerahan kedaulatan (soevereiniteitsoverdracht) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam.

Pada titik ini Republik Indonesia Serikat memasuki babak perjalanannya yang baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (kembali).

Pada awalnya RIS menggunakan UUD Sementara RIS (sebagai salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar yang berlaku sejak 27 Desember 1949 –yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS). Atas dorongan M. Natsir (pemimpin Masyumi) yang mengeluarkan Mosi Integral, melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia (Yogyakarta), Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 yang memberlakukan UUD Sementara 1950.

Pada tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan Pemilihan Umum pertama dalam sejarah Indonesia, dan sesuai dengan amanat pasal 135 UUDS 1950 untuk membentuk Dewan Konstituante sebagai perumus Konstitusi bagi Republik Indonesia yang baru, Soekarno kemudian melantik Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Partai-partai Islam meraih 230 kursi; sedangkan partai-partai lainnya (Nasionalis, Protestan, Katolik, Sosialis, dan Komunis) mendapat 286 kursi. Dengan demikian, perimbangan antara kedua kelompok tersebut sekitar 4:5. Berdasarkan hasil pemilihan umum ini, ternyatalah bahwa pihak Islam sama sekali tidak terwakili secara layak, baik dalam Badan Penyelidik (25 persen) apalagi dalam Panitia Persiapan (12 persen); hanya dalam Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta-lah kelompok Islam terwakili secara memadai (44 persen) (Endang Saifudin Anshari, 1997).

Partai	Suara yang sah	% Suara yang sah	Kursi Parlemen	% Kursi Parlemen
PNI	8.434.653	22,3	57	22,2
Masyumi	7.903.886	20,9	57	22,2
NU	6.955.141	18,4	45	17,5
PKI	6.176.914	16,4	39	15,2
PSII	1.091.160	2,9	8	3,1
Parkindo	1.003.325	2,6	8	3,1
Partai Katolik	770.740	2,0	6	2,3
PSI	753.191	2,0	5	1,9
Murba	199.588	0,5	2	0,8
Lain-lain	4.496.701	12,0	30	11,7
Jumlah	37.785.299	100,0	257	100,0

Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 1955 (Sumber: M.C. Ricklefs, 1998)

Dewan Konstituante (1955 – 1959)

Majelis Konstituante memang menghadapi masalah-masalah berat dalam melaksanakan tugasnya karena beragamnya aliran-aliran politik di dalam tubuh Majelis itu. Kesepakatan-kesepakatan dalam merumuskan batang tubuh konstitusi lebih mudah dicapai dibandingkan dengan usaha untuk mencapai kesepakatan mengenai dasar negara, yaitu Pancasila, Islam, dan Sosial Demokrasi.

Dasar Pancasila diusulkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan sejumlah partai kecil, dengan kekuatan 273 kursi. Sementara dasar Islam diusulkan oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan empat partai kecil lain, dengan dukungan 230 kursi. Sementara Partai Murba dan Partai Buruh, dengan dukungan suara 9 kursi, mengusulkan dasar Sosial Ekonomi. Menyadar dukungan suara kelompok terakhir ini sangat kecil, mereka kemudian menarik usulannya dan bergabung dengan para pengusul dasar Pancasila.

Berdasarkan komposisi dukungan di atas, tidak satupun usul tentang dasar negara itu yang mendapatkan 2/3 suara untuk ditetapkan sebagai keputusan, sebagaimana disyaratkan oleh pasal 137 ayat 2 UUD Sementara 1950. Meskipun para pendukung dasar negara Pancasila lebih banyak daripada pendukung dasar Islam, jumlah suara mereka belum mencapai mayoritas 2/3 suara. Oleh karena itu, tanpa adanya usaha kompromi antara pendukung dasar Islam, telah dapat diduga sejak awal bahwa kemungkinan besar Konstituante tidak akan berhasil mengambil keputusan mengenai dasar negara.

Usaha-usaha untuk kompromi memang telah diperlihatkan sejak awal dimulainya perdebatan tentang dasar negara pada pertengahan tahun 1957. Setelah semua pihak diberikan kesempatan seluas-luasnya mengemukakan argumentasi mengapa mereka mengajukan Pancasila atau Islam, maka Konstituante akhirnya membentuk Panitia Perumus Dasar Negara yang terdiri atas 18 orang mewakili berbagai fraksi besar dalam majelis itu. Pada tanggal 6 Desember 1957, Panitia menyampaikan rancangan rumusan kompromi mengenai dasar negara kepada sidang paripurna Konstituante.

Rumusan tersebut diantaranya menetapkan bahwa “agama yang dianut oleh jumlah rakyat yang mutlak terbanyak menjadi agama resmi negara...”. tokoh-tokoh golongan Islam pada umumnya dapat menerima rumusan kompromi itu dan menganggapnya sebagai itikad baik bersama untuk menyelesaikan masalah besar yang dihadapi oleh Konstituante. Rumusan kompromi itu memang belum disahkan oleh sidang paripurna Konstituante karena semua pihak bersepakat untuk menunda dahulu pembicaraan mengenai dasar negara sambil menyelesaikan materi pasal-pasal dalam batang tubuh konstitusi. Pada tanggal 18 Februari 1959., Ketua Majelis Konstituante, Mr. Wilopo, mengemukakan keyakinannya bahwa majelis itu akan mampu menyelesaikan tugasnya sampai batas akhir waktu yang telah disepakati bersama.

Demokrasi Terpimpin (1957-1965)

Ketika Konstituante memasuki masa sidang tahun terakhir pada tanggal 24 April 1959, masih tersedia waktu sekitar delapan bulan bagi majelis ini untuk menyelesaikan perkerjaannya. Tetapi suatu provokasi yang datang dari luar Majelis Konstituante akhirnya membuat majelis itu terbelah menjadi dua kubu yang saling berlawanan. Provokasi dari luar itu datang dari Presiden Soekarno, Dewan Menteri pimpinan Perdana Menteri Djuanda, dan kalangan TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayjen A.H. Nasution.

Soekarno sejak awal tahun 1957 telah gencar mengkampanyekan gagasannya untuk menerapkan “Demokrasi Terpimpin” yang dianggapnya sebagai demokrasi Timur yang sesuai dengan “jiwa dan kepribadian bangsa.” Soekarno tampaknya kurang puas dengan perkembangan demokrasi di Indonesia ketika itu, yang dinilainya bercorak “liberal” dan sering “menimbulkan gontok-gontokan” antara partai-partai politik yang bersaing. Dengan bubarnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang dibentuk sebagai hasil Pemilihan Umum 1955, Soekarno mulai menerapkan gagasan Demokrasi Terpimpin itu. Mula-mula ia menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet, yang disebutnya sebagai Kabinet Darurat Ekstra Parlementer. Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Djuanda dengan menyertakan semua golongan politik dan golongan fungsional dari kalangan tentara, seperti Kolonel M. Nazir dan Kolonel dr. Azis Saleh.

Meskipun Kabinet ini secara teoritis bersifat nonpartai, namun pada hakekatnya kabinet tersebut merupakan suatu koalisi antara PNI dan NU. Tidak satupun anggota PSI atau PKI di dalamnya, tetapi pihak komunis mempunyai beberapa simpatisan. Dua anggota Masyumi menjadi anggota kabinet tetapi partai tersebut mengeluarkan keduanya karena menerima kedudukan itu (M.C. Ricklefs, 1998)

Di samping membentuk Kabinet Djuanda, Soekarno juga membentuk sebuah dewan, yang semula ingin dinamakannya Dewan Revolusioner, tetapi kemudian diganti dengan Dewan Nasional. Dewan ini diketuai oleh Presiden, tetapi dalam praktik sehari-hari, pimpinannya diserahkan kepada Roeslan Abdulgani. Walaupun Dewan Nasional ini tidak ada dasarnya dalam konstitusi, perannya cukup menentukan sebagai “penasihat” pemerintah, yang dalam praktiknya telah menjadi semacam DPR bayangan di samping DPR hasil Pemilihan Umum 1955. Ketidakpuasan sebagian tokoh politik terhadap langkah-langkah inkonstitusional Presiden Soekarno ini akhirnya semakin memperkeras tuntutan-tuntutan dari daerah.

Dalam pada itu, sejalan dengan penerapan gagasan Demokrasi Terpimpin, kalangan tentara di bawah Mayjen A.H. Nasution juga aktif berkampanye tentang perlunya kembali kepada nilai-nilai dan semangat 1945. Nilai-nilai dan semangat demikian menurut Nasution, akan tetap terpelihara jika negara kembali kepada UUD Proklamasi, yakni UUD 1945. Ide Nasution ini tampaknya bertemu dengan ide Soekarno dalam rangka menerapkan Demokrasi Terpimpin. Sebab demokrasi jenis itu memang menghendaki adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sementara UUD 1945 memungkinkan perwujudan hal itu. Sebaliknya, jika menunggu konstitusi baru belum tentu sejalan dengan gagasan Demokrasi Terpimpin tadi.

Gabungan ide Soekarno dan Nasution tadi akhirnya dibawa ke sidang Dewan Nasional. Dewan ini akhirnya sependapat bahwa butir-butir Demokrasi Terpimpin sebagaimana dirumuskan oleh Dewan itu, akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya jika negara kembali ke UUD 1945. Pendapat Dewan Nasional ini kemudian disampaikan kepada kabinet yang kemudian ternyata juga menyetujui gagasan tersebut. Wakil Perdana Menteri Idham Chalid, seorang tokoh NU, tidak memberikan komentar apa-apa terhadap usulan Dewan Nasional ini, sehingga Perdana Menteri Djuanda mengira, NU setuju dengan gagasan itu.

Keputusan Dewan Menteri itu disampaikan oleh Perdana Menteri Djuanda kepada sidang paripurna DPR dalam bentuk keterangan pemerintah yang berjudul “Putusan Dewan Menteri mengenai Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam Rangka Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.” Dalam keterangan itu, Perdana Menteri Djuanda mengatakan, “Untuk mendekati hasrat golongan-golongan Islam, berhubung dengan penyelesaian dan pemeliharaan keamanan, diakui adanya Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 sebagai dokumen historis.” Dengan kembali ke UUD 1945, tambahnya, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin akan lebih terjamin, di samping akan mampu mengembalikan seluruh potensi nasional “termasuk golongan Islam”, guna “diputuskan kepada penyelesaian keamanan dan pembangunan di seluruh bidang.”

Reaksi Golongan Islam

Setelah menyampaikan keterangan itu, pemerintah secara resmi mengajukan usul kembali ke UUD 1945 itu kepada Konstituante dengan suatu amanat presiden, di hadapan sidang paripurna luar biasa, tanggal 22 April 1959. Dalam amanat yang menghabiskan waktu selama dua jam sepuluh menit, Soekarno kembali menegaskan tekad pemerintah kembali ke UUD 1945 dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Ia menyarankan agar Konstituante menerima naskah UUD 1945 secara utuh tanpa perubahan. Setiap usul perubahan, menurut Presiden Soekarno, dapat disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dibentuk setelah UUD 1945 berlaku kembali. Sekiranya Konstituante dapat menerima usul pemerintah ini, maka semua pihak: Presiden, perdana menteri, seluruh anggota kabinet, dan semua anggota Konstituante akan mendatangani naskah yang dinamakan “Piagam Bandung” yang memuat kesepakatan semua pihak tadi untuk kembali ke UUD 1945.

Beragam reaksi muncul terhadap usul pemerintah tadi. Fraksi PNI, PKI, Parkindo, Katolik, Murba, dan partai-partai lain menyambut baik. Ada juga yang mengusulkan agar materi hak-hak asasi manusia yang telah disepakati oleh Konstituante, dimasukkan ke UUD 1945 karena konstitusi itu dianggap hanya sedikit memuat pasal-pasal mengenai materi itu. Tetapi usul itu ditolak oleh pemerintah.

Reaksi keras yang cenderung menolak usul pemerintah datang dari empat anggota Fraksi Masyumi, yaitu Prawoto Mangkusasmito, Djamaluddin Datuk Singomangkuto, A. Kahar Muzakkir, dan Hamka. Keempat tokoh Masyumi ini pada intinya meragukan itikad baik Soekarno melaksanakan UUD 1945, melainkan untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin di bawah payung UUD 1945 itu. Sedangkan Demokrasi Terpimpin itu, menurut keempat tokoh Masyumi ini, tidak lain adalah “kediktatoran”.

Pemungutan suara tentang apakah setuju kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen, dilakukan tiga kali. Pemungutan suara terakhir (2 Juni 1959), menghasilkan 263 setuju dan 204 menolak. Jadi, meskipun suara yang setuju kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen lebih banyak dari suara yang menentangnya, suara itu belum mencapai jumlah 2/3 anggota untuk sahnya suatu keputusan Konstituante. Dengan demikian, usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen ditolak Konstituante.

Sesudah pemungutan suara tersebut, Konstituante menjalani masa reses selama sebulan. Sebagian besar anggotanya pulang ke daerahnya masing-masing, kecuali anggota Panitia Perumus Konstitusi. Ketua Konstituante, Mr. Wilopo, masih berharap agar dalam masa reses itu, berbagai pendekatan dapat dilakukan terhadap para pemimpin fraksi di Konstituante untuk mencari jalan keluar agar Konstituante dapat melanjutkan tugasnya menyusun konstitusi.

Tetapi, perkembangan politik rupanya bergerak ke arah yang lain. Pada masa reses Konstituante itu, Mayjen Nasution segera mengumumkan keadaan darurat (S.O.B). Rapat-rapat umum dilarang dan pemberitaan pers mulai disensor. Namun, Nasution sendiri dengan leluasa mengemukakan pendapatnya tentang perlunya UUD 1945 diberlakukan kembali untuk mengatasi keadaan. Sebagian anggota Konstituante – terutama yang mendukung usul pemerintah – menyatakan bahwa mereka tidak ingin lagi menghadiri sidang-sidang Konstituante.

Demikianlah, sejak awal keterlibatannya dalam politik, militer memang telah berusaha untuk menjegal demokrasi dan pelaksanaan syari’at Islam untuk mendukung pembentukan kediktatoran Demokrasi Terpimpin di bawah payung UUD 1945.

Dekrit Presiden (1959)

Dalam situasi semacam itulah, beberapa pimpinan partai, terutama PKI, PNI, dan IPKI mulai melontarkan gagasan agar Soekarno mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Sekembalinya Soekarno dari luar negeri pada tanggal 29 Juni 1959, ia segera disambut oleh demonstrasi dan poster dari para pendukungnya agar UUD 1945 diberlakukan kembali. Pihak tentara pimpinan Mayjen A.H. Nasution bahkan memerintahkan rakyat untuk menaikkan bendera selama sepuluh hari untuk mendukung gagasan pemberlakuan kembali UUD 1945. Atas dukungan partai-partai yang pro kembali ke UUD 1945 dan tentara, maka pada tanggal 2 Juli 1959, Presiden Soekarno dengan resmi memberi tahu kabinet bahwa ia akan mendekritkan berlakunya UUD 1945.

Tiga hari kemudian, 5 Juli 1959, dekrit itu dibacakan oleh Presiden dan disiarkan oleh radio ke seluruh tanah air. Dua hal penting dalam isi dekrit itu adalah pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945 menggantikan UUD Sementara 1950. Sebagai konsideransnya disebutkan antara lain bahwa tindakan dekrit dilakukan mengingat usul pemerintah kepada Konstituante agar menetapkan UUD 1945 “tidak memperoleh keputusan” dari majelis, dan sebagian besar anggotanya menyatakan tidak bersedia lagi menghadiri sidang-sidang majelis. Keadaan demikian telah “menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara.” Disebutkan juga bahwa tindakan dekrit itu mendapat “dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia.” Dalam konsiderans dekrit itu, Soekarno mengemukakan keyakinannya bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945” dan “merupakan suatu rangkaian kesatuan” dengan konstitusi tersebut.

Menurut Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam sejarah ketatanegaraan RI, satu-satunya keadaan staatsnoodrechts adalah ketika terjadi Agresi Militer II pada bulan Desember 1948. Ketika itu, Presiden, Wakil Presiden, dan sebagian besar menteri ditawan oleh tentara Belanda. Argumen noodstaatsrechts juga mempunyai kelemahan. Hukum kenegaraan RI pada masa itu tidak berada dalam keadaan darurat. Yang terjadi hanyalah penolakan Majelis Konstituante terhadap usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Secara hukum, andai pun Majelis Konstituante gagal membuat UUD tetap, maka UUD Sementara 1950 masih berlaku sebagai UUD RI yang sah. Secara akademis, tindakan dekrit bukannya harus dilihat atas staatsnoodrechts ataupun noodstaatrechts, melainkan sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Logeman, adalah suatu “revolusi hukum”. Jadi, sebagai suatu tindakan revolusioner, keabsahannya harus dicari secara post pactum, yaitu sejauh manakah Soekarno mampu mempertahankan langkah yang diambilnya. Kalau ia berhasil mempertahankan keputusannya, maka keputusan itu akan menjadi sah. Sebaliknya, jika gagal, ia mungkin akan didakwa melakukan tindakan coup de ‘etat atau sekurang-kurangnya melakukan tindakan inkonstitusional seperti dikatakan Mohammad Hatta (Yusril Ihza Mahendra, 1996).

Meskipun Republik Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya kembali melalui perjanjian KMB (1949) dan “memproklamasikan” kembali negara kesatuan pada 17 Agustus 1950[4], Republik yang baru lahir ini tidak bisa segera menunaikan janjinya kepada masyarakat untuk membangun Indonesia Merdeka dengan mewakili seluruh golongan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Berbagai perdebatan dan perselisihan mengenai Weltanschauung (worldview – pandangan dunia/ideologi) apa negara baru ini didasarkan yang sempat terhenti pada periode awal kemerdekaan antara kaum sekuler dan nasionalis Islam, kembali mengemuka setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya kembali.

Kalangan tentara dan Soekarno yang sama-sama sekuler tentu saja memihak kepada golongan sekuler dan menjegal proses demokrasi dan konstitusional dengan memberlakukan Dekrit Presiden dan membubarkan Konstituante. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era kediktatoran dan berbagai macam korupsi, persekongkolan, intrik, dan konflik politik antara pihak tentara yang ingin turut mempengaruhi jalannya kekuasaan, Soekarno yang ingin mempertahankan kekuasaan dan takut kalau pengaruhnya tergeser oleh tentara, dan PKI yang semakin menguat posisinya.

Pada bulan Juli 1959 Dewan Nasional dibubarkan dan dibentuklah Dewan Pertimbangan Agung dan suatu lembaga baru yang disebut Dewan Perancang Nasional untuk memperkuat Demokrasi Terpimpin dan pemusatan kekuasaan di tangan Soekarno dengan memanipulasi konflik antara tentara dengan PKI.

Tetapi tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh Nasution juga terus berebut pengaruh dengan membentuk berbagai macam organisasi kerjasama sipil militer, berbagai kebijakan serta operasi militer, dan campur tangan ekonomi yang kemudian sangat berdampak pada semakin hancurnya perekonomian Indonesia dan rasialisme (sentimen anti Cina)[5].

Dalam pidato pada peringatan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (manifesto Politik). Dia menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial dan retooling lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi berkesinambungan. Pada awal 1960 keyakinan yang samar-samar ini menjadi semakin rumit karena ditambahkannya kata USDEK, yang berarti Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Sementara itu, PSI dan Masyumi dilarang pada bulan Agustus 1960 karena permusuhan para pemimpin mereka terhadap Soekarno selama bertahun-tahun, oposisi mereka terhadap demokrasi terpimpin, dan keterlibatan mereka dalam PRRI.[6] Kini Soekarno mulai memberikan penekanan pada tema-tema yang sudah terlihat dalam tulisan-tulisannya pada tahun 1926, yang menghendaki persatuan antara nasionalisme, Islam dan Marxisme. Tema itu sekarang dinamakan doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Tampaknya doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (untuk Nasionalisme), NU (untuk Agama), dan PKI (untuk Komunisme) akan sama-sama berperan dalam pemerintahan di segala tingkatan, sehingga menghasilkan suatu sistem yang antara lain, akan didasarkan pada koalisi kekuatan-kekuatan politik yang berpusat di Jawa. Karena PNI dan NU sudah bernar-benar terwakili, maka satu-satunya masalah yang ditimbulkan oleh Nasakom pada tahap ini adalah dimasukkannya para menteri PKI di dalam kabinet. Inilah yang tidak disetujui oleh pihak militer.

Kampanye “Pembebasan Irian Barat” (1962) dan “Ganyang Malaysia” (1963-1965) yang pada awalnya digunakan oleh Soekarno, Nasution (AD) dan PKI untuk saling berebut pengaruh akhirnya dimenangkan oleh pihak tentara dengan meraih banyak keuntungan politik.

Gerakan 30 September

Kondisi ekonomi dan politik yang semakin tidak menentu menjadikan tahun 1965 sebagai puncak dari persaingan antara tiga kelompok tadi dengan meletusnya Gerakan 30 September, suatu upaya kudeta gagal dari pihak militer pro PKI, yang pada gilirannya justru semakin memperkuat posisi tentara, dan melahirkan Letjen Soeharto sebagai satu-satunya perwira AD yang berpengaruh pada saat peristiwa itu terjadi.

Pada tanggal 30 September malam itu satu batalyon pengawal Istana yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung (sebelumnya dari Divisi Diponegoro), satu batalyon lagi dari Divisi Diponegoro, satu batalyon dari Divisi Brawijaya, dan orang-orang sipil dari Pemuda Rakyat PKI meninggalkan pangkalan udara Halim. Mereka pergi untuk menculik Nasution, Yani , Parman, dan empat orang jenderal senior angkatan darat lainnya dari rumah mereka di Jakarta. Pemimpin-pemimpin usaha kudeta tersebut termasuk Brigadir Jenderal Supardjo dari Divisi Siliwangi dan kepala intelejen Divisi Diponegoro. Untung tampaknya hanya menjadi pion. Mereka mendapatkan dukungan dari Marsekal Udara Omar Dhani (orang yang paling berpengaruh di AU), yang telah memberikan pangkalan udara Halim sebagai markas besar mereka dan dia sendiri hadir di sana. Mereka juga menjalin hubungan dengan Biro Khusus PKI Sjam dan beberapa anggota politbiro PKI (yang setidaknya secara samar-samar mengetahui rencana-rencana mereka). Akan tetapi, hanya Aidit lah satu-satunya pimpinan senior PKI yang hadir di Halim. Njoto dan Lukman sedang tidak berada di Jakarta, seperti halnya Subandrio, Chaerul Saleh, dan Ali Sastroamidjojo.

Tepat sesudah pukul tujuh pihak yang mengklaim telah melakukan aksi tersebut mengumumkan melalui radio bahwa ‘Gerakan 30 September’ adalah suatu kelompok militer yang telah bertindak untuk melindungi Sukarno dari kudeta yang direncanakan oleh suatu dewan yang terdiri dari jendral-jendral Jakarta yang korup dan menikmati penghasilan tinggi dan menjadi kaki tangan CIA. Kira-kira dua jam kemudian, Sukarno yang sebenarnya telah berangkat menuju istana kepresidenan tetapi membelokkan arah perjalanannya setelah mendengar tentang adanya pasukan-pasukan tak dikenal, tiba di Halim; di kemudian hari dia mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan supaya berada di sebuah pesawat terbang seandainya dia harus meloloskan diri. Apa yang telah diketahui Soekarno mengenai rencana-rencana kudeta tidak pernah jelas.

Dengan “lolosnya” Nasution dari penculikan dan pembunuhan, malam itu juga telah memusnahkan para jenderal senior yang menjadi kelompok Yani, sehingga angkatan darat justru jatuh ke tangan orang-orang yang lebih bersedia menentang Soekarno dan musuh-musuh angkatan Darat. Sementara itu sekitar 2000 prajurit dari kelompok kudeta menempati ketiga sisi dari Medan Merdeka yang menguasai istana kepresidenan, stasiun radio, dan pusat telekomunikasi, tetapi tidak menduduki sisi timurnya di mana terletak markas besar Kostrad (Soeharto).

Divisi Diponegoro di Jawa Tengah merupakan basis orang-orang militer yang terlibat dalam kudeta itu. Terjadinya serangkaian kudeta dalam tubuh angkatan darat selama 1 Oktober mengakibatkan jatuhnya lima dari ketujuh batalyon infanteri Diponegoro ke tangan Gerakan 30 September. Walikota Surakarta yang beranggotakan PKI menyatakan dukungannya dan pada tanggal 2 Oktober, setelah kudeta yang mengalami kegagalan total di Jakarta, PKI bangkit di Yogyakarta dengan mengadakan suatu pawai untuk mendukung gerakan tersebut. Juga pada tanggal 2 Oktober harian PKI di Jakarta, Harian Rakyat, secara hampir tidak dapat dipercaya menerbitkan suatu tajuk rencana yang memuji-muji Gerakan itu, yang dilukiskannya sebagai urusan intern angkatan darat. Kejadian-kejadian tersebut, bersama-sama dengan peranan Gerwani dan Pemuda Rakyat dalam pembunuhan-pembunuhan di Halim (Lubang Buaya), telah mentukan nasib PKI. Para perwira angkatan darat yang anti PKI bukan lagi hanya ingin membatasi dan melarang PKI, melainkan kini mereka mempunyai alasan untuk menghancurkannya. Orang-orang sipil yang anti PKI, khususnya para aktivis Islam, menyetujuinya dengan sepenuh hati.

Sekali lagi Indonesia berada di persimpangan jalan. Soekarno dan PKI, dengan dukungan angkatan udara, melanjutkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menghancurkan dominasi angkatan darat, yang setelah krisis tahun 1956-1957 telah tampil sebagai kekuatan politik, ekonomi dan administrasi yang paling besar di Indonesia. Karena itu, mereka telah menimbulkan permusuhan dari angkatan darat. Pimpinan angkatan darat telah memanipulasi sistem yang kacau-balau itu untuk keuntungannya sendiri, tetapi pada tahun 1965, dengan semakin menguatnya pengaruh dan peran PKI[7], sudah tampak jelas bahwa kecuali jika mereka kuat menentang Soekarno dan PKI, maka angkatan darat akan menghadapi ancaman-ancaman yang serius terhadap posisinya. Demikian pula NU berusaha memanipulasi krisis antara Islam modernis (Masyumi) vs kaum sekuler tersebut untuk mempertahankan Islam Tradisional tetapi terpaksa menjadi oposisi yang aktif dan keras, bahkan sebelum angkatan darat, ketika PKI mengancam kepentingan agama dan ekonomi para pendukungnya[8].

Pada tanggal 30 September 1965 malam itu struktur yang lemah tersebut hancur. Kejadian ini berlangsung berbulan-bulan sebelum akibat-akibatnya menjadi jelas, tetapi pada malam itu perimbangan kekuatan yang bermusuhan yang mendukung demokrasi terpimpin telah berakhir. Banyak pengamat melihat peristiwa yang menyedihkan pada kurun waktu itu, terutama tragedi Soekarno, orang yang hidup lebih lama dari zamannya dan memanfaatkan dukungan rakyatnya untuk mempertahankan suatu rezim korupsi dan kemunafikan yang berlebihan. Akan tetapi, tragedi yang jauh lebih berat terletak dalam penderitaan rakyat Indonesia (M.C. Ricklefs, 1998).

Demikianlah, gambaran singkat mengenai dialektika format politik Indonesia di era Orde Lama (Soekarno), yang pada gilirannya tetap memiliki pengaruh (setidaknya menjadi latar belakang) pada perkembangan format politik Indonesia pada masa Orde Baru, dan masa-masa selanjutnya, yang mudah-mudahan akan kita bahas pada bagian berikutnya.

Daftar Rujukan

Anshari, H. Endang Saefuddin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 : sebuah konsensus nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

Mahendra, Yusril Ihza, Dinamika Tata Negara Indonesia: kompilasi aktual masalah konstitusi, dewan perwakilan dan sistem kepartaian, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1998.

Sanit, Arbi, Sistem Politik Indonesia: kestabilan, peta kekuasaan politik, dan pembangunan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Bacaan Lanjutan

1. Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof. Dr. Miriam Budiardjo, UI Press

2. Teori Negara, Arief Budiman, Gramedia

3. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Alfian

4. Politik; Birokrasi dan Pembangunan, Mochtar Mas`oed

5. Politik Internasional Dewasa Ini, M Amin Rais

6. Teori Politik Modern, S.P. Varma

7. Transisi Menuju Demokrasi, LP3ES

8. Teori Politik Islam, Dr. Khalid Ibrahim Jindan

9. Bisnis dan Politik, Yahya Muhaimin

Kesadaran adalah Matahari

Kesabaran adalah Bumi

Keberanian menjadi Cakrawala

Dan Perjuangan adalah Pelaksanaan Kata-kata...

(W.S. Rendra)

[1] Pada masa Soeharto, dibentuk Panitia Pancasila yang terdiri dari lima orang, yakni: Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, Sunario, dan A.G. Pringgodigdo, yang dianggap dapat memberikan pengertian sesuai dengan alam pikiran, dan semangat lahir batin para penyusun UUD 1945 dengan Pancasilanya. Di dalam sidangnya pada tanggal 10 Januari 1979, terjadilah diskusi sehubungan dengan masalah sumber pengambilan sila ketuhanan. Professor Sunario, seorang tokoh penting PNI berkata: “Bung Karno mengatakan bahwa beliau adalah merupakan salah satu penggali Pancasila; saya kira ini benar.” Hatta langsung menyambut: “Mungkin saja, tetapi yang jelas Bung Karno banyak mendapat ilham. Ya, memang demikian halnya, misalnya saja asas ketuhanan dari pihak PSII merupakan asas perjuangan partai.”

[2] Mohammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I, dalam Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: sebuah konsensus nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), Jakarta, 1997.

[3] Lebih dari sepuluh tahun kemudian, tahun 1957, K.H.M. Isa Anshari berkata dalam sidang Majelis Konstituante, bahwa: “Kejadian yang mencolok mata itu, dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu “permainan sulap” yang masih diliputioleh kabut rahasia sebagai permainan politik pat-pat gulipat terhadap golongannya; akan tetapi mereka diam tidak mengadakan tantangan dan perlawanan, karena jiwa toleransi mereka.”

[4] DR. Mohammad Noer, seorang Political Scientist, dari Universitas Nasional Jakarta, mantan aktivis PII Tanjung Pura, menyatakan dalam sebuah seminar nasional baru-baru ini di kota Padang (11 Agustus 2007), Indonesia sebenarnya memiliki dua buah proklamasi: Pertama Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan yang kedua Proklamasi Berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada 17 Agustus 1950, yang diproklamirkan oleh orang yang sama, yaitu Soekarno dan Hatta.
Bedanya pada proklamasi pertama Soekarno-Hatta menyatakan dirinya atas nama bangsa Indonesia, sedang pada proklamasi kedua, ketika itu, Soekarno adalah Presiden RIS dan Hatta adalah Perdana Menteri RIS. (Prof. Usman Pelly, MA, Ph.D, http://www.waspada.co.id/Opini/Artikel/Indonesia-Miliki-Dua-Proklamasi.html)

[5] Pada bulan Mei 1959 diputuskan bahwa mulai tanggal 1 Januari 1960 orang-orang asing dilarang melakukan perdagangan di pedesaan. Walaupun ketetapan ini mempengaruhi pedagang Arab dan India, tetapi pada dasarnya merupakan suatu langkah yang didorong oleh pihak militer untuk merugikan orang-orang Cina, melemahkan persahabatan Jakarta dengan Cina, dan mempersulit PKI. Keluarnya orang-orang Cina dari pedesaan dan bahkan dari Indonesia mengakibatkan terjadinya dislokasi ekonomi, penimbunan barang, dan gelombang inflasi baru yang serius.

[6] Pada bulan Januari 1958 PSI dan Masyumi menuntut dibentuknya suatu kabinet baru, yang ditolak oleh PNI dan NU. Ketika Soekarno berada di luar negeri (6 Januari – 16 Februari), diselenggarakanlah suatu pertemuan di dekat Padang antara Simbolon, Lubis, para perwira lainnya di Sumatera, pemimpin-pemimpin Masyumi Natsir dan Sjafrudin, dan Sumitro Djojohadikusumo dari PSI. Setelah ultimatum mereka pada tanggal 10 Februari 1958 agar dibentuk kabinet baru ditolak oleh pemerintah, pada tanggal 15 Februari diumumkanlah suatu pemerintahan baru dengan markasnya di Bukit Tinggi dengan nama PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).

[7] Pada bulan Juli 1962 jumlah anggota front kaum tani PKI (BTI) mencapai 5,7 juta orang yang konon merupakan seperempat dari keseluruhan jumlah petani dewasa. Pada akhir tahun itu jumlah anggota SOBSI mencapai hampir 3,3 juta orang. Pada awal tahun 1963 jumlah anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia, yang didirikan tahun 1954) masing-masing mencapai 1,5 juta orang. jumlah anggota front intelektual PKI (Lekra) mencapai 100.000 orang pada bulan Mei 1963. Jumlah anggota PKI sendiri pada akhir tahuhnn 1962 mencapai lebih dari 2 juta orang, sehingga menjadikannya sebagai partai komunis terbesar di negara nonkomunis manapun di dunia.

[8] Pada akhir tahun 1963 PKI melancarkan kampanye ‘aksi sepihak’ guna memberlakukan undang-undang land reform dari tahun 1959-60 yang pelaksanaannya hampir belum pernah terwujud. Ketika para penduduk pedesaan anggota PKI mulai merampas tanah – terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Utara – mereka terlibat dalam pertentangan sengit dengan para tuan tanah (yang kebanyakan adalah kaum muslim tradisional atau para pendukung PNI feodal), kaum birokrat, para pengelola yang berasal dari kalangan tentara, dan khususnya di Jawa Timur dengan para santri NU.

Format Politik Indonesia

2008-06-15T22:20:00.001+07:00

Bagian 1 - Pengantar[1]

Pendahuluan

Banyak orang yang merasa sangat alergi jika kita berbicara politik, banyak orang juga sangat senang berbicara politik, tapi apakah itu politik? Apakah politik itu merupakan sesuatu yang benar-benar terpisah dari kehidupan kita, atau justru sangat mempengaruhi dan berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari? Lalu, bagaimana perjalanan kehidupan politik Indonesia hingga sampai pada bentuknya saat ini.

Kita tentunya sempat mendengar rencana pemerintah baru-baru ini untuk menaikkan kembali harga bahan bakar minyak, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai US $90 per barrel, padahal pada APBN sebelumnya pemerintah hanya memperkirakan kenaikan harga minyak dunia mencapai US $60 per barrel, maka, subsidi pemerintah terhadap BBM tidak akan mencukupi lagi bagi kenaikan harga minyak dunia yang di luar perkiraan ini. Pada sisi ini, kita tentunya bisa mengerti alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini, yaitu untuk menutupi kekurangan subsidi pemerintah, karena kenaikan harga minyak dunia tadi. Namun demikian, di sisi lain, Indonesia adalah negara produsen minyak, sehingga jika terjadi kenaikan harga minyak dunia, negara ini seharusnya diuntungkan, bahkan kita sebagai warganya pun juga seharusnya ikut menikmati akibat kenaikan harga minyak dunia ini.

Ironi ini merupakan salah satu saja dari sekian banyak masalah yang menimpa bangsa ini, dan hal ini tidak terlepas dari faktor politik –kebijakan negara. Jadi, jelas ada hubungannya antara kenaikan terus-menerus harga rokok, kopi, beras, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya dengan kebijakan pemerintah atau politik itu tadi. Selain itu, bebagai persoalan hidup kita sehari-hari, seperti semakin tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, semakin langkanya lapangan pekerjaan, upah dan perlindungan buruh yang rendah, perampasan dan penggusuran tanah rakyat, serta seribu satu macam persoalan lainnya tidak terlepas dari apa yang kita sebut dengan politik.

Dengan demikian, adalah penting bagi kita (khususnya para mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda dan calon-calon pemimpin masa depan) untuk mengkaji format politik Indonesia ini, dan sebagai tindak lanjut dari kajian-kajian semacam ini, yaitu berupa aksi-aksi langsung perjuangan politik demi kepentingan rakyat Indonesia seluruhnya.

Lalu, apakah itu “format politik” Indonesia?

Pengertian

Format, berasal dari bahasa Inggris form secara literal dapat kita artikan bentuk, gambaran ataupun sistem.

Jika kita mendengar istilah ‘politik’, maka apa yang akan terlintas dalam pikiran kita kurang lebih adalah; siyasah (siasat), kekuasaan, negara, pemerintahan, kebijakan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kekuasaan. Kata politik (politics) sendiri berasal dari bahasa Yunani polis yang semula merupakan sebutan bagi negara-negara kota yang merupakan model umum sistem kemasyarakatan dan kekuasaan Yunani kuno.

Bagi Plato dan Aristoteles, organisasi politik dari warga negara Yunani purba yang disebut “polis”, adalah organisasi yang bertujuan memberikan kepada warga negaranya “kehidupan yang baik”. Kehidupan yang baik itu merupakan raison d’être dari polis itu. Jadi polis bertujuan menjamin “kehidupan yang baik” bagi warga negaranya dan polis itu dipertahankan demi “kehidupan yang baik” itu pula. Oleh karena itu masalah-masalah yang dihadapi oleh polis itu, adalah juga masalah setiap individu dan individu wajib turut serta memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah polis. Tidak mengherankan jika Yunani pada waktu itu, yang kemudian menimbulkan bentuk negara demokrasi langsung. Satu sifat khas dari polis-polis Yunani yang perlu dicatat adalah sifatnya yang “total” – ia bersifat “totaliter”. Totaliter dalam arti bahwa tidak dikenal pemisahan antara negara dan masyarakat. Jadi polis itu sekaligus negara dan masyarakat, sehingga sesungguhnya merupakan “negara-masyarakat” (society-state). Negara dan masyarakat adalah satu tak dapat dipisahkan. Keadaan serupa itu telah berubah sama sekali dalam abad-abad berikutnya (F. Isjwara, 1963).

Secara definitif (istilahy), politik adalah;

activities associated with government: the theory and practice of government, especially the activities associated with governing, with obtaining legislative or executive power, or with forming and running organizations connected with government (takes a singular verb)

Dengan kata lain, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

(Sumber: "http://id.wikipedia.org/wiki/Politik")

Ringkasnya, politik adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan; bagaimana cara memperoleh kekuasaan, bagaimana mengelola kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan, dari mana (sumber) dan untuk apa (tujuan) kekuasaan itu.

Dengan demikian, format politik Indonesia secara sederhana berarti “sistem atau bentuk kekuasaan Indonesia”.

Jika dilihat dari pengertiannya ini, maka apa yang kita sebut dengan format politik Indonesia sesungguhnya memiliki pola dan corak yang beragam, mulai dari format politik Indonesia pada era Orde Lama (ORLA – Soekarno), Orde Baru (ORBA – Soeharto) sampai dengan era “Reformasi” saat ini.

Di samping itu, sering dikatakan jika Indonesia adalah negara demokrasi (menganut sistem demokrasi). Jika merujuk pada pengertian demokrasi –yakni kedaulatan rakyat, maka sebagai negara demokrasi, kekuasaan negara Indonesia berasal dari rakyat, dan dengan demikian ada dan dikelola untuk kepentingan rakyat. Pertanyaannya adalah, apakah benar selama ini kekuasaan (negara) bekerja untuk kepentingan rakyat, atau justru hanya mewakili kepentingan dan menguntungkan kelompok-kelompok elit penguasa saja?

Maka, disamping juga cukup penting bagi kita untuk mengenal teori-teori pokok dalam ilmu politik (statika politik) sebagai timbangan, tetapi yang lebih penting lagi untuk kita perhatikan adalah dinamika politik dan pengaruhnya bagi manifestasi kedaulatan rakyat tadi. Jawaban atas pertanyaan di atas adalah persoalan utama yang akan coba kita lihat melalui kajian atas format politik Indonesia ini pada bagian-bagian berikutnya.

Negara, Pemerintah dan Rejim

Berkenaan dengan politik tadi, maka kita tentunya pernah mendengar atau bahkan cukup akrab dengan istilah-istilah negara, pemerintah dan rejim. Istilah-istilah yang memang saling berkaitan, memiliki kesamaan, tapi sekaligus juga memiliki kekhususan.

1. Negara

Secara etimologis (lughawy) istilah negara diterjemahkan dari kata ‘staat’ (bahasa Belanda dan Jerman); ‘state’ (bahasa Inggris); ‘état’ (bahasa Perancis).

Pertumbuhan stelsel (sistem) negara modern dimulai di benua Eropa di sekitar abad ke-17. Istilah ini mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Pada umumnya diterima bahwa kata ‘staat’ (state, état) ini dialihkan dari kata Latin ‘status’ atau ‘statum’ yang dapat diartikan konstitusi, atau bisa juga dipergunakan dalam hubungannya dengan kesejahteraan umum, misalnya “status rei publicae” atau ‘res publica’ saja. Baru pada abad ke-16 kata ini dipertalikan dengan istilah ‘negara’ sebagaimana difahami saat ini (F. Isjwara, 1963).

State, in political science, generally a group of people inhabiting a specific territory and living according to a common legal and political authority; a body politic or nation. In this definition, the term state includes government; in another usage, the two terms are synonymous. Among types of states that developed at various times in history were the city-states of ancient Greece, in which sovereignty rested with the free citizens of an independent city. During the Middle Ages, Europe was divided politically into many small principalities, the boundaries and sovereignties of which changed frequently. From this condition of political anarchy, the modern nation-state, which consists of a group of people with the same or similar nationality inhabiting a definite territory, emerged by a gradual process extending over centuries. The type of government has varied, first taking the form of absolute monarchies and later of constitutional monarchies or republics, some of them federations or unions of semi-independent states. In the 20th century totalitarian dictatorships, in which one ruler assumes absolute power, have been established in some states.

Dalam ilmu politik, istilah ini pada umumnya merujuk pada suatu kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan hidup menurut suatu kewenangan hukum dan politik yang sama. Dalam pengertian ini, istilah negara mencakup juga pemerintah (memiliki pengertian yang lebih luas); dalam penggunaan yang lain, kedua istilah ini memiliki pengertian yang sama.

Dengan kata lain, negara (state) yaitu suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. Ketentuan yang tersebut di atas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933.

Jika kita melihat praktek umum pada negara-negara demokrasi, maka yang disebut dengan negara (masyarakat politik) mencakup lembaga legislatif (parlemen –MPR dan DPR), eksekutif (pemerintah) dan yudikatif (peradilan). Meskipun secara umum negara dapat diartikan juga sebagai pemerintah, tetapi dalam pengertiannya yang khusus ini, pemerintah sesungguhnya hanya salah satu saja dari lembaga negara.

2. Pemerintah dan Rejim

Kedua istilah ini pada umumnya diartikan sama.

Government, political organization comprising the individuals and institutions authorized to formulate public policies and conduct affairs of state. Governments are empowered to establish and regulate the interrelationships of the people within their territorial confines, the relations of the people with the community as a whole, and the dealings of the community with other political entities. Government applies in this sense both to the governments of national states, such as the federal government of the U.S., and to the governments of subdivisions of national states, such as the state, county, and municipal governments of the U.S. and the governments of the provinces of Canada. Such organizations as universities, labor unions, and churches are also broadly governmental in many of their functions. The word government may refer to the people who form the supreme administrative body of a country, as in the expression “the government of Prime Minister Churchill.”

Pemerintah, adalah organisasi politik yang terdiri dari individu-individu dan institusi-institusi yang diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan melaksanakan urusan kenegaraan. Negara diberikan kekuasaan untuk membangun dan mengatur hubungan timbal-balik diantara orang-orang dalam batas-batas wilayahnya, relasi orang dengan komunitas (masyarakat)-nya secara keseluruhan, dan hubungan masyarakatnya dengan entitas-entitas politik lainnya.

Jika kita mendengar istilah rejim, biasanya yang terbayang dalam benak kita adalah suatu pemerintahan yang buruk (menindas). Hal ini adalah wajar, karena orang biasanya memang menggunakan istilah rejim dalam pengertian yang negatif. Tetapi, istilah ini sesungguhnya bisa jadi dipergunakan dalam pengertian yang netral, tidak harus selalu negatif.

Rejim, yang dialihbahasakan dari bahasa Inggris regime, berasal dari bahasa Latin pada abad ke-14 regimen berarti kekuasaan atau pemerintahan (regere “berkuasa – to rule”). Dalam pengertian yang lebih khusus; 1) bentuk pemerintahan/form of government (suatu sistem atau pola pemerintahan), 2) pemerintahan tertentu/particular government (pemerintah satu negara tertentu, terutama yang dianggap oppressif/menindas), 3) kelompok yang berkuasa/controlling group (kelompok yang berkuasa atau mengelola manapun, atau sistem kontrol dan manajemen yang diadopsi oleh kelompok tersebut), 4) sistem yang ditegakkan/established system (sebuah sistem atau cara melaksanakan hal-hal/aturan/pemerintahan).

Dalam pengertian ke-tiga, istilah rejim bisa jadi tidak hanya berarti pemerintah, karena kelompok yang berkuasa atau mempengaruhi kekuasaan suatu negara seringkali tidak hanya pemerintah saja.

Secara teoritik, dalam sebuah negara demokrasi, maka kelompok yang seharusnya memiliki pengaruh terbesar atas kekuasaan adalah masyarakat luas, karena oleh kelompok masyarakat terbesar inilah suatu pemerintahan dapat terbentuk melalui suatu pemilihan umum.

Tapi, apakah dalam prakteknya juga demikian? Benarkah setiap kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kekuasaan, terlebih jika kelompok tersebut adalah mayoritas? Benarkah suatu pemerintahan hanya bekerja untuk melaksanakan kehendak rakyatnya?

Bagian-bagian selanjutnya dari tulisan ini mudah-mudahan akan memberikan wawasan yang lebih luas untuk menjawab pertanyaan tadi.

[1] Bagian pertama dari Seri Format Politik Indonesia. Disusun oleh: Cakra. Tulisan rintisan sebagai salah satu bahan Diskusi Lingkar Studi dan Aksi Kemasyarakatan UIN SGD Bandung, 2007.

Israel Bangun Sinagog di Bawah Mesjid Al-Aqsa

2008-06-14T00:09:00.000+07:00

Lembaga tinggi asosiasi Islam dan Asosiasi Al-Aqsa untuk pemeliharaan tempat-tempat suci menyatakan Israel sedang membangun sebuah sinagog di bawah Mesjid Al-Aqsa.

"Sinagog itu dibangun tepat di bawah Mesjid Al-Aqsa, sekitar 90 meter dari Kubah Batu," kata Raed Salah, ketua Gerakan Islam di Jalur Hijau dalam keterangan persnya seperti dikutip Aljazeera.

Menurut Salah, sinagog itu memiliki 7 ruangan yang menggambarkan sejarah Yahudi. Salah satu ruangan menggambarkan zaman Nazi Jerman dan Holocaust yang terjadi pada Perang Dunia II. Selain sinagog dengan 7 ruangan tersebut, Israel juga sedang membangun sinagog khusus wanita di lokasi yang sama.

Dalam konferensi pers tersebut, ditayangkan video dan foto-foto dokumentasi pembangunan sinagog dan penggalian yang masih terus dilakukan Israel di bawah Mesjid Al-Aqsa. Mufti Al-Quds dan Palestina, Syeikh Ikrema Sabri sudah mendesaka danya intervensi dunia Islam untuk menghentikan penggalian itu.

"Otorita Israel sudah mengeksploitasi pintu gerbang di sisi barat Al-Aqsa sejak 1996 dengan cara melakukan penggalian-penggalian yang pada akhirnya bertujuan untuk mendirikan sebuah sinagog," kata Syeikh Sabri dalam konferensi pers itu.

"Pembangunan sinagog membuktikan bahwa Israel tidak menemukan tanda-tanda apapun atas keyakinan mereka tentang adanya Kuil Sulaiman di tempat itu, itulah sebabnya mereka membangun ruangan-ruangan yang secara tersamar menggambarkan sejarah agama mereka," tambah Sabri.

Sementara itu, Salah mengingatkan Israel bahwa penggalian yang mereka lakukan bisa membahayakan struktur Mesjid Al-Aqsa.

"Seorang sopir truk ditugaskan untuk memindahkan peralatan ke lokasi penggalian dan ia sangat terkejut melihat lorong yang sangat besar di bawah mesjid, yang bisa dilewati sebuah truk," ujar Salah.

Ia juga mengingatkan, agresi Israel terhadap tempat-tempat suci umat Islam akan menghadapi serangan balasan. "Anda mengundang munculnya perlawanan untuk menghentikan kegiatan terhadap mesjid itu," kata Salah ditujukan pada pemerintah Israel.

Bukan tidak mungkin, perusakan terhadap Mesjid Al-Aqsa akan membangkitkan kembali gelombang Intifada seperti yang terjadi pada September 2000 lalu, saat Ariel Sharon berkunjung ke Al-Aqsa.

Upaya-upaya perusakan terhadap Mesjid Al-Aqsa sudah terjadi berulang kali. Pada tahun 1996, 80 orang tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel ketika mereka sedang melakukan aksi protes atas penggalian terowongan di bawah Mesjid Al-Aqsa. Jauh sebelumnya, pada 21 Agustus 1969, bagian selatan Mesjid Al-Aqsa dibakar. Bagian mesjid seluas 1.500 meter persegi itu rusak termasuk anak tangga bersejarah yang dibangun tokoh pejuang Islam, Shalahuddin Al-Ayyubi.

Warga Palestina menuding pembakaran itu dilakukan oleh kelompok ekstrim Yahudi dan pemerintah Israel. Namun tudingan itu dibantah Israel yang mengklaim bahwa kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Namun di kemudian hari, seorang laki-laki asal Australia yang sedang mencari pengungsi di Kibbutz terbukti bersalah melakukan pembakaran itu dan dibebaskan setelah mendapatkan terapi psikiatri. (ln/iol)

Sumber: eramuslim.com

Bukti Foto: Panitia AKKBB Todongkan Senjata ke FPI

2008-06-13T23:17:00.001+07:00

Jakarta (armnews) - Ternyata apa yang dikatakan Munarman dan FPI tentang todongan senjata oleh Panitia AKKBB benar adanya. Berikut Foto dan wawancara yang dikutip arrahmah.com dari sebuah situs berita independen DerapDotNet. Selain foto gambar, ada wawancara antara repoter Derap dan pengacara Munarman, Lukman H.

Wawancara SALLY dari Derapnet dengan pengacara Munarman, Bapak LUKMAN HAKIM SH Via Telpon, 11 Juni 2008. 17:30 WIB.

Lukman H: Ada perimbangan berita yang harus dikemas dalam berita melalui dunia maya. Adanya perimbangan opini terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertentangan dengan laskar, khususnya kekerasan yang diisukan dilakukan oleh Munarman. Dan itu jelas mendeskreditkan terhadap aktifitas pembenahan akidah yang dilakukan oleh Munarman dan kawan-kawan. Munarman sangat anti kekerasan. Yang membuat provokasi berasal dari AKKBB. Yang memancing emosi masa sehingga terjadi insiden, Insiden UNAS yang lebih parah, insiden Monas dengan insiden Unas beda fakta dan beda korbannya sangat jauh, UNAS justru lebih parah daripada Monas.

Sally : Kira-kira bisa disebutkan data korban yang di UNAS?

Lukman H : Kalau yang di UNAS saya tidak pegang data tetapi dapat dicari dari beberapa media, baik korban manusia maupun korban barang dan benda-benda yang ada di situ. Artinya itukan ruang akademisi banyak yang hancur karna insiden yang terjadi di UNAS. Nah itukan lebih besar dan dampaknya juga kalau kita mau lihat lebih jauh jelas lebih parah. Karena itukan wilayah akademisi.

Sally: Apakah Bapak Pengacara Munarman?

Lukman H: Iya saya salah satu tim kuasa dari Munarman.

Sally: Ada berapa orang lagi?

Lukman H : Tim kuasa ini tergabung ada 86 Tim Anggotanya, dan sangat mungkin sekali ada beberapa orang yang ingin ikut solidaritas. Sehingga kalau diinventarisir ada 120 orang lebih, tim kuasa bukan pengacara.

Pengacara itu terdiri dari beberapa orang, lalu di bentuklah Tim Kuasa Hukum, tetap predikatnya Pengacara. Jadi tolong dicompare saja fakta peristiwa di lapangan, lalu sampaikan juga bahwa Tim kuasa menemukan beberapa bukti di lapangan bahwa yang memancing peristiwa di Monas justru AKKBB.

Sang Provokator Kasus Monas Berdarah yang belum tertangkap dari AKKBB (foto: derapdotnet)

Sally : Tapi tentang itu sudah banyak juga di ulas di Internet bahwa AKKBB yang memprovokasi, tapi adakah bukti baru yang dapat menguatkan?

Lukman H : Foto-foto yang diambil disana dan disampaikan pada Tim Kuasa. Jadi pada saat sebelum terjadi insiden disitukan banyak fotografer dan hasilnya dapat dilihat bahwa masa yang banyak sekali muncul adalah masa AKKBB. yang pegang Pistol dan segala macam adalah AKKBB, Itu saja disampaikan ke publik bahwa kekerasan justru bersumber dari AKKBB. Faktanya ada beberapa orang yang berada disana pada saat insiden dan menyampaikan kepada Tim Kuasa.

Sally: Kapan kira-kira Foto-foto tersebut bisa diupload ke media?

Lukman H: Nanti pada masanya Munarman dimintai keterangan tambahan.

Oleh: Sally
www.derap.net

Sumber: www.arrahmah.com

Laki-laki Tak Pernah Menstruasi!

2008-06-13T10:36:00.000+07:00

Assalamu’alaikum, para sahabat!

Ini cuma ocehan hasil lamunan saya beberapa malam silam:

Tegas! Itulah harusnya ciri seorang lelaki. Sebab laki-laki tak pernah mengalami menstruasi, dan karenanya tak boleh plin-plan, tak pantas loyo, tak layak rapuh, dan harus konsisten dalam bersikap.

Syahdan, dalam sejarah kepresidenan Indonesia, setidaknya menurut kacamata nafsu pribadi saya, SBY adalah presiden paling tidak-tegas, figur paling plin-plan yang pernah dan sedang memimpin negeri kita. Ini berbanding terbalik dengan performance-nya dan latar belakang karirnya sebagai militer. Dari mulai penanganan kawasan paska-bencana, berbagai kasus korupsi, konflik horizontal, hingga sikap plintat-plintut yang ia perlihatkan saat melanggar janji tidak akan menaikkan BBM. Belum lagi nyalinya yang menciut saat berhadapan dengan IMF, WTO, dan paksaan dari pihak swasta yang mengajukan privatisasi BUMN. Pun ia tak berdaya mencegah manusia-manusia asing menguasai sebagian besar sumberdaya alam di zamrud khatulistiwa ini.

Seluruh fenomena ini mendorong saya mengingat sepak-terjang sejumlah orang yang pernah menduduki kursi RI-1 di negeri ini. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dalam sepak terjangnya:

Sukarno cukup berani menentang Barat. Ia gemborkan prinsip anti-imperialisme. Pun ia sangat benci infiltrasi liberalis barat terhadap Indonesia. Bahkan Amerika pun pernah ia tantang. Tak jarang ia pompa semangat rakyat lewat orasi yang menggebu-gebu. Ia juga seorang intelektual yang cerdas, kritis, dan menguasai sejumlah bahasa asing. Tapi semangatnya yang terlampau membara justru membuatnya tak terkendali, terlalu melangit, tak lagi profan, lupa rakyat, dan terobsesi memiliki kekuasaan tanpa batas. Gayanya yang flamboyan juga agak sedikit mengganggu mekanisme pemerintahan. Hingga akhirnya ia harus jatuh karena lupa diri, selain karena tak hati-hati menghadapi sikutan dan potensi ancaman dari kiri-kanan.

Suharto kemudian mengawali babak baru. Kepiawaiannya menguasai militer, terutama Angkatan Darat, membuatnya bisa bertahan lama dan ditakuti. Di hadapannya, hanya segelintir orang yang berani menyatakan diri sebagai oposan. Dan, siapapun yang berani mengkritik dia, dijamin tak bakal bertahan lama di jagad perpolitikan, bahkan tak bertahan lagi di kehidupan nyata (banyak yang tewas karena menentang Suharto). Ia “kuning”-kan semua aparat dan elemen pemerintahan dalam satu payung yang tak pernah ia nyatakan sebagai partai. Ia gandakan fungsi angkatan bersenjata. Ia ciptakan jargon-jargon yang nyaman “terdengar di perut” rakyat. Namun ia terlalu asyik membohongi rakyat. Ia membangun rumah di atas fondasi yang rapuh. Utang luar-negeri bertumpuk. Sialnya lagi, tak semua uang itu ia gunakan buat pembangunan, tapi sebagian ia gunakan membentuk jaringan mafioso, terutama dengan kalangan mata sipit. Ia juga tak lupa memakmurkan keturunannya lewat sofistikasi aset-aset negara. Dan saat rumah yang ia bangun rubuh, rebahlah ia setelah berdiri begitu lama.

Habibie, seorang figur yang kerap dilabeli “anak-buah” Suharto, akhirnya naik ke tampuk RI-1. Siapapun tahu, tokoh dari sulawesi ini memiliki kapasitas otak yang berkebalikan dengan ukuran badannya. Kejeniusannya begitu termasyhur. Ia punya hubungan yang sangat kuat dengan Jerman, mengingat sepak-terjangnya yang sangat dihargai di negeri aria itu. Habibie sangat cerdas, dan kehebatannya telah menarik Eropa untuk merapatkan hubungan dengan Indonesia. Rupiah pun menguat. Dan, di sinilah prestasi Habibie: membanting mata-uang Amerika hingga jatuh di kisaran enam ribu rupiah per dolar! Benar-benar prestasi fantastis! Tentu saja ini membuat Amerika ketar-ketir. Namun, di sisi lain, banyak orang yang tetap sulit menerima Habibie. Sebab, kata mereka, Habibie tetaplah kroni Suharto alias bagian dari Orba. Jadi, apapun sepak-terjangnya, ia tetap sulit dipercaya, apalagi Habibie naik tahta di sebuah era baru, saat demonstrasi menjadi euforia, saat rakyat berhasil menggulingkan Suharto, saat rakyat memiliki harapan baru, saat muncul sebuah jaman baru yang gencar disebut era reformasi. Posisi Habibie sebagai seorang “mantan menteri Orde Baru” membuatnya sangat sulit bergerak, terlebih ia menduduki kursi RI-1 karena posisi darurat mengisi posisi presiden yang lowong.

Rakyat berharap mewujudkan mimpi akan adanya sebuah negara yang lebih baik saat Gus Dur terpilih menjadi presiden, meski naiknya Gus Dur agak mengecewakan dan di luar dugaan sebagian besar orang, sebab saat itu justru Amien Rais yang sedang menjadi pusat perhatian karena dikenal bersuara lantang jauh-jauh hari sebelum reformasi bergulir. Di sisi lain, Gus Dur adalah tokoh nyentrik yang punya banyak massa. Massa Gus Dur juga terkenal loyal dan patuh. Ini menjadi modal bagus bagi Gus Dur untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun, kebiasaan Gus Dur nyeletuk ternyata terbawa ke istana. Meski sudah duduk di kursi utama negeri ini, Gus Dudur tetapi tak bisa lepas dari hobi menciptakan kontroversi. Bahkan, kadang, sikap dan ucapannya seringkali terdengar asbun. Ia tuai kecaman keras saat nyeletuk akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ia lahirkan keresahan ketika membubarkan Depsos dan Deppen. Hingga akhirnya Amien, melalui MPR, berinisiatif menurunkan Gus Dur, sebab tingkah Gus Dur yang agak serampangan itu dinilai kontra-produktif. Gus Dur pun harus meninggalkan istana ketika ia sedang santai mengenakan celana pendek.

Kue yang ditinggalkan Gus Dur akhirnya diberikan Amien kepada Megawati. Bahkan Amien sempat berseloroh di sebuah media, “saat ini rakyat membutuhkan presiden yang ABG, singkatan dari Asal Bukan Gus Dur.” Artinya, menurut Amien, Megawati atau siapapun tidak jadi masalah. Yang penting, Gus Dur harus segera diturunkan dan diganti. Megawati pun menduduki empuknya kursi RI-1 sambil mengumbar berbagai janji penyejuk hati rakyat. Selain “beruntung” karena terlahir sebagai anak Sukarno yang termasyhur, Megawati juga sempat menjadi simbol perlawanan kaum tertindas, menjadi ikon para oposan, meski sebenarnya citra “perlawanan” itu tidak muncul dari Megawati sendiri, melainkan dari sebuah situasi fait a compli yang diciptakan Suharto terhadap ayah Megawati, empat dekade lalu. Karenanya, posisi Megawati lebih mirip avenging hero, pahlawan orang yang ditunggu-tunggu untuk membalaskan dendam. Dan, sebagaimana sudah bisa ditebak sebelumnya, banyaknya dukungan massa tidak pernah bisa menjamin bagusnya sebuah pemerintahan. Apalagi, lama kelamaan, banyak yang sadar bahwa nama Megawati seringkali tak bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Megawati memang kerapkali mampu memancing “emosi romantis” rakyat, tapi ia tak pernah punya ide apa-apa tentang pemerintahan.

Lewat sistem pilpres langsung yang baru digelar pertama kali, muncullah seseorang bernama Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Nama jenderal yang satu ini pertama kali mencuat saat ia menjabat Menko Polkam, ketika konflik berdarah di Poso menyita perhatian publik. Selain agak “diuntungkan” oleh tampangnya yang memikat, SBY mampu memikat konstituen lewat gaya bicara yang super berwibawa. Khalayak pun berharap banyak setelah SBY nangkring di kursi utama istana. Ia restrukturisasi struktur berbagai departemen. Ia ciptakan berbagai regulasi baru di segala sektor. Namun, ternyata, SBY tak se-“macho” yang dikira. Seringkali ia bersikap tak tegas, plin-plan, alias tidak konsisten pada ucapannya. Perlahan tapi pasti, kesemrawutan muncul di sana-sini. Selain faktor alam yang tidak bersahabat dengan SBY (banyak bencana alam terjadi sejak SBY memimpin), ketidakbecusannya membenahi perekonomian diperparah dengan perekrutan menteri kabinet yang tidak handal. Ia jual BUMN, ia privatisasi aset-aset negara. Gelombang aksi protes pun melanda negeri ini tak henti-henti. SBY menggantungkan banyak persoalan yang tak pernah selesai hingga kini. Pada 2005, SBY mengejutkan publik dengan menaikkan harga BBM. Sejumlah anggota parlemen pun memprotes kebijakan yang tidak bijak ini. Namun, dengan gaya bicaranya yang kalem dan penuh wibawa, SBY meninabobokan rakyat dan parlemen. Ia berjanji tak akan pernah lagi menaikkan harga BBM setelah 2005. Syahdan, di pertengahan 2008, ia “meralat” janji itu. Harga BBM pun kembali naik. Kenaikan harga minyak dunia menjadi alasan kenaikan harga BBM domestik.

Di sisi lain, rakyat tak pernah mengerti istilah-istilah gemerlap semisal “inflasi”, “harga minyak dunia”, “defisit APBN”, dan sebagainya. Mereka tak perlu pahami uraian akademis yang meluncur dari mulut Sri Mulyani, juga tak butuh analisisi Budiono, atau alasan apapun dari siapapun. Mereka tak butuh informasi tentang berapa harga minyak per barel di pasaran dunia saat ini. Bahkan, mungkin, sebagian besar masyarakat tak mengerti satuan volume barrel. Mereka hanya tahu, jika BBM naik, maka hidup mereka kian terjepit, dan satu-satunya sosok yang kasat mata untuk mereka kambinghitamkan adalah sang presiden, SBY.

Era kepemimpinan SBY benar-benar menukik pada titik terendah. Badai tsunami menyambut SBY di tahun pertamanya. Kemudian, susul-menyusul, berbagai bencana menimpa Nusantara, dari yang diklaim sebagai “faktor alam” semata hingga yang dianggap hasil ulah manusia. Terakhir, pengingkaran janji lewat "kebijakan" menaikkan harga BBM (saya beri tanda kutip pada "kebijakan", sebab "kebijakan" ini "tidak bijak") dan pengalihan isu lewat pengadu-dombaan sesama muslim lewat kasus monas, menandai proses depopulerisasi karir politik SBY.

Akhirnya, ocehan ngelantur ini saya tutup dengan peringatan:
“Laki-laki tak pernah menstruasi!”

Wallohu a’lam bishowab.

Assalamu’alaikum, para sahabat!

Ini cuma ocehan hasil lamunan saya beberapa malam silam:

Tegas! Itulah harusnya ciri seorang lelaki. Sebab laki-laki tak pernah mengalami menstruasi, dan karenanya tak boleh plin-plan, tak pantas loyo, tak layak rapuh, dan harus konsisten dalam bersikap.

Syahdan, dalam sejarah kepresidenan Indonesia, setidaknya menurut kacamata nafsu pribadi saya, SBY adalah presiden paling tidak-tegas, figur paling plin-plan yang pernah dan sedang memimpin negeri kita. Ini berbanding terbalik dengan performance-nya dan latar belakang karirnya sebagai militer. Dari mulai penanganan kawasan paska-bencana, berbagai kasus korupsi, konflik horizontal, hingga sikap plintat-plintut yang ia perlihatkan saat melanggar janji tidak akan menaikkan BBM. Belum lagi nyalinya yang menciut saat berhadapan dengan IMF, WTO, dan paksaan dari pihak swasta yang mengajukan privatisasi BUMN. Pun ia tak berdaya mencegah manusia-manusia asing menguasai sebagian besar sumberdaya alam di zamrud khatulistiwa ini.

Seluruh fenomena ini mendorong saya mengingat sepak-terjang sejumlah orang yang pernah menduduki kursi RI-1 di negeri ini. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dalam sepak terjangnya:

Sukarno cukup berani menentang Barat. Ia gemborkan prinsip anti-imperialisme. Pun ia sangat benci infiltrasi liberalis barat terhadap Indonesia. Bahkan Amerika pun pernah ia tantang. Tak jarang ia pompa semangat rakyat lewat orasi yang menggebu-gebu. Ia juga seorang intelektual yang cerdas, kritis, dan menguasai sejumlah bahasa asing. Tapi semangatnya yang terlampau membara justru membuatnya tak terkendali, terlalu melangit, tak lagi profan, lupa rakyat, dan terobsesi memiliki kekuasaan tanpa batas. Gayanya yang flamboyan juga agak sedikit mengganggu mekanisme pemerintahan. Hingga akhirnya ia harus jatuh karena lupa diri, selain karena tak hati-hati menghadapi sikutan dan potensi ancaman dari kiri-kanan.

Suharto kemudian mengawali babak baru. Kepiawaiannya menguasai militer, terutama Angkatan Darat, membuatnya bisa bertahan lama dan ditakuti. Di hadapannya, hanya segelintir orang yang berani menyatakan diri sebagai oposan. Dan, siapapun yang berani mengkritik dia, dijamin tak bakal bertahan lama di jagad perpolitikan, bahkan tak bertahan lagi di kehidupan nyata (banyak yang tewas karena menentang Suharto). Ia “kuning”-kan semua aparat dan elemen pemerintahan dalam satu payung yang tak pernah ia nyatakan sebagai partai. Ia gandakan fungsi angkatan bersenjata. Ia ciptakan jargon-jargon yang nyaman “terdengar di perut” rakyat. Namun ia terlalu asyik membohongi rakyat. Ia membangun rumah di atas fondasi yang rapuh. Utang luar-negeri bertumpuk. Sialnya lagi, tak semua uang itu ia gunakan buat pembangunan, tapi sebagian ia gunakan membentuk jaringan mafioso, terutama dengan kalangan mata sipit. Ia juga tak lupa memakmurkan keturunannya lewat sofistikasi aset-aset negara. Dan saat rumah yang ia bangun rubuh, rebahlah ia setelah berdiri begitu lama.

Habibie, seorang figur yang kerap dilabeli “anak-buah” Suharto, akhirnya naik ke tampuk RI-1. Siapapun tahu, tokoh dari sulawesi ini memiliki kapasitas otak yang berkebalikan dengan ukuran badannya. Kejeniusannya begitu termasyhur. Ia punya hubungan yang sangat kuat dengan Jerman, mengingat sepak-terjangnya yang sangat dihargai di negeri aria itu. Habibie sangat cerdas, dan kehebatannya telah menarik Eropa untuk merapatkan hubungan dengan Indonesia. Rupiah pun menguat. Dan, di sinilah prestasi Habibie: membanting mata-uang Amerika hingga jatuh di kisaran enam ribu rupiah per dolar! Benar-benar prestasi fantastis! Tentu saja ini membuat Amerika ketar-ketir. Namun, di sisi lain, banyak orang yang tetap sulit menerima Habibie. Sebab, kata mereka, Habibie tetaplah kroni Suharto alias bagian dari Orba. Jadi, apapun sepak-terjangnya, ia tetap sulit dipercaya, apalagi Habibie naik tahta di sebuah era baru, saat demonstrasi menjadi euforia, saat rakyat berhasil menggulingkan Suharto, saat rakyat memiliki harapan baru, saat muncul sebuah jaman baru yang gencar disebut era reformasi. Posisi Habibie sebagai seorang “mantan menteri Orde Baru” membuatnya sangat sulit bergerak, terlebih ia menduduki kursi RI-1 karena posisi darurat mengisi posisi presiden yang lowong.

Rakyat berharap mewujudkan mimpi akan adanya sebuah negara yang lebih baik saat Gus Dur terpilih menjadi presiden, meski naiknya Gus Dur agak mengecewakan dan di luar dugaan sebagian besar orang, sebab saat itu justru Amien Rais yang sedang menjadi pusat perhatian karena dikenal bersuara lantang jauh-jauh hari sebelum reformasi bergulir. Di sisi lain, Gus Dur adalah tokoh nyentrik yang punya banyak massa. Massa Gus Dur juga terkenal loyal dan patuh. Ini menjadi modal bagus bagi Gus Dur untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun, kebiasaan Gus Dur nyeletuk ternyata terbawa ke istana. Meski sudah duduk di kursi utama negeri ini, Gus Dudur tetapi tak bisa lepas dari hobi menciptakan kontroversi. Bahkan, kadang, sikap dan ucapannya seringkali terdengar asbun. Ia tuai kecaman keras saat nyeletuk akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ia lahirkan keresahan ketika membubarkan Depsos dan Deppen. Hingga akhirnya Amien, melalui MPR, berinisiatif menurunkan Gus Dur, sebab tingkah Gus Dur yang agak serampangan itu dinilai kontra-produktif. Gus Dur pun harus meninggalkan istana ketika ia sedang santai mengenakan celana pendek.

Kue yang ditinggalkan Gus Dur akhirnya diberikan Amien kepada Megawati. Bahkan Amien sempat berseloroh di sebuah media, “saat ini rakyat membutuhkan presiden yang ABG, singkatan dari Asal Bukan Gus Dur.” Artinya, menurut Amien, Megawati atau siapapun tidak jadi masalah. Yang penting, Gus Dur harus segera diturunkan dan diganti. Megawati pun menduduki empuknya kursi RI-1 sambil mengumbar berbagai janji penyejuk hati rakyat. Selain “beruntung” karena terlahir sebagai anak Sukarno yang termasyhur, Megawati juga sempat menjadi simbol perlawanan kaum tertindas, menjadi ikon para oposan, meski sebenarnya citra “perlawanan” itu tidak muncul dari Megawati sendiri, melainkan dari sebuah situasi fait a compli yang diciptakan Suharto terhadap ayah Megawati, empat dekade lalu. Karenanya, posisi Megawati lebih mirip avenging hero, pahlawan orang yang ditunggu-tunggu untuk membalaskan dendam. Dan, sebagaimana sudah bisa ditebak sebelumnya, banyaknya dukungan massa tidak pernah bisa menjamin bagusnya sebuah pemerintahan. Apalagi, lama kelamaan, banyak yang sadar bahwa nama Megawati seringkali tak bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Megawati memang kerapkali mampu memancing “emosi romantis” rakyat, tapi ia tak pernah punya ide apa-apa tentang pemerintahan.

Lewat sistem pilpres langsung yang baru digelar pertama kali, muncullah seseorang bernama Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Nama jenderal yang satu ini pertama kali mencuat saat ia menjabat Menko Polkam, ketika konflik berdarah di Poso menyita perhatian publik. Selain agak “diuntungkan” oleh tampangnya yang memikat, SBY mampu memikat konstituen lewat gaya bicara yang super berwibawa. Khalayak pun berharap banyak setelah SBY nangkring di kursi utama istana. Ia restrukturisasi struktur berbagai departemen. Ia ciptakan berbagai regulasi baru di segala sektor. Namun, ternyata, SBY tak se-“macho” yang dikira. Seringkali ia bersikap tak tegas, plin-plan, alias tidak konsisten pada ucapannya. Perlahan tapi pasti, kesemrawutan muncul di sana-sini. Selain faktor alam yang tidak bersahabat dengan SBY (banyak bencana alam terjadi sejak SBY memimpin), ketidakbecusannya membenahi perekonomian diperparah dengan perekrutan menteri kabinet yang tidak handal. Ia jual BUMN, ia privatisasi aset-aset negara. Gelombang aksi protes pun melanda negeri ini tak henti-henti. SBY menggantungkan banyak persoalan yang tak pernah selesai hingga kini. Pada 2005, SBY mengejutkan publik dengan menaikkan harga BBM. Sejumlah anggota parlemen pun memprotes kebijakan yang tidak bijak ini. Namun, dengan gaya bicaranya yang kalem dan penuh wibawa, SBY meninabobokan rakyat dan parlemen. Ia berjanji tak akan pernah lagi menaikkan harga BBM setelah 2005. Syahdan, di pertengahan 2008, ia “meralat” janji itu. Harga BBM pun kembali naik. Kenaikan harga minyak dunia menjadi alasan kenaikan harga BBM domestik.

Di sisi lain, rakyat tak pernah mengerti istilah-istilah gemerlap semisal “inflasi”, “harga minyak dunia”, “defisit APBN”, dan sebagainya. Mereka tak perlu pahami uraian akademis yang meluncur dari mulut Sri Mulyani, juga tak butuh analisisi Budiono, atau alasan apapun dari siapapun. Mereka tak butuh informasi tentang berapa harga minyak per barel di pasaran dunia saat ini. Bahkan, mungkin, sebagian besar masyarakat tak mengerti satuan volume barrel. Mereka hanya tahu, jika BBM naik, maka hidup mereka kian terjepit, dan satu-satunya sosok yang kasat mata untuk mereka kambinghitamkan adalah sang presiden, SBY.

Era kepemimpinan SBY benar-benar menukik pada titik terendah. Badai tsunami menyambut SBY di tahun pertamanya. Kemudian, susul-menyusul, berbagai bencana menimpa Nusantara, dari yang diklaim sebagai “faktor alam” semata hingga yang dianggap hasil ulah manusia. Terakhir, pengingkaran janji lewat "kebijakan" menaikkan harga BBM (saya beri tanda kutip pada "kebijakan", sebab "kebijakan" ini "tidak bijak") dan pengalihan isu lewat pengadu-dombaan sesama muslim lewat kasus monas, menandai proses depopulerisasi karir politik SBY.

Akhirnya, ocehan ngelantur ini saya tutup dengan peringatan:
“Laki-laki tak pernah menstruasi!”

Wallohu a’lam bishowab.

Polisi Sudah Tahu Rencana AKKBB Sebelumnya

2008-06-12T11:13:00.000+07:00

Jakarta - Sekjen PDIP Pramono Anung bersyukur mendapat telepon dari Kabag Intelkam Mabes Polri Irjen Saleh Saaf. Karena telepon itulah PDIP tidak ikut tercoreng akibat rusuh Monas 1 Juni lalu.

Pada hari itu, Monas dipenuhi massa berbagai elemen, termasuk ribuan kader PDIP yang memperingati Hari Lahir Pancasila. Megawati juga hadir (klik foto foto lautan merah di Monas).

"30 Menit sebelum kejadian (kerusuhan), saya ditelepon oleh mantan Kadiv Humas Polri Saleh Saaf (kini Kabag Intelkam-red). Katanya meminta saya agar massa PDIP ditarik. Akan ada kelompok lain yang datang. Akan ada kejadian. Kalau ada kejadian, PDIP akan tercoreng," cerita Pram (klik foto foto rusuh Monas).

"Syukurlah saya akhirnya mengumpulkan anggota dan akhirnya massa bisa ditarik," imbuhnya sebelum acara dialog sehari Bedah UU Pemilu DPR, DPD, DPRD, di Hotel Sultan, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (4/6/2008).

Dari informasi itu, Pram menyadari bahwa polisi sejatinya sudah mengetahui akan ada dua massa yang berhadapan. Pram menyesalkan polisi tidak mengantisipasi serangan massa FPI pada massa AKKBB.

"Polisi tugasnya memang untuk menjaga. Harusnya mereka tahu dan saya yakin tahu," ujarnya.

Menurut Pramono, insiden 1 Juni mencoreng Indonesia, karena kerusuhan terjadi di depan Istana Negara. "Ini sangat memalukan karena Istana merupakan simbol negara. Saya bahkan menonton di CNN berulang-ulang dan ini memalukan kita sebagai bangsa," pungkasnya.
( ptr / nrl )

Sumber: PDIP Tak Tercoreng Insiden 1 Juni Berkat Telepon Saleh Saaf - Gunawan Mashar - detikcom (Rencana AKKBB sudah dicium oleh polisi)

Istri Habib Rizieq: Gus Dur Kok Juga Nggak Ditangkap?

2008-06-12T10:56:00.000+07:00

Jakarta - Sebagai istri Ketua FPI Habib Rizieq, Syarifah Fadlun sudah menyadari segala risiko yang akan ditanggungnya. Di matanya, Habib Rizieq hanya dijadikan kambing hitam, dari akar masalah yang tidak pernah disentuh.

Syarifah menerima detikcom dan Astro TV dengan ramah di bagian belakang rumahnya, Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2008).

Bagian belakang rumah yang berisi dapur itu, tampak sibuk. Sejumlah ibu-ibu yang bergiat di dapur itu terlihat memasak. Beberapa bahan makanan seperti beras dan lainnya bertumpuk di ruangan itu.

Di bagian dinding ruang belakang rumah yang berukuran 5x10 meter persegi itu, terpampang foto keluarga berukuran 1x2 meter persegi. Tampak Habib Rizieq berpose dengan istri dan ketujuh putrinya yang semuanya berjilbab.

Syarifah yang didampingi putri pertamanya, Aida, tampak cantik mengenakan abaya dan jilbab hitam. Berikut wawancara lengkap dengan Syarifah:

Bagaimana Ibu menyikapi pemberitaan media soal FPI dan suami Ibu?

Pemberitaan media terlalu dibesar-besarkan. Dan terlalu menyudutkan. Seolah-olah Habib yang salah.

Sebenarnya keseharian Habib seperti apa, Bu?

Ya biasa saja. Seperti orang-orang pada umumnya. Tidak seperti pemberitaan-pemberitaan selama ini.

Apa Habib sudah memberi kabar tentang perkembangan pemeriksaan di Polda Metro Jaya?

Belum. Beliau belum memberi kabar ke saya. Biasanya kalau ditahan saya kan dapat surat.

Kalau benar Habib menjadi tersangka dan ditahan, perasaan Ibu bagaimana?

Ya sebagai pejuang Islam, itu sudah menjadi risiko perjuangan. Saya sudah pengalaman seperti ini. Tapi yang paling penting, syariat Islam harus ditegakkan, dan tidak diskriminatif.

Memang Ibu saat ini melihatnya seperti apa?

Saya kok melihat, ini kayaknya ada tekanan dari AS. Kayaknya dibikin ke situ. Habib seolah-olah yang bersalah. Padahal harus dilihat dulu akar masalahnya.

Peristiwa ini terjadi kan, karena Presiden SBY belum segera mengeluarkan SK Ahmadiyah. Kami menunggu dan meminta Presiden SBY, untuk segera mengeluarkan SK tersebut.

Bagaimana dengan kekerasan FPI yang muncul di media pada 1 Juni 2008 lalu?

Menurut saya itu spontanitas. Mereka (FPI) disebut laskar setan, laskar kafir. Jadi sebagai anak muda, mereka terpancing dan berbuat seperti itu. Saya heran, yang benar kok dibilang sesat. Sedang yang sesat dibilang benar.

Kenapa Gus Dur kok juga nggak ditangkap? Padahal dia bela aliran sesat Ahmadiyah. Kok yang ditangkap FPI saja. Padahal yang lain (AKKBB) bawa senjata kok malah nggak ditangkap, dibiarkan begitu saja.

Aida pun turut buka suara ketika detikcom bertanya tentang ayahandanya.

"Saya bangga sebagai anak. Jarang-jarang ada orang yang mau menyatakan kebenaran. Padahal menurut Rasul, jika kita melihat kemungkaran, harus dicegah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Jika itu juga nggak bisa, dengan hati. Padahal dengan hati itu menunjukkan keimanan yang paling lemah," ujar gadis SMU jelita ini. ( nwk / nrl )

Sumber: fpipetamburan.blogspot.com

Waspadai Adu-domba & Jaga Persatuan dan Kesatuan Ummat

2008-06-03T22:35:00.000+07:00

Pernyataan Sikap Jaringan Komunikasi Umat
atas
Insiden Monas

بسم الله الرحمن الحيم

Assalamu’alaykum wr. wb.

Sehubungan dengan terjadinya bentrokan antara kelompok-kelompok laskar Islam yang tergabung dalam Komando Laskar Islam (KLI) dengan massa pendukung Ahmadiyah yang menamakan diri Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) di Monas – Jakarta pada hari Ahad 1 Juni 2008, maka dengan ini Jaringan Komunikasi Umat (JKU),

1. Menyerukan kepada media-media massa untuk melakukan pemberitaan yang berimbang, dan menghentikan segala bentuk pemberitaan provokatif yang dapat memicu konflik lebih luas dan menyudutkan umat Islam.

2. Meminta kepada Pemerintah, khususnya Kepolisian agar bertindak adil dan bijaksana dalam menyikapi “Insiden Monas” tersebut, dan segera melakukan tindakan hukum kepada individu-individu maupun kelompok yang melakukan provokasi terhadap kelompok laskar Islam (FPI dan lainnya) sehingga memicu terjadinya bentrokan.

3. Mengajak kepada seluruh kelompok dan organisasi massa Islam untuk mendahulukan husnudhon diantara sesama umat Islam, khususnya diantara kelompok umat yang sama-sama berjuang dalam penegakan syari’at Islam.

4. Mengajak kepada seluruh kelompok dan organisasi massa Islam untuk mewaspadai provokasi dan upaya adudomba dari pihak-pihak tertentu yang ingin menyudutkan kelompok-kelompok Islam yang aktif dalam amar ma’ruf nahyi munkar, pemberantasan kemaksiatan dan penegakan syari’at Islam.

Dengan adanya kesimpangsiuran dan distorsi pemberitaan di berbagai media, kami meminta agar umat Islam mendahulukan husnudhon dan tabayyun kepada pihak-pihak yang langsung terlibat dalam insiden tersebut, sebelum mengambil sikap, atau bahkan ikut memperkeruh suasana dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan diantara sesama umat Islam.

Wassalam.

Waspadai Adu-domba & Jaga Persatuan dan Kesatuan Ummat!

Bandung, 3 Juni 2008

Jaringan Komunikasi Umat

Sekjen

TTD

TB. Syukri Rohman, S.Th.I

Support Muslim Solidarity!

Berita Terkait:
Kronologis Provokasi Monas

FPI diprovokasi sebutan laskar kafir dan tembakan AKK-BB

Korlap AKK-BB: Islam anjing, orang Islam anjing!

Kekerasan Simbolik Jauh Lebih Menyakitkan

Islam Menjawab Ahmadiyah

AKK-BB Menantang Umat Islam

Bentrokan Monas Akibat Pemerintah Lamban Keluarkan SKB

AS di balik Kecaman terhadap FPI

Kekerasan Simbolik Jauh Lebih Menyakitkan

2008-06-03T11:26:00.000+07:00

Pakar komunikasi Universitas Hasanuddin, Aswar Hasan mengatakan, bentrokan hanyalah efek dari “kekerasan simbolik” yang dibangun kalangan liberal

Hidayatullah.com—Pakar komunikasi Universitas Hasanuddin, Aswar Hasan mengatakan, fenomena bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) adalah efek dari “kekerasan simbolik” yang selama ini terjadi.

Menurut Aswar, kekerasan simbolik adalah pemaksaan sistem simbolisme atau makna atas kelompok tertentu seakan-akan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sah dan benar.

Menurut Aswar antara FPI dan AKK-BB adalah dua titik ektrem yang harus sama-sama dilihat secara fair dan jujur. Apa yang dilakukan FPI belum tentu sepenuhnya salah dan apa yang dilakukan AKK-BB juga belum tentu sepenuhnya benar.

Dalam berbagai kesempatan, yang ia perhatikan, misalnya, kelompok-kelompok liberal yang tergabung dalam AKK-BB juga sangat demonstratif mempertontonkan aksi-aksi yang disampaikan melalui bahasa HAM dan demokrasi yang sepenuhnya didukung total media massa. Sementara yang lain tidak mendapatkan kesempatan.

Aksi-aksi sporadis kalangan liberal di satu sisi, seperti melecehkan MUI merendahkan wibawa ulama, selalu mendapat tempat terhormat media massa dan TV.

Sementara di sisi lain ada banyak pihak yang kecewa, media tak memberikan tempat. Lebih-lebih negara justru tidak tegas dan kurang memberi perlindungan terhadap keyakinan mereka. Akar persoalan ini, menurut Aswar tak pernah dilihat secara adil dan fair. Terutama oleh media massa dan pemerintah.

Sementara banyak mayoritas tak bersuara, media massa justru menisbatkan pendapat hanya pada segelintir orang-orang seperti Ulil Abshar atau Syafii Anwar atau suara kalangan liberal yang sesungguhnya tak begitu mewakili mayoritas banyak orang.

“Jadi, sesungguhnya ‘kekerasan simbolik’ itu sudah lama dilakukan kalangan liberal terhadap kalangan Islam yang lain, “ ujar Aswar kepada www.hidayatullah.com

Umumnya masyarakat lebih menyalahkan serangan dan kekerasan fisik yang terjadi. Tapi tak pernah menanyakan hak-hak mereka yang telah lama dizalimi baik dengan kata-kata, pernyataan-pernyataan dan opini-opini di berbagai media dan TV.

“Secara hukum, kekerasan berupa serangan itu bisa disalahkan. Namun secara psikologis, apa yang dilakukan itu harus bisa kita pahami bersama, “ tambahnya.

Agar ‘kekerasan simbolik’ segelintir kelompok tidak terjadi lagi, maka, negara harus segera turun tangan atas setiap tindakan pelecehan terhadap simbol-simbol agama yang diyakini mayoritas umat.

Adalah tak adil jika media dan pemerintah hanya mengikuti pendapat seorang Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) sementara mengabaikan pendapat jutaan orang.

“Mana suara NU dan Muhammadiyah? Mana suara ormas-ormas Islam yang lain, yang dalam hal ini sebagai representasi riil keberadaan umat?”, tambah Aswar.

Karenanya, menurut Aswar, semua pihak –terutama media massa-- harus melihat persoalan secara adil dan fair. Sebab ketidak-adilan yang dibangun pers dalam kasus seperti ini, hanya akan melahirkan ‘tirani minoritas’ dan akan terus-menerus berulang, ujarnya. Yang lebih berbahaya, menurut Aswar, dibanding kekerasan fisik, kekerasan simbolik jauh lebih menyakitkan dan berimplikasi panjang. [www.hidayatullah.com]

Kronologis Provokasi Monas Minggu 1 Juni 2008

2008-06-03T10:57:00.002+07:00

Klarifikasi Front Pembela Islam mengenai provokasi dan fitnah dari AKK-BB dan pemutar balikan fakta

Minggu, I Juni 2008 massa Hizbut tahrir Indonesia berkumpul bersama ormas islam lainnya melakukan aksi menolak kenaikan BBM di Jakarta menuju Istana negara. silahkan buka website resmi HTI . Diantaranya adalah : Perwakilan Serikat Kerja PLN, HTI, FPI, dsb.

Demo ini sudah mendapatkan ijin dari aparat kepolisian setempat dengan pengawalan yang rapih dan ketat. Dengan kata lain demo ini adalah kegiatan yg resmi dan legal berdasarkan UU yang berlaku di republik ini. Pada saat ayng bersamaan muncullah kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan (AKK-BB) yang nota bene adalah pro Ahmadyah.

Seperti yang dilansir dalam siaran TV mengenai kegiatan AKK-BB ini sebelumnya tidak diperkenankan oleh Kepolisian terkait untuk melakukan aksi di wilayah Monas, Karena akan berbenturan dengan pihak yang tidak mendukung acara mereka. dengan kata lain, kegiatan AKK-BB ini tidak mendapat ijin untuk melakukan kegiatan diwilayah Monas.

Melihat gelagat negatif ini, Pihak FPI mengisntruksikan beberapa personilnya untuk mengetahui apa yg dilakukan oleh AKK-BB ini diwilayah aksi demonstrasi HTI. Ternyata mereka melakukan orasi yg menjelekan salah satu Ormas Peserta Demo dengan mengatakan " Laskar Setan" dan sebagainya. Mendengar hal itu, personil FPI segera melaporkan kepada Laskar FPI mengenai temuan orasi tsb.

Beberapa laskar FPI segera meminta klasrifikasi kepada pihak AKK-BB mengenai hal ini. Pihak AKK-BB berusaha mengelak dan menjawab dengan sikap yg arogan sehingga membuat Laskar FPI kesal. Arogansi AKK-BB ini semakin menjadi dengan mengeluarkan sepucuk senjata Api dan menembakkan ke Udara 1 kali. Mendengar letusan ini, Laskar FPI mencegah perbuatan tsb tapi ditanggapi dengan tembakan ke udara hingga 4 kali.

Melihat aksi yg arogan dan sok Jagoan, Laskar FPI makin kesal dan langsung melakukan pemukulan terhadap provokator. Tidak ada pihak anak-anak dan wanita yang menjadi sasaran amarah pihak FPI. Hanya oknum yang sok Jagoan dan Arogan yang telah mengejek dan menghina kafir kepada laskar FPI yang menjadi sasaran empuk di kerumunan massa aksi Demonstrasi BBM ini. Beruntung tidak semua elemen massa demo ini ikut memukuli pihak AKK-BB

Diduga, AKK-BB adalah kelompok bersenjata yg sengaja disusupkan didalam kegiatan demo BBM minggu 1 Juni 2008 di Monas dengan menyertakan anak kecil dan wanita dengan itikad menjatuhkan opini BBM menjadi opini pembubaran FPI dengan melakukan provokasi sebutan Laskar Kafir dan tembakan senjata api.

KOndisi terakhir pihak FPI menjadi obyek makian masyarakat bahkan intimidasi oleh Nahdlatul ulama dan elemen2 nya sehingga Fitnah perjuangan semakin terbukti kebenarannya bahwa Dakwah di Jalan Allah SWT akan ditebus oleh fitnah, intimidasi, makian negatif opini oleh kafirun dan munafikun bahkan kelompok orang yg mengatas namakan ahli ilmu dan ibadah seperti NU dan elemen2nya. Wallahu A'lam Bisshowab.

Hasbiallahu wa ni'mal wakil, Ni'malmaula wa ni'mannashiir.
Cukuplah Allah Sebagai Pelindung dan Penolong Mujahid DAkwah.

Sumber: http://fpipetamburan.blogspot.com/2008/06/kronologis-provokasi-monas-1-juni-2008.html

FPI diprovokasi sebutan laskar kafir dan tembakan AKK-BB

2008-06-03T10:47:00.001+07:00

Sumber: http://fpipetamburan.blogspot.com/2008/06/rekaman-oknum-akk-bb-menembakkan.html

LIMA TUNTUTAN UMAT

2008-05-29T21:48:00.001+07:00

LIMA TUNTUTAN UMAT (L U M A T)

FORUM UMAT ISLAM
Sekretariat: Gedung Menara Dakwah Lantai 3, Jl. Kramat Raya No. 45 Jakarta
Telp. 021-8305848, 3909059, Fax. 021-8305848, 3103693
بسم الله الرحمن الرحيم

LIMA TUNTUTAN UMAT (L U M A T)
Pemerintah SBY-JK telah terbukti berkali-kali berbohong. Dalam soal kenaikan harga BBM, Pemerintah berbohong dengan menyatakan bahwa pencabutan subsidi BBM harus dilakukan, karena menurut keterangan pemerintah subsidi BBM sebesar Rp. 120,8 Trilliyun (dalam APBNP 2008) tersebut, 40%nya (sebesar Rp. 48,3 Triliyun) dinikmati oleh orang kaya. Padahal, 60% (Rp. 72,5 Triliyun) subsidi untuk orang miskin, sehingga pencabutan subsidi BBM berarti pencabutan hak orang miskin.

Sementara itu Pemerintah tetap mensubsidi para konglomerat berupa bunga rekap sekitar Rp. 40 Trilliyun per tahun dan tetap membayar riba hutang luar negeri kepada kapitalis barat penghisap darah rakyat sekitar Rp. 50 Trilliyun. Jadi total uang yang dialokasikan oleh Pemerintah yang digunakan sepenuhnya untuk para konglomerat dan asing adalah sekitar Rp. 90 Trilliyun.

Oleh karena itu, maka kami ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh serta ulama yang tergabung dalam FORUM UMAT ISLAM (FUI) MENDESAK DAN MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH UNTUK :

MEMBATALKAN RENCANA KENAIKAN HARGA BBM

MENURUNKAN HARGA SEMBAKO

MENASIONALISASI ASSET-ASSET NEGARA YANG DIKUASAI ASING

Pemerintahan SBY-JK juga telah berbohong pada tokoh dan ulama serta umat Islam di Indonesia. Dalam pernyataannya pada saat membuka Rakernas MUI tahun lalu di depan para pengurus MUI, Presiden telah berjanji bahwa Pemerintah akan mengikuti nasehat dan pendapat para ulama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan soal agama. Pada kenyataannya hingga saat ini Presiden tidak terlihat tanda- tandanya akan mengeluarkan KEPPRES tentang PEMBUBARAN AHMADIYAH meskipun MUI-FUI dan ormas-ormas Islam telah meminta dengan tegas agar Ahmadiyah dibubarkan.

Begitu juga dalam soal Laboratorium NAMRU-2 milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Pemerintah melalui Mensesneg Hatta Rajasa menyatakan bahwa Dino Pati Jalal bukanlah agen Asing. Padahal dalam kenyataannya Dino Pati Jalal telah melakukan penekanan dan intimidasi terhadap para pejabat di berbagai departemen yang terkait kerja sama dengan pihak Amerika Serikat dan meminta kepada para pejabat tersebut jangan sampai mengganggu keberadaan NAMRU-2 milik angkatan Laut Amerika Serikat. Padahal jelas-jelas NAMRU-2 sangat merugikan Indonesia dan telah mengambil berbagai data dan informasi milik Indonesia.

Oleh karena itu, kami juga menuntut pemerintah agar:

MEMBUBARKAN AHMADIYAH DAN MENYATAKAN AHMADIYAH SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI INDONESIA

MENGUSIR NAMRU-2 DARI BUMI INDONESIA, MENGUSIR TENTARA AS YANG BEKERJA DI NAMRU-2 DAN MEMBERSIHKAN KABINET DARI ANTEK AS.

Apabila Pemerintah tidak memenuhi LIMA TUNTUTAN UMMAT (LUMAT) di atas maka FUI menyerukan kepada masyarakat untuk: MELAKUKAN PEMBANGKANGAN SIPIL KEPADA PEMERINTAH DENGAN CARA MELAKUKAN MOGOK MASSAL NASIONAL.

Demikian seruan dan tuntutan kami, semoga Allah SWT mengabulkan.

Jakarta, 23 Mei 2008 M

ATAS NAMA UMAT ISLAM INDONESIA
FORUM UMAT ISLAM

Ketua_________________________Sekretaris Jenderal

H. Mashadi____________________K.H. M. Al Khaththath

FORUM UMAT ISLAM :
Perguruan As Syafi’iyyah, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Syarikat Islam (SI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), PERSIS, BKPRMI, Al Irsyad Al Islamiyyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT), YPI Al Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Islam Solo (FPIS), Majelis Tafsir Al Quran (MTA), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Adz Zikra, MER-C, PP Daarut Tauhid, Forum Betawi Rempug (FBR), Tim Pembela Muslim (TPM), Muslimah Peduli Umat (MPU), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Korps Ulama Betawi, Forum Tokoh Peduli Syariah (FORTOPS), Taruna Muslim, Al Ittihadiyah, Hidayatullah, Al Washliyyah, KAHMI, PERTI, IKADI, Ittihad Mubalighin, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Koalisi Anti Utang, PPMI, PUI, JATMI, PII, BMOIWI, Wanita Islam, Missi Islam, Gema Pembebasan, Forum Silaturahim Antarpengajian (FORSAP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nahdlatul Umat Indonesia (PNUI) dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Hak cipta dilindungi oleh Allohu Subhanahu wa Ta'ala
TIDAK DILARANG KERAS mengcopy, memperbanyak, mengedarkan
untuk kemaslahatan ummat syukur Alhamdulillah sumber dari swaramuslim dicantumkan

Arti dan Fungsi Tauhid

2008-05-19T13:03:00.000+07:00

Oleh: M. Amien Rais

Kedudukan tauhid dalam ajaran Islam adalah paling sentral dan paling esensial. Secara etimologis, tauhid berarti meng-esa-kan, yaitu meng-esa-kan Allah. Formulasi paling pendek dari tauhid itu ialah kalimat thayyibah: la ilaha illa Allah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah.

Dengan mengatakan “tidak ada Tuhan selain Allah”, seorang manusia-tauhid memutlakkan Allah Yang Maha Esa sebagai Khaliq atau Maha Pencipta, dan menisbikan selain-Nya sebagai makhluk atau ciptaan-Nya. Karena itu, hubungan manusia dengan Allah tak setara dibandingkan hubungannya dengan sesama makhluk. Tauhid berarti komitmen manusia kepada Allah sebagai fokus dari seluruh rasa hormat, rasa syukur, dan sebagai satu-satunya Sumber-nilai. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi nilai (value) bagi manusia-tauhid, dan ia tidak akan menerima otoritas dan petunjuk Allah. Komitmennya kepada Tuhan adalah utuh, total, positif dan kukuh, mencakup cinta dan pengabdian, ketaatan dan kepasrahan (kepada Tuhan), serta kemauan keras untuk menjalankan kehendak-Nya.

Pembebasan Manusia

La ilaha illa Allah meniadakan otoritas dan petunjuk yang datang tidak dari Tuhan. Jadi, sesungguhnya kalimat thayyibah merupakan kalimat pembebasan bagi manusia. Seorang manusia-tauhid mengemban tugas untuk melaksanakan tahrirun nas min ‘ibadatil ‘ibad ila ‘ibadatilllah (membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah semata). Dengan tauhid, manusia tidak saja akan bebas dan merdeka, melainkan juga akan sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia lain manapun. Tidak ada manusia yang lebih superior (unggul, tinggi, agung, mulia, dsb.) atau inferior (hina, rendah, dsb.) terhadap manusia lainnya. Jika tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada manusia lainnya di hadapan Allah, maka juga tidak ada kolektivitas manusia, baik sebagai suatu suku ataupun suatu bangsa, yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada suku atau bangsa lainnya. Semuanya berkedudukan sama di hadapan Allah. Yang membedakan satu dengan lainnya adalah tingkat ketakwaan kepada Allah Swt (al-Hujurat: 13).

Sekali seorang manusia atau bangsa merasa dirinya lebih inferior dibanding manusia atau bangsa lainnya, maka ia akan kehilangan kebebasan dan jatuh ke dalam perbudakan mental. Seorang yang mengakui superioritas sekelompok manusia tertentu – entah berdasarkan kekuasaan, warna kulit, ataupun atas dasar apa saja – berarti dengan sendirinya ia akan kehilangan kebebasan dan sekaligus meremehkan makna tauhid. Demikian juga dalam masalah-masalah keagamaan, Islam tidak mengakui setiap lembaga yang menyerupai lembaga kependetaan (priesthood, rabbihood), karena Tuhan tidak pernah mempercayakan suatu perwalian untuk mewakili-Nya di muka bumi ini. “La rahbaniyyata fil Islam” (tidak ada sistem kependetaan dalam Islam), demikian Nabi Muhammad saw berkata. Dengan perkataan lain, sekali seorang manusia lebih rendah atau lebih tinggi daripada manusia lainnya, ia jatuh ke dalam syirk – lawan tauhid.

Al-Quran mendorong manusia untuk selalu mencari kebenaran, dan mendorong manusia agar senantiasa menanyakan kebenaran yang sudah diterima dari nenek-moyangnya (al-Baqarah: 170); selalu terbuka kepada koreksi atas keyakinan yang keliru (az-Zukhruf: 22-24); dan senantiasa menguji apa yang sudah dianggap sebagai suatu kebenaran (Al-A’raf: 28-29). Banyak manusia yang cenderung mengikuti tradisi dan keyakinan nenek-moyangnya. Selain itu, mereka juga cenderung untuk mengikuti langkah para pemimpin tanpa menggunakan akal-sehat mereka. Tidak mengherankan kalau para penguasa atau para pemimpin sering memiliki otoritas yang tak bisa ditantang (unchallenged authority), oleh karena banyak manusia yang menyerah dan tunduk kepada mereka, tanpa daya-pikir kritis serta keberanian untuk mengkritik. Padahal para penguasa atau para pemimpin umumnya memiliki kepentingan tertentu (vested interest) untuk membela status quo, dan mengelabui para pengikutnya. Al-Quran mengingatkan bahwa orang-orang yang tidak bersikap kritis terhadap para pemimpin mereka, akan kecewa di Hari Akhir, dan mengeluh: “…Ya Tuhan kami, kami telah taat kepada para pemimpin dan orang-orang besar kami, lalu mereka sesatkan kami dari jalan-Mu yang lurus.” (al-Ahzab: 67)

Di samping membebaskan manusia dari perbudakan mental dan penyembahan sesama makhluk, kalimat thayyibah juga mengajarkan emansipasi manusia dari nilai-nilai palsu yang bersumber pada hawa-nafsu, gila kekuasaan, dan kesenangan-kesenangan sensual belaka. Suatu kehidupan yang didedikasikan pada kelezatan sensual, kekuasaan, dan penumpukan kekayaan, pasti akan mengeruhkan akal sehat dan mendistorsi pikiran-jernih. Dengan tajam al-Quran menyindir orang-orang semacam ini: “tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawa-nafsunya sebagai tuhan? Apakah engkau merasa bisa menjadi pemelihara atasnya? Apakah engkau sangka kebanyakan mereka mendengar atau menggunakan akalnya? Mereka itu tidak lain seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat.” (al-Furqan: 43-44)

Komitmen Manusia Tauhid

Sementara itu kita melihat sebagian masyarakat penganut Islam masih belum memahami arti tauhid, sehingga mereka sesungguhnya masih belum merdeka dan belum menyadari status manusiawinya. Di sinilah sebenarnya letak kemandekan kebanyakan masyarakat muslim dewasa ini. Kita bisa mengatakan bahwa keterbelakangan ekonomi, stagnasi intelektual, degenerasi sosial, dan pelbagai macam kejumudan lainnya yang diderita oleh masyarakat muslim, sesungguhnya berakar pada kemorosotan tauhid. Oleh karena itu, untuk melakukan restorasi dan rekonstruksi manusia-muslim, baik secara individual maupun kolektif, tauhid adalah masalah pertama dan terpenting untuk segera dipersegar dan diluruskan. Dengan demikian, jelas bahwa anjuran sekularisasi, misalnya untuk memperbarui pemahaman Islam, adalah suatu ajakan yang tidak mempunyai dasar di dalam Islam, dan akan membuat kemerosotan umat menjadi lebih parah.

Suatu hal yang tidak boleh kita lupakan ialah bahwa komitmen manusia-tauhid tidak saja terbatas pada hubungan vertikalnya dengan Tuhan, melainkan juga mencakup hubungan horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk; dan hubungan-hubungan ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah ini memberi visi kepada manusia-tauhid untuk membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai-nilai utama dan mengusahakan tegaknya keadilan sosial. Pada gilirannya, visi ini memberikan inspirasi pada manusia tauhid untuk mengubah dunia di sekelilingnya agar sesuai dengan kehendak Allah, dan inilah misi manusia-tauhid atau manusia-muslim. Misi ini menuntut serangkaian tindakan agar kehendak Allah menjadi kenyataan, dan misi ini merupakan bagian integral dari komitmen manusia-tauhid kepada Allah. Misi untuk mengubah dunia, menegakkan kebenaran dan keadilan, merealisasikan pelbagai nilai utama, dan memberantas kerusakan di muka bumi (fasad fil ardh), bukanlah sekedar derivative, melainkan merupakan bagian integral komitmen manusia-tauhid kepada Allah. Gabungan dari manusia-manusia tauhid inilah yang kemudian membentuk suatu ummah. Dengan menegakkan kebenaran dan keadilan (amar ma’ruf) dan memberantas kejahatan (nahi munkar) sebagai dua ciri utamanya, ummat-tauhid menujukan sasaran dari gerakannya bukan pada bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan pada seluruh kemanusiaan itu sendiri, seperti difirmankan oleh Allah: “engkau sekalian adalah ummat terbaik yang telah dilahirkan untuk seluruh manusia; engkau melakukan amar ma’ruf nahi munkar, dan engkau beriman kepada Allah.” (Ali Imran: 110)

Manusia-tauhid dan umat-tauhid berkewajiban untuk menegakkan suatu orde sosial yang adil dan etis. Al-Quran mengutuk ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, dan menyuruh kita untuk menegakkan suatu tatanan sosial yang etis dan egalitarian. Surat-surat al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sewaktu beliau masih berada di Makkah, mengecam keras dua macam masalah: politeisme atau kemajemukan dewa-dewa yang simptomatis dari masyarakat yang ter[ecah belah, dan disparitas sosio-ekonomi yang bersarang pada keterpecahbelahan masyarakat. Kedua hal ini merupakan dua sisi dari satu mata uang. Al-Quran bertubi-tubi menyerang disparitas ekonomi, justeru karena masalah ini memang sangat sulit dipecahkan (al-Ma’un: 1-6 dan al-Humazah: 1-6). Al-Quran jelas tidak melarang manusia untuk mengumpulkan harta benda, akan tetapi penyalahgunaan kekayaan – yang menyebabkan manusia buta terhadap nilai-nilai luhur – dikecam keras oleh al-Quran (Ali Imran: 14; Yunus: 23; ar-Ra'd: 36; az-Zukhruf: 35; dan seterusnya).

Al-Quran memegang keadilan distributif (distributive justice), di mana sekelompok masyarakat tidak diperkenankan menjadi terlalu kaya, sementara kelompok lainnya menderita kemiskinan yang bertentangan dengan harkat kemanusiaan. “Kekayaan tidak boleh berputar hanya dalam lingkaran orang-orang kaya” (al-Hasyr: 7) merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam ajaran Islam. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab manusia dan ummat-tauhid untuk selalu bekerja keras dan mencari pemecahan-pemecahan yang feasible untuk melaksanakan keadilan distributif tersebut.

Namun kita tidak boleh lupa bahwa keadilan sosio-ekonomi bukanlah tujuan akhir. Keadilan sosio-ekonomi itu sendiri adalah jembatan untuk menuju suatu tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan akhirat. Dengan visinya, manusia dan umat-tauhid harus melihat konsekuensi-konsekuensi tindakannya, baik di dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, maupun bidang kehidupan lainnya, dan mengarahkannya ke suatu tujuan yang menjadi dasar komitmennya kepada Allah. Ini semua tidak mungkin akan bisa dicapai kecuali dengan jihad dalam arti badzlul juhdi (total endeavor), ke arah total dari seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran untuk mewujudkan kalimatullah hiyal ‘ulya, yaitu terselenggaranya nilai-nilai yang diridhai Allah Swt (at-Taubah: 40).

____________

Diambil dari “Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta”, karya Dr. M. Amien Rais, cetakan X, Penerbit Mizan, Bandung 1999)

Sisi Lain Liberalisme

2008-05-13T16:49:00.000+07:00

Kita tentunya sudah sering mendengar istilah ini, terlebih dengan keberadaan Jaringan Islam Liberal yang menasbihkan dirinya sebagai kelompok muslim yang memahami dan mempraktekkan Islam secara liberal. Keberadaan kelompok ini dengan kontroversi pandangan keagamaan dan manuver propagandanya telah menuai berbagai pro dan kontra. Demikian, keberadaan liberalisme (kapitalisme) sebagai tatanan ekonomi, politik dan budaya pun telah lama menuai kritik dan perlawanan.

----- Forwarded Message ----
From: muammar km muammar_km@yahoo.com
To: akk Sent: Saturday, April 19, 2008 2:46:22 PM Subject: Kejahatan Kapitalisme dalam angka

Berikut ini catatan kecil atas praktek-praktek liberalisme (neo-liberalisme) dalam ranah pembangunan dan akibat-akibatnya terhadap pemiskinan global, tidak terkecuali di Indonesia.

Kejahatan Kapitalisme Dalam Angka

Sejak 1983 hampir tidak ada tetesan pertumbuhan ekonomi bagi rata-rata keluarga di AS, kecuali peningkatan pendapatan dan kekayaan yang menumpuk pada 20% penduduk terkaya.

*Edward Wolff, Jerome Levy, Economics Institute, **Bard** **College**, 2000*.

Tren kemiskinan semakin memburuk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar sehari meningkat dari 1,197 milyar jiwa pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar jiwa pada tahun 1997 (20% dari penduduk dunia). Sementara 1,6 milyar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup antara 1-2 dolar perhari.

*The United Nations Human Development Report, 1999*.

Kesenjangan pendapatan antara 1/5 penduduk dunia di negara-negara kaya dengan 1/5 penduduk di negara-negara termiskin meningkat 2 kali lipat pada tahun 1960-1990 dari 30:1 menjadi 60:1. Pada 1998 meningkat menjadi 78:1.

*The United Nations Human Development Report, 1999*.

Perubahan teknologi dan liberalisasi keuangan mengakibatkan peningkatan jumlah rumah tangga tidak proposional pada tingkatan yang teramat kaya, tanpa distribusi bagi yang miskin… Dari 1988-1993, pendapatan 10% penduduk termiskin di dunia merosot lebih dari 1/4nya, sedangkan pendapatan 10% penduduk terkaya di dunia meningkat 8%.

*Robert Wade, The London School of Economics, The Economist, 2001*.

Dua puluh tahun lalu, perbandingan pendapatan rata-rata di 49 negara terkebelakang dengan pendapatan negara-negara terkaya adalah 1:87. Saat ini menjadi 1:98.

*Kevin Watkins, International Herald Tribune, 2001*.

Total kekayaan orang-orang yang mempunyai aset minimal 1 juta dolar meningkat hampir 4 kali lipat pada 1986-2000 dari 7,2 trilyun dolar menjadi 27 trilyun dolar. Meskipun terjadi kemerosotan keuangan global dan bisnis dotcom saat ini, Merril Lynch memprediksikan bahwa kekayaan mereka meningkat 8% setiap tahunnya dan diperkirakan tahun 2005 mencapai 40 trilyun dolar.

*Merril Lynch-Cap Gemini, 2001*.

Sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia bertambah dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 trilyun dolar. Aset 3 orang terkaya lebih besar dari gabungan GNP 48 negara terkebelakang. Jumlah milyuder meningkat 25% dua tahun terakhir menjadio 475 orang dengan nilai kekayaan lebih besar dari 50% penduduk termiskin dunia.

*The United Nations Human Development Report, 1999*.

1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengkonsumsi kurang dari 1% saja.

*The United Nations Human Development Report, 1999*.

Di seluruh dunia kira-kira 50 ribu orang meninggal setiap hari akibat kurngnya kebutuhan tempat tinggal, air yang tercemar, dan sanitasi yang tidak memadai.

*Shukor Rahman, Straits of Malaysia Times, 2001*.

*Kapitalisme Perusahaan Multinasional*

Sebanyak 200 perusahaan papan atas dunia menguasai 28% perekonomian global. 500 perusahaan papan atas dunia mengontrol 70% perdagangan dunia, dan 1.000 perusahaan papan atas dunia menggenggam 80% industri dunia.

*Robert Kaplan, The Atlantic Monthly, 1997.*

Saat ini dari 100 pelaku ekonomi terbesar di dunia, 52 di antaranya adalah perusahaan raksasa, 48 lainnya adalah negara. Mitsubishi berada pada posisi ke 22, General Motors 26, dan Ford Motor 31. Gabungan ketiga perusahaan raksasa tersebut mengalahkan kekayaan Denmark, Thailand, Turki, Afrika Selatan, Arab Saudi, Norwegia, Finlandia, Malaysia, Chili dan Selandia Baru. Gabungan penjualan 200 perusahaan raksasa dunia masih lebih besar dari 18 kali lipat pendapatan tahunan 1,2 milyar orang miskin.

*Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000*.

Pada tahun 1999, hasil penjualan dari 5 perusahaan raksasa (General Motors, Wal-Mart, Exxon Mobil, Ford Motor dan DaimlerChrysler) lebih besar dari GDP 182 negara.

*Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000*.

Di AS, perolehan pajak pendapatan dari perusahaan raksasa merosot drastis. Pada tahun 1960-an jumlahnya mencapai 25% dari keseluruhan pajak penghasilan, kini hanya 9% saja.

*Reuven Avi-Yonah, The American Prospect, 2000*.

41 perusahaan raksasa AS bukan hanya tidak membayar pajak federal saja, tetapi sebaliknya mereka secara terang-terangan menerima pengembalian uang dari pemerintah federal antara tahun 1996-1998.

*Institute on Taxation and Economic Policy, 2000*.

20 tahun lalu, 20 perusahaan farmasi papan atas dunia memegang 5% perdagangan obat-obatan dunia dengan resep. Dewasa ini, 10 perusahaan farmasi papan atas dunia menguasai 40% pasar. 20 tahun lalu, 65 perusahaan bahan kimia untuk pertanian bersaing di pasar dunia, dewasa ini tinggal 9 perusahaan saja dengan menguasai 90%pangsa pasar pestisida.

*RAFI (Rural Advancement Foundation International) , The ETC Century, 2001*.

*Kelaparan*

Kelaparan disebabkan oleh kenyataan bahwa pengembangan perdagangan dunia lebih dititikberatkan pada negara-negara Utara (negara-negara maju), sementara perluasan utang lebih diarahkan ke negara-negara Selatan (negara-negara berkembang).

*Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001*.

Peningkatan produksi pangan dalam 35 tahun terakhir telah melampaui laju pertumbuhan penduduk dunia sebesar 16%. Peningkatan tersebut belum pernah terjadi.

*United Nations Food and Agriculture Organization, 1994*.

Pada tahun 1997, 78% anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan gizi di negara-negara sedang berkembang sebenarnya hidup di negara-negara yang mengalami surplus pangan.

*United Nations Food and agriculture Organization, 1998*.

Sementara 200 juta orang India kelaparan, pada tahun 1995 India mengekspor gandum dan tepung terigu dengan nilai $ 625 juta, beras 5 juta ton dengan nilai $ 1,3 milyar.

*Institute for Food and Development Policy, Backgrounder, Spring 1998*.

Dewasa ini 826 juta manusia menderita kekurangan pangan yang sangat kronis dan serius, kendati dunia sebenarnya mampu memberi makan 12 milyar manusia (2 kali lipat dari penduduk dunia) tanpa masalah sedikit pun.

*Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001*.

Pada tahun 1997, hampir 10 juta orang AS yang terdiri atas 6,1 juta orang dewasa dan 3,3 juta anak-anak benar-benar dililit kelaparan. Sementara itu, pada tahun 1998, 10,5 juta rumah tangga di AS atau 31 juta orang tidak bisa memperoleh makanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

*US Departement of Agriculture, Food Insecurity Report, 1999*.

Jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya diperkirakan bertambah besar hingga 3%, dari 1,1 milyar pada tahun 1998 menjadi 1,3 milyar orang pada tahun 2008. 2/3 penduduk Afrika Sub-Sahara dan 40% penduduk Asia akan mengalami kekurangan pangan pada tahun 2008.

*US Departemen of Agriculture, Food Security Asessment, 1999*.

Setiap hari 11 ribu anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi dan protein serta kalori. Lebih dari 800 juta menderita kelaparan di seluruh dunia dan 70% di antara mereka adalah wanita dan anak-anak.

*Shukor Rahman, World Food Program, New Staits of Malaysia Times, 2001*.

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru ataupun rudal tetapi dengan wabah kelaparan.

*Carlos Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000*.

Dibalik kebijakan penghapusan subsidi dan kenaikan harga BBM

*Penghapusan Jasa/Pelayan Umum *

Tekanan fiskal telah menyusutkan pelayanan yang diberikan negara akibat Program Penyesuaian Struktural (SAP) yang dipaksakan IMF dan Bank Dunia pada negara-negara berkembang.

*The United Nations Human Development Report, 1999*.

41 negara miskin yang paling banyak berhutang, hutang luar negerinya meningkat dari 55 milyar dolar pada tahun 1980 menjadi 215 milyar dolar pada tahun 1995. Saat ini pemerintahan negara-negara Afrika menanggung utang sebesar 350 milyar dolar sehingga mereka memotong 2/5 penghasilan mereka untuk bayar utang. Akibatnya pemerintah mengurangi pembiayaan jasa/pelayan negara terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah, *Jubilee 2000* mengatakan bahwa di 40 negara paling miskin setiap 1 menit 13 anak mati.

*The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000*.

Di Zimbabwe, ketika SAP Bank Dunia mulai dilaksanakan, pembiayaan pelayan kesehatan per orang merosot 1/3nya sejak 1990. Sejak itulah kualitas pelayan kesejatan merosot 30%. Sementara jumlah perempuan yang hampir saja meninggal di rumah sakit Harare meingkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 1990. Sedangkan jumlah orang yang berobat ke klinik dan rumah sakit semakin berkurang karena mereka tidak mampu menanggung biaya pengobatan.

*The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000*.

Di Kenya, munculnya peraturan baru mengenai biaya yang harus ditanggung para pasien di Klinik Pengobatan Khusus Penyakit Menular Seksual di Nairobi, berakibat pada penurunan jumlah orang yang datang berobat hanya dalam jangka waktu 9 bulan.

*The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000*.

Privatisasi air merupakan kegemaran Bank Dunia dan IMF. Sebuah pemeriksaan acak atas dana-dana IMF di 40 negara selama tahun 2000, mendapatkan bahwa 12 negara peminjam yang persyaratan peminjamannya memuat klausul kebijakan kenaikan harga jasa air dan privatisasi air.

*Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001*.

Dampak kebijakan IMF dan Bank Dunia memperivatisasi air dapat dilihat pada KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, di mana orang-orang miskin yang tidak mampu membayar air bersih terpaksa menggunakan air sungai yang tercemar sehingga menyebabkan wabah kolera.

*Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001*.

Ketika kota terbesar ke 3 di Bolivia dipaksa melakukan privatisasi air oleh IMF dan Bank Dunia, tingkat kenaikan harga air bagi pelanggan paling miskin mencapai 3 kali lipat. Negara dengan upah minimun kurang dari 60 dolar per bulan tersebut, banyak pemakai air dengan biaya rekening perbulannya mencapai 20 dolar. Warga di kota tersebut yang telah membangun sumur-sumur keluarga dan sistem irigasi selama berpuluh-puluh tahun lalu, tiba-tiba harus membayar hak atas penggunaan air tersebut.

*International Forum on Globalization, IF Bulletin, 2001*.

*Upah dan Ketenagakerjaan*

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Wall Street Journal terhadap 500 eksekutif perusahaan AS mengungkapkan bahwa kemungkinan besar mereka akan menggunakan NAFTA (kawasan perdagangan bebas Amerika Utara) untuk menekan gaji dan upah karyawan/buruh.

*Economic Policy Institute, NAFTA at Seven, 2001*.

Pada akhir 1998, kira-kira 1 milyar pekerja (1/3 dari tenaga kerja dunia) menjadi pengangguran atau setengah pengangguran. Angka tersebut merupakan yang terburuk sejak Depresi Berat pada tahun 1930-an.

*World Employment Report 1998-1999, International Labor Organization* .

Perluasan perdagangan tidak selalu berarti lebih banyak pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Di negara-negara paling kaya, penciptaan lapangan kerja jauh tertinggal ke belakang, baik dari sisi pertumbuhan GDP maupun perluasan perdagangan dan investasi. Meski GDP tumbuh 2-3%, tetapi tingkat pengangguran tidak turun tetap berkutat di angka 7%.

*The United Nations Human Development Report, 1999.*

Sebanyak 200 perusahaan terbesar dunia menguasai 30% perekonomian dunia kendati mereka hanya memperkerjakan 1% angkatan kerja dunia. Sementara keuntungan mereka membengkak 362,4% antara tahun 1983-1999, mereka hanya menambah tenaga kerja sebesar 14,4%.

*Institute for Policy Studies, Top 200, The Rise of Corporate Global Power, 2000*.

Para pengusaha menggunakan fleksibilitas ekstra dalam undang-undang ketenagakerjaan (yang diwajibkan IMF dan Bank Dunia) untuk lebih banyak mengurangi dan merampingkan pekerjaan ketimbang memperbesar kemampuan produktif maupun menciptakan lapangan kerja.

*United Nations Trade and Development Report 1995, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000*.

*Sumber: The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, Diterbitkan Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003**.*

Teka-teki Terorisme

2008-05-11T08:31:00.000+07:00

----- Forwarded Message ----
From: akademi akk
To: khaira ummah
Sent: Tuesday, June 26, 2007 3:46:50 PM
Subject: [khaira-ummah] Fwd: Teka-teki mengenai terorisme di Indonesia

faridgaban <http://profiles. yahoo.com/ faridgaban> Sat Jun 23, 2007 8:18 pm
(PST) Dear Siska dan teman lain yang berminat soal terorisme,

[Ini lumayan panjang. Dan setelah menulis berjam-jam komentar ini,
saya hanya ingin minta imbalan ditraktir ice cappucino deket kantor
Siska. OK? Jadi, kapan kita bisa minum bareng?]

PENGANTAR

Saya harus mengaku pada Siska, saya mungkin tidak sebanyak Siska atau
Chairul Sabili atau Alfian Hamzah dalam melakukan penelusuran lapangan
soal terorisme, jika yang dimaksud adalah jalan ke lapangan.

Dalam kapasitas sebagai penjaga gawang rubrik nasional dan investigasi
Tempo, saya membuat penugasan, menerima laporan dan menulis banyak
tema terorisme dari para wartawan, termasuk Teror Bom Natal, yang
terjadi jauh sebelum Al Qaedah maupun Jemaah Islamiyah menjadi
kosakata sehari-hari.

Sekeluar dari Tempo, sepanjang tahun-tahun awal setelah Bom Bali, saya
mengumpulkan sebagian besar pemberitaan tentang kasus itu dari sumber
berita yang luas (termasuk juga laporan ICG-nya Sydney Jones) dan
mencoba mensitematisasikann ya. Bahkan saya pernah membuat milis khusus
untuk berita-berita teror di Indonesia. Ini sebuah proyek pribadi yang
lebih didorong keingintahuan untuk memahami fenomena terorisme di
Indonesia, tapi akhirnya harus saya sisihkan karena kesibukan lain.

Pesantren "Teroris" Ngruki saya kenal sejak SMP, akhir dasawarsa
1970-an, karena tak jauh dari kota kelahiran saya. Sepupu perempuan
saya bahkan mengajar di situ. Paman saya sendiri pernah menjadi
pengikut Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir.

Beruntung pula saya menjadi salah satu pembaca pertama laporan
investigasi Alfian Hamzah tentang teror bom Makassar. Meski terbatas
di Makassar, Alfian telah membuktikan secara solid kebohongan polisi
dalam mengkaitkan ledakan bom di sana dengan Jemaah Islamiyah. Bahkan
lebih buruk, menjebloskan tersangka tak bersalah ke penjara.

Investigasi Alfian adalah bukti paling solid sejauh ini tentang adanya
konspirasi dalam tubuh kepolisian untuk membuat kesan bahwa Jemaah
Islamiyah adalah organisasi yang omnipotent (sangat digdaya) dan
omnipresent (ada di mana-mana). Sayang, tak ada koran di Makassar yang
mau memuat laporan Alfian itu, sehingga dia menerbitkannya sendiri
dalam versi fotokopi serta menjualnya di perempatan lampu merah!

Saya ada di lapangan ketika polisi menggerebek "teroris Wonosobo",
yang pernah saya tulis sebagai bentuk "publicity stunt" polisi berkat
bantuan awak ANTV.

Saya juga mewawancara dan mengenal secara pribadi beberapa alumni
Afghanistan, satu di antaranya seorang yang cukup senior untuk bisa
menjadi perekrut, lebih senior dari Nasir Abbas maupun Imam Samudra.

Meski begitu, saya tak ingin mengklaim memiliki pengetahuan sempurna,
baik tentang terorisme Indonesia maupun tentang Ngruki serta sepak
terjang Sungkar dan Baasyir.

SEBUAH PUZZLE LEBAR

Siska benar, rangkaian teror bom di Indonesia, bahkan di dunia, yang
dituduhkan kepada kelompok Islam, adalah semacam puzzle. Dan kita
masing-masing hanya mengetahui beberapa keping saja.

Sejauh ini polisilah yang memonopoli sebagian besar kepingan itu. Ini
sebagian karena minimnya investigasi independen (terutama di kalangan
media) terhadap apa yang dilakukan polisi. Sebaliknya dari itu, banyak
media justru menjadi corong polisi.

Maaf, meski saya tidak bisa menyebut Siska "sekadar corong", saya
setuju Chairul bahwa sebagian jawaban Siska (yang akan kita bahas
nanti) bersumber dari polisi, atau setidaknya dari pernyataan polisi
yang diterima tanpa verifikasi.

Saya bisa memahami dan bersimpati pada kesulitan Siska, atau wartawan
lain, untuk menyatukan puzzle itu.

Di tengah bombardemen klaim-klaim polisi, media sebenarnya keteteran
melakukan verifikasi, bahkan jika mau melakukannya. Suatu hal yang
semestinya kita akui saja secara terbuka dan jujur kepada pembaca/pemirsa.

Ada banyak sekali yang perlu diverifikasi. Dalam metode critical
thinking, kita bahkan sebenarnya layak untuk mempertanyakan "bukti
forensik" polisi, misalnya, sesuatu yang selama ini "terpaksa" kita
terima karena.

Kita (baik saya, Siska maupun wartawan lain) jelas tak memiliki akses
ke laboratorium, untuk menguji beberapa pertanyaan dasar, seperti:

- Apa sih sebenarnya bom yang meledak di Bali? Benarkah itu bom pupuk
yang dibeli Amrozi di Surabaya, seperti kata polisi?

- Bagaimana kepala Asmar Latin Sani bisa ditemukan utuh di kamar Hotel
Marriott?

- Peluru apa sih yang membunuh Azahari di Batu? Dia ditembak atau
bunuh diri?

- Apa yang sebenarnya terjadi di Wonosobo? Sebuah baku tembak atau
pembantaian sepihak oleh polisi?

Dan masih ada seribu satu pertanyaan serupa lagi, mengingat ada
ratusan penangkapan dalam lima tahun terakhir.

Terlalu banyak misteri dan kemungkinan, seperti yang tersirat dalam
jawaban Siska sendiri. Saya kira cukup wajar jika kita bertanya:

Dalam situasi yang serba mungkin itu kenapa polisi demikian yakin
dengan satu temuan tunggal, bahwa teror bom dilakukan Jemaah Islamiyah
yang omnipotent dan omnipresent?

Polisi, dan khususnya Detasemen 88, tidak menginginkan transparansi
dan akuntabilitas, bahkan untuk sesuatu urusan yang jelas. Pekan ini,
misalnya, Kapolri mengatakan "kontroversi penembakan Abu Dujana tak
perlu dikembangkan karena yang kita tangkap adalah teroris!"

Kata "teroris" seakan bisa membenarkan apa saja yang mau dilakukan
polisi. Sebuah sikap tidak transparan dan tidak akuntabel. Sangat
potensial mengandung penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi.

MOTIF, MOTIF DAN MOTIF

Dari komik "Detektif Conan" anak-anak, saya belajar bahwa setiap
penyidikan TKP (crime scene investigation) memiliki beberapa elemen:
pelaku, bukti (forensik, balistik maupun kesaksian), dan motif.

Sir Arthur Conan Doyle, pereka detektif terkenal Sherlock Holmes,
mengatakan "motif, motif dan motif". Motif merupakan elemen terpenting
dalam investigasi, kadang lebih penting dari pengakuan dan kesaksian,
untuk mengungkap siapa pelaku kejahatan. Siapa paling diuntungkan oleh
sebuah kejahatan?

Saya, misalnya, bisa saja mengaku membunuh, tapi jika pembunuhan itu
tidak bisa dijelaskan motifnya, tetap ada sebuah lubang menganga yang
membuat investigasi tidak tuntas. Namun, pada saat yang sama,
kecocokan motif saja tidak otomatis membuat seorang tertuduh pastilah
telah berbuat kejahatan.

Mengkaji motif kejahatan memiliki makna penting di sisi lain. Dia
menjadi bahan pembelajaran bagi publik untuk mencegah kejahatan serupa
terjadi. Sebagai contoh: jika terlalu banyak orang membunuh karena
faktor ekonomi, misalnya, meski pembunuhan itu sendiri tidak bisa
dibenarkan, masyarakat disadarkan tentang pentingnya memperbaiki
kondisi perekonomian.

Absennya motif, yang bisa dijelaskan secara tuntas dalam berbagai
peristiwa teror bom di Indonesia, yang paling membuat saya ragu teror
ini dilakukan dengan motif agama atau politik.

Ada beberapa point penting dari jawaban Siska yang perlu dibahas,
sebagian saya menyetujuinya, sebagian lain tidak:

JEMAAH ISLAMIYAH, SUNGKAR DAN BAASYIR

Siska:

- Jemaah Islamiyah itu ada, didirikan di Malaysia oleh Abdullah
Sungkar, teman Abu Bakar Baasyir.
- JI bukan organisasi yang berorientasi teror.

Farid Gaban:

Saya sedikit banyak tahu tentang Sungkar dan Baasyir sejak SMP,
terutama dari paman saya yang pernah terlibat dalam gerakan mereka. Di
zaman Orde Baru, setelah Sungkar dan Baasyir lari ke Malaysia akibat
prosekusi pemerintahan, paman saya ini tiga tahun mendekam di penjara
untuk sebuah tuduhan teror yang tak pernah dilakukannya. Dia masuk
penjara ketika istrinya sedang hamil tua.

Abu Bakar Baasyir sendiri mengatakan JI tidak ada, atau setidaknya dia
tidak merasa mendirikan organisasi itu. Paman saya juga tidak merasa
menjadi anggota organisasi semacam itu.

Tapi, taruhlah saya lebih percaya pada Siska ketimbang Baasyir dan
paman saya, pertanyaan pentingnya adalah benarkah JI secara
organisatoris melakukan kejahatan seperti dituduhkan?

(Kita nanti akan membahas lagi hal ini di pertanyaan nomor dua).

Meski Siska mengatakan JI bukan organisasi berorientasi teror, saya
melihat Siska membuat kesimpulan/kaitan yang jumping ketika
menjelaskan sepak terjang Sungkar dan Baasyir (30 tahun lalu) dengan
aksi teror di Indonesia pasca-reformasi, dan secara tersirat
menyimpulkan ini punya korelasi kejahatan yang langsung.

Siska benar ketika mengatakan Gerakan Abdullah Sungkar adalah
memperjuangkan negara Islam, atau tegaknya Syariah Islam.

Tapi, apakah itu sebuah kejahatan?

Saya pribadi tidak setuju pandangan politik dan keislaman Sungkar,
Baasyir dan paman saya, tapi saya tidak bisa menganggap gerakan mereka
itu sebagai kejahatan. Sama halnya saya tidak akan menganggap orang
yang berjuang untuk tegaknya provinsi Kristen, kapitalisme, sosialisme
dan komunisme di Indonesia adalah orang yang dengan sendirinya kriminal.

Di zaman Orde Baru, "mendirikan Negara Islam/Syariah" adalah
kejahatan. Baik Sungkar maupun Baasyir diprosekusi bukan karena
tindakan kriminal, tapi karena pandangan politiknya. Itu sendiri sudah
merupakan ketidakadilan Orde Baru. Sungkar, Baasyir dan paman saya
adalah korban dari teror negara.

Seperti Siska juga tahu, banyak orang Islam Indonesia, tidak hanya
dari Kelompok Sungkar, bersimpati kepada Muslim Afghanistan di bawah
pendudukan Soviet, atau pejuang Moro di Mindanau, atau pejuang
Palestina di Israel.

Banyak dari mereka, tak hanya Kelompok Sungkar, juga bersedia
berangkat untuk berperang, meski saya meragukan ketrampilan perang
mereka. (Seorang alumni Afghanistan mengatakan kepada saya, mujahid
dari Indonesia tidak pernah memiliki posisi yang penting di sana).

Bagaimanapun, saya tidak menganggap bersimpati, berperang,di
Afghanistan atau di Mindanau merupakan kejahatan, terutama kejahatan
yang bisa dijerat dengan KUHP Indonesia.

Siska menganggap itu sebagai kejahatan?

Lebih dari itu, berjuang di Afghanistan atau Moro (di satu pihak) dan
melakukan teror di Indonesia (di lain pihak) adalah dua hal yang tidak
ada hubungannya, terutama jika kita melihatnya dari segi hukum.

Jika seseorang dituduh melakukan teror di Indonesia, kita tidak bisa
otomatis mengatakan yakin mereka melakukan itu hanya karena mereka
pernah ke Afghanistan atau Mindanau.

AMBON-POSO DAN TEKNIK PIVOT DALAM PROPAGANDA

Menurut saya, kita perlu berhati-hati dengan serpihan-serpihan fakta
itu dan tidak membuat kaitan secara gampangan.

Sebab, di tingkat inilah, bukan fakta lapangan, sebenarnya propaganda
bekerja. Dalam propaganda dikenal teknik "pivot", sebuah analogi dalam
bidang mekanika mesin. Teknik ini mengkaitkan berbagai hal yang
mengorbit ke sebuah simpul (A pivot is that on which something turns).
Kaitan ini tidak dinyatakan secara eksplisit tapi karena diulang
terus-menerus akhirnya diterima oleh audiens sebagai korelasi langsung.

"Teror" adalah pivot itu, sebuah kata yang membundel beberapa kata
kunci seperti "Jemaah Islamiyah, Al Qaedah, Afghanistan, Irak, Moro,
Ambon, Poso, negara Islam, Syariah" seolah-olah semua kata itu
memiliki kaitan langsung dan otomatis.

Tentang Poso atau Ambon, walaupun saya pribadi lebih suka ada
penyelesaian hukum dan politik yang komprehensif, saya tak bisa
menyalahkan begitu saja sebagian orang Muslim yang bersimpati atau
berperang di pihak Muslim. Sama halnya, saya tidak bisa begitu saja
menyalahkan orang Kristen yang bersimpati atau berperang di pihak Kristen.

Konflik Ambon-Poso adalah konflik lokal yang tidak segera dibereskan.
Dalam spiral kekerasan seperti itu, konfrontasi antar penganut agama
tidak terhindarkan. Suatu hal yang menyedihkan, meski sebenarnya bisa
dihindari lebih awal.

Tapi, dalam berbagai pernyataan lima tahun terakhir ini polisi
mengkaitkan hampir secara langsung antara konflik di Ambon dan Poso
dengan Jemaah Islamiyah, karenanya dengan teror, dan sebaliknya.

Ada kecenderungan di sini polisi ingin menutupi ketidakmapuannya
menyelesaikan konflik sejak awal dengan mereduksi fenomena itu sebagai
"teror Islam". Juga ada kecenderungan untuk mengesankan bahwa hanya
simpati orang muslim sajalah yang merupakan teror, sementara
sebaliknya, dari kalangan Kristen, bukan teror.

Beberapa tahun lalu, Paul Wolfowitz (waktu itu Wakil Menteri
Pertahanan Amerika) dan Kepala BIN Hendropriyono mengatakan Al Qaedah
memiliki kamp latihan militer di Poso.

Di sini propaganda masuk ke level internasional. Ditambah lagi
kampanye beberapa pendeta Kristen Amerika, yang menyebut kasus Poso
sebagai "Christian Holocaust", maka lengkaplah: Al Qaedah, Jemaah
Islamiyah, teror dan "pembantaian sistematis terhadap orang Kristen".

Mereduksi kasus Ambon dan Poso sebagai fenomena "teror Islam" atau
"teror Al Qaedah" justru akan menjauhkan kita dari kemungkinan bisa
memahami akar sebenarnya konflik itu, dan menghalangi kita bisa
mencegah konflik serupa berulang di masa mendatang atau di tempat lain.

KETERLIBATAN JI SECARA ORGANISATORIS

Siska:

- Teror di Indonesia tidak dilakukan secara organisatoris oleh JI.
- Oleh karenanya, teror itu tidak bisa disebut terorisme JI.
- JI tidak sekuat yang dibayangkan media Barat (suatu jaringan
terorisme Asia tenggara).
- Tidak pernah ada satu garis komando khusus di JI.
- Tidak ada tokoh aktivis JI yang track record dan signifikansinya
dalam gerakan Islam kita kenali.

Farid Gaban:

Saya kira ini point terpenting dari kesimpulan penelusuran Siska. Saya
juga punya kesimpulan sama: tidak ada kaitan antara teror di Indonesia
dengan Jemaah Islamiyah (Gerakan Sungkar dan Baasyir) sebagai organisasi.

Itulah sebabnya, saya menilai upaya yang gegap-gempita, dari polisi
Indonesia dan Pemerintah Amerika/Australia, untuk mengkaitkan bom-bom
teror di sini dengan "Jemaah Islamiyah bin Al Qaedah" adalah tindakan
manipulatif, dan sarat dengan propaganda.

Manipulatif dan sarat propaganda pula usaha untuk mengesankan bahwa
Jemaah Islamiyah (Gerakan Sungkar/Baasyir) adalah sebuah organisasi
yang rapi, terstruktur, dengan satu komando khusus, omnipotent dan
omnipresent.

Struktur organisasi Jemaah Islamiyah seperti yang dimuat oleh Harian
Kompas dan Majalah Tempo pekan lalu adalah struktur yang direka
polisi. Kompas dan Tempo hanya memperkuat propaganda polisi.

Media Barat pun sebenarnya hanya menerima frame, tanpa verifikasi,
dari statement Departemen Luar Negeri Amerika, yang bisa kita baca
dalam website-nya, bahwa "Jemaah Islamiyah adalah organisasi yang
ingin mendirikan Kekhalifahan Islam se-Asia Tenggara dengan cara teror".

Statement Amerika ini diperkuat oleh "publicity stunt" polisi Indonesia.

Adegan penggerebegan di Bandung, Batu (Malang), Wonosobo dan terakhir
penangkapan Abu Dujana adalah adegan yang penuh "heroisme" dan
menggunakan kekuatan eksesif untuk memberi kesan bahwa yang ditangkap
dan dibunuh adalah orang-orang yang terlatih, bomb-loaded, cerdik, dan
sangat berbahaya, kaliber internasional ("Asia Tenggara").

Siska menyebut itu sebagai kebodohan polisi, saya justru melihatnya
sebagai kecerdikan polisi dalam memanipulasi publik.

Setiap kali penangkapan, polisi mengumumkan "buron nomor satu" untuk
memberi kesan penting: pertama Baasyir, lalu Azahari, terus Noordin
Top, kini Zarkasih, dan terakhir Abu Dujana.

Semua "buron nomor satu", meski dalam beberapa kasus yang
ditangkap/dibunuh adalah orang yang sehari-hari bekerja menjadi
penjahit, guru atau penjual kelontong keliling, dan dengan tuduhan
sesederhana "menyembunyikan tersangka teroris".

Setiap kali penggerebekan, polisi juga cerdik sekali memanfaatkan
televisi, terutama ANTV, sehingga wartawan sekaliber Siska pun
terkecoh melihat aksi polisi sebagai aksi teroris Azahari. (Kata
Siska: "Kita liat sendiri aksi heroik Azahari itu di ANTV.")

Dalam tayangan ANTV itu, seingat saya, pemirsa tidak pernah melihat
Azahari dalam keadaan hidup. Yang kita lihat adalah kesibukan para polisi.

Demikian pula ketika polisi menggerebeg "teroris Wonosobo", yang juga
ditayangkan secara "live" oleh ANTV. Mengamati langsung lokasi
penggerebegan dan mewawancara beberapa saksi di lapangan, saya
menyimpulkan, polisi jika mau bisa melumpuhkan tersangka (sekali lagi
tersangka) tanpa harus membunuhnya.

Tapi, yang dilakukan polisi adalah sebuah aksi heroik untuk memberi
kesan ada perlawanan maut dari dalam, meski dilihat secara seksama
tayangan ANTV itu sendiri bahkan tidak menunjukkan adanya perlawanan.

Penggerebegan yang heroik ini selalu menjadi perhatian media
internasional yang pada gilirannya memberi kesempatan kepada John
Howard dan George Bush untuk tampil pula menjadi pahlawan bagi
publiknya, menunjukkan "bukti otentik" keberadaan "Jemaah Islamiyah
bin Al Qaedah" dan karenanya memberi justifikasi pendudukan Irak dan
Afghanistan.

Teknik Pivot. Al Qaedah, Jemaah Islamiyah, teror, Afghanistan, Irak,
Moro, Poso, Ambon, dan syariah.

MOTIF POLITIK TEROR BOM

Siska:

- Susah dijawab pertanyaan apakah aksi teror di Indonesia sesuai
dengan motif politik JI.
- Awalnya para aktivis JI dalam fase kebingungan, sebab
setelah Sungkar organisasi ini hilang kendali. Baasyir yang ditunjuk
sebagai pengganti Sungkar, tidak terlalu tegas.

Farid Gaban:

Terlalu banyak kemungkinan bisa terjadi dari "para aktivis yang
bingung" dan sebuah organisasi yang "hilang kendali" (30 tahun lalu).
Terlebih lagi jika organisasi itu "tidak memiliki sistem komando
khusus". Random.

Siska mengatakan para aktivis JI kontemporer kemungkinan dipengaruhi
oleh fatwa Usamah bin Laden. Tapi, menurut saya, ini kaitan yang
jumping kecuali di awal kita sudah punya anggapan (yang menurut saya
prematur) bahwa Jemaah Islamiyah adalah organisasi cabang Al Qaedah di
Asia Tenggara.

Saya tidak mau berspekulasi di sini, karena saya pun tidak tahu persis
motif politik teror-teror bom yang Siska sebut dilakukan oleh "aktivis
yang bingung", dalam organisasi yang "hilang kendali" (30 tahun lalu)
dan "tidak memiliki komando khusus" itu.

Ada terlalu banyak kemungkinan di sini. Perlu ada satu sesi
investigasi lain.

Satu-satunya kesimpulan yang bisa ditarik sekarang ini: meski ada
banyak pertanyaan tak terjawab, jelas sekali ada UPAYA SENGAJA untuk
merujuk hanya ke sebuah kesimpulan saja, bahwa ini dilakukan Jemaah
Islamiyah, suatu hal yang Siska sendiri tidak setujui.

PERTANYAAN SELEBIHNYA DAN SEBUAH TARUHAN BESAR

Saya tidak melihat Siska punya jawaban pasti terhadap pertanyaan
selebihnya. Saya pun tidak. Kita sama-sama tidak memiliki akses
independen pada bukti-bukti keras (hard evidences). Yang ada hanya
bukti tak langsung (circumstansial evidences), itupun sebagian besar
dimonopoli polisi.

Jika saya menulis tentang hal ini, saya akan mengaku terus terang
kepada pembaca bahwa ada banyak hal yang "unverified" dan "yet to be
verified" dalam kasus terorisme di Indonesia.

Saya tidak ingin menjadi sok tahu dalam hal ini.

Beberapa bulan lalu kita ingat kasus jatuhnya Adam Air. Mengutip
sebuah klaim yang tanpa verifikasi, seluruh media lokal dan
internasional, terkecoh tentang lokasi jatuhnya pesawat yang ternyata
bukan.

Memberitakan secara gegabah klaim polisi dalam kasus terorisme punya
taruhan yang lebih besar dan berbahaya ketimbang klaim berita kecelakaan:

- Potensial memperuncing ketegangan antar-agama
- Menjustifikasi penindasan hak asasi manusia
- Menjustifikasi manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan

Terlalu besar taruhannya bagi bangsa ini.

Salam,
Farid Gaban